Utak-atik APBN Demi Makan Bergizi Gratis
Home > Detail

Utak-atik APBN Demi Makan Bergizi Gratis

Eviera Paramita Sandi | Muhammad Yasir

Jum'at, 31 Januari 2025 | 17:00 WIB

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian dan lembaga menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Efisiensi anggaran yang ditargetkan mencapai Rp306,6 triliun itu rencananya akan dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Perintah Prabowo itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025. Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun 2025 senilai Rp306,6 triliun tersebut terdiri atas: anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta transfer ke daerah atau TKD sebesar Rp50,5 triliun.

Dalam Inpres itu Prabowo memerintahkan para menteri dan kepala lembaga segara melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut. Identifikasi rencana efisiensi belanja kementerian dan lembaga meliputi belanja operasional dan non operasional seperti; belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

“Identifikasi rencana efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” tulisnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak menampik efisiensi belanja negara ini dilakukan demi memenuhi pembiayaan program-program prioritas pemerintah. Satu di antaranya adalah program MBG yang ditargetkan pada tahun ini mencakup 82,9 juta penerima.

“Dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," ungkap Prasetyo.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) memantau pelaksanaan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 60 Jakarta, Kemang Timur, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025). ANTARA/HO-BPMI Setwapres.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) memantau pelaksanaan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 60 Jakarta, Kemang Timur, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025). ANTARA/HO-BPMI Setwapres.

Butuh Tambahan Anggaran

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana sebelumnya meminta tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG. Tambahan anggaran itu diperlukan untuk memenuhi keinginan Prabowo yang menargetkan 82,9 juta penerima program MBG tercapai pada tahun ini. Sementara anggaran awal sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan untuk MBG menurutnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 15-17,5 juta penerima manfaat.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya,” ungkapnya.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tujuan efisiensi belanja negara salah satunya memang untuk mendanai program prioritas dan proyek pemerintah yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Termasuk program MBG yang dinilai membutuhkan anggaran besar.

Sekalipun membutuhkan anggaran besar, Sri Mulyani menilai penambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun juga akan memiliki dampak positif yang berganda. Khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM.

“Ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani saat menghadiri acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

Menkeu Sri Mulyani bersama para menteri dan Presiden Prabowo di Inggris. (Instagram)
Menkeu Sri Mulyani bersama para menteri dan Presiden Prabowo di Inggris. (Instagram)

Dalam pelaksanaannya, Sri Mulyani mengaku telah meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mendorong lembaga keuangan untuk turut mendukung program ini.

Lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan termasuk UMKM yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG agar bisa memenuhi kebutuhan modal kerja dan produksi.

“Kami akan terus mendukung, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kementerian/lembaga lain, untuk terus menyesuaikan programnya guna menjamin MBG berjalan dengan baik, menciptakan pemerataan, dan tata kelolanya kuat,” katanya.

Perlu Mitigasi

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mempertanyakan konsistensi Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran belanja negara.

Sebab visi efisiensi sebagaimana tertuang dalam Inpres itu menurutnya bertolak belakang jika melihat kebijakannya di awal yang justru menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 48.

“Sebenarnya visi efisiensi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tidak konsisten dengan langkah atau kebijakan yang diambil. Misalnya kalau kita melihat kebijakan Presiden Prabowo menambah jumlah kementerian dan lembaga, tentu ini justru memberikan efek terhadap tambahan anggaran,” kata Rendy kepada Suara.com, Jumat (31/1/2025).

Menurut Rendy, kebijakan penghematan atau atau efisiensi anggaran belanja negara serupa dengan ini sebenarnya juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2016.

“Apakah kemudian ini akan menjadi keputusan yang tepat? Kita tentu perlu menunggu. Namun kalau kita belajar dari pengalaman keputusan untuk melakukan penghematan ataupun budgeting di masa lalu itu memberikan efek terhadap tekanan belanja pemerintah secara umum,” jelasnya.

Karena itu, Rendy menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi jika kebijakan ini nantinya dirasa tidak sesuai target. Selain juga harus mempertimbangkan dampak perekonomian yang timbul akibat kebijakan tersebut.

“Sehingga saya rasa perlu ada semacam tahapan evaluasi ketika target  itu tidak terjadi maka pemerintah juga sudah harus siap dengan proses mitigasi yang akan dilakukan,” tuturnya


Terkait

Terbaru
Angka Perkawinan Terus Turun dari Tahun ke Tahun: Mengapa Generasi Muda Takut Buat Menikah?
polemik

Angka Perkawinan Terus Turun dari Tahun ke Tahun: Mengapa Generasi Muda Takut Buat Menikah?

Senin, 17 Februari 2025 | 13:23 WIB

Faktor ekonomi dianggap sebagai alasan terbesar di balik fenomena ini. Mengapa ini bisa terjadi?

Manuver Prabowo, Koalisi Permanen Jegal Gibran di Pilpres 2029? polemik

Manuver Prabowo, Koalisi Permanen Jegal Gibran di Pilpres 2029?

Senin, 17 Februari 2025 | 08:26 WIB

"Itu sebagai upaya untuk mengunci langkah partai di KIM," kata Indaru.

Pertaruhan Harga Diri Indra Sjafri di Piala Asia U-20 2025 polemik

Pertaruhan Harga Diri Indra Sjafri di Piala Asia U-20 2025

Minggu, 16 Februari 2025 | 13:05 WIB

Apakah target yang diminta PSSI dan dipatok Indra Sjafri masuk akal?

Si Dia yang Jasadnya Diinjak-injak Sampai Kiamat di Jogja nonfiksi

Si Dia yang Jasadnya Diinjak-injak Sampai Kiamat di Jogja

Sabtu, 15 Februari 2025 | 12:15 WIB

Berikut kisah Tumenggung Endranata si pengkhianat.

Jurit Malam Kost 1000 Pintu: Antara Misteri, Teka-teki, dan Jump Scare yang Bikin Merinding nonfiksi

Jurit Malam Kost 1000 Pintu: Antara Misteri, Teka-teki, dan Jump Scare yang Bikin Merinding

Sabtu, 15 Februari 2025 | 10:55 WIB

Jurit Malam Kost 1000 Pintu mengisahkan tentang seorang gadis bernama Suci yang baru saja pindah ke sebuah kota untuk mencari kos.

Ribut-Ribut Penyanyi vs Pencipta Lagu, Pendengar Bisa Apa? polemik

Ribut-Ribut Penyanyi vs Pencipta Lagu, Pendengar Bisa Apa?

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:43 WIB

Sebenarnya revisi UU Hak Cipta tengah digodok oleh DPR RI. Kabar itu disampaikan Melly Goeslaw pada 11 Februari 2024 lalu.

Harap-Harap Cemas Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Di Balik Rencana Pemerintah Pangkas Anggaran polemik

Harap-Harap Cemas Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Di Balik Rencana Pemerintah Pangkas Anggaran

Jum'at, 14 Februari 2025 | 19:25 WIB

Meski Menteri Keuangan kemudian mengklarifikasi bahwa BPI tidak terdampak, kabar ini sempat membuat para awardee resah. Seperti apa keresahan awardee?