Utak-atik APBN Demi Makan Bergizi Gratis

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian dan lembaga menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Efisiensi anggaran yang ditargetkan mencapai Rp306,6 triliun itu rencananya akan dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Perintah Prabowo itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025. Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun 2025 senilai Rp306,6 triliun tersebut terdiri atas: anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp50,5 triliun.

Dalam Inpres itu Prabowo memerintahkan para menteri dan kepala lembaga segara melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut. Identifikasi rencana efisiensi belanja kementerian dan lembaga meliputi belanja operasional dan non operasional seperti; belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

“Identifikasi rencana efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” tulisnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak menampik efisiensi belanja negara ini dilakukan demi memenuhi pembiayaan program-program prioritas pemerintah. Satu di antaranya adalah program MBG yang ditargetkan pada tahun ini mencakup 82,9 juta penerima.

“Dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," ungkap Prasetyo.

Butuh Tambahan Anggaran

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana sebelumnya meminta tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG. Tambahan anggaran itu diperlukan untuk memenuhi keinginan Prabowo yang menargetkan 82,9 juta penerima program MBG tercapai pada tahun ini. Sementara anggaran awal sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan untuk MBG menurutnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 15-17,5 juta penerima manfaat.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya,” ungkapnya.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tujuan efisiensi belanja negara salah satunya memang untuk mendanai program prioritas dan proyek pemerintah yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Termasuk program MBG yang dinilai membutuhkan anggaran besar.

Sekalipun membutuhkan anggaran besar, Sri Mulyani menilai penambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun juga akan memiliki dampak positif yang berganda. Khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM.

“Ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani saat menghadiri acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

Dalam pelaksanaannya, Sri Mulyani mengaku telah meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mendorong lembaga keuangan untuk turut mendukung program ini.

Lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan termasuk UMKM yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG agar bisa memenuhi kebutuhan modal kerja dan produksi.

“Kami akan terus mendukung, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kementerian/lembaga lain, untuk terus menyesuaikan programnya guna menjamin MBG berjalan dengan baik, menciptakan pemerataan, dan tata kelolanya kuat,” katanya.

Perlu Mitigasi

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mempertanyakan konsistensi Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran belanja negara.

Sebab visi efisiensi sebagaimana tertuang dalam Inpres itu menurutnya bertolak belakang jika melihat kebijakannya di awal yang justru menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 48.

“Sebenarnya visi efisiensi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tidak konsisten dengan langkah atau kebijakan yang diambil. Misalnya kalau kita melihat kebijakan Presiden Prabowo menambah jumlah kementerian dan lembaga, tentu ini justru memberikan efek terhadap tambahan anggaran,” kata Rendy kepada Suara.com, Jumat (31/1/2025).

Menurut Rendy, kebijakan penghematan atau atau efisiensi anggaran belanja negara serupa dengan ini sebenarnya juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2016.

“Apakah kemudian ini akan menjadi keputusan yang tepat? Kita tentu perlu menunggu. Namun kalau kita belajar dari pengalaman keputusan untuk melakukan penghematan ataupun budgeting di masa lalu itu memberikan efek terhadap tekanan belanja pemerintah secara umum,” jelasnya.

Karena itu, Rendy menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi jika kebijakan ini nantinya dirasa tidak sesuai target. Selain juga harus mempertimbangkan dampak perekonomian yang timbul akibat kebijakan tersebut.

“Sehingga saya rasa perlu ada semacam tahapan evaluasi ketika target  itu tidak terjadi maka pemerintah juga sudah harus siap dengan proses mitigasi yang akan dilakukan,” tuturnya