Suara.com - Pemerintah Provinsi Jakarta berencana melakukan kembali operasi modifikasi cuaca atau OMC. Langkah itu diambil sebagai upaya mengurangi intensitas hujan tinggi yang telah mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota.
Rencana pemerintah provinsi Jakarta itu dikritik ahli Klimatologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erma Yulihastin. Erma menyebut modifikasi cuaca sebagai cara instan untuk mengurangi intensitas hujan yang tidak tepat dilakukan di tengah kondisi cuaca ekstrem.
“Menggeser awan di atas Jakarta padahal kini sedang banyak awan rendah yang bergerak cepat, bukan tindakan tepat,” kata Erma kepada Suara.com, Kamis (30/1/2024).
Penggunaan teknologi termasuk OMC, kata Erma, sudah semestinya mempertimbangkan tiga aspek. Ketiga aspek tersebut meliputi lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Erma mengatakan, jika pemerintah provinsi Jakarta melakukan OMC di tengah kondisi cuaca ekstrem seperti saat ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap daerah lain. Sebab kondisi saat ini sedang aktif pembentukan klaster awan Mesoscale Convective Complex atau MCC di atas Laut Jawa.
“Kalau modifikasi dilakukan dengan tujuan mengurangi intensitas hujan di Jakarta padahal kini sedang banyak MCC meluas di laut utara Jakarta, itu bakal menuju kemana? Jawa Tengah-Jawa Timur yang bakal paling parah kena dampak awan MCC yang masuk dari laut utara dan selatan Jawa. Awan tak punya KTP,” tuturnya.
MCC adalah sistem konveksi awan skala-meso yang dicirikan oleh bentuk pola besar, berdurasi panjang, dan semi-melingkar. Siklus MCC, menurut Erma minimal berlangsung selama enam jam. Keberadaan MCC dapat mengakibatkan hujan lebat dan berdurasi panjang serta dapat mengakibatkan banjir.
Sistem cuaca, kata Erma, tidak sesimpel yang dibayangkan banyak orang. Penggunaan teknologi OMC juga tidak menjamin bahwa hujan benar-benar akan turun di laut. Apalagi di tengah kondisi propagasi hujan yang kuat pada periode Januari-Februari yang membuat hujan dari laut berpotensi lebih cepat masuk ke darat.
“Jadi kalau ada yang bilang hujan itu secara simpel digeser aja ke laut biar nggak masuk ke darat, kata siapa dia nggak akan masuk ke darat. Nggak ada jaminan seperti itu,” tuturnya.
“Sistem cuaca itu nggak sesimpel itu, nggak sesederhana itu, tapi sangat kompleks.”
Sebanyak 32 RT dan 20 ruas jalan di Jakarta terdampak banjir akibat intensitas hujan yang tinggi. Ribuan orang dilaporkan mengungsi akibat terdampak banjir tersebut.
Berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jakarta pada Kamis, 30 Januari 2025 pukul 09.00 WIB, tercatat 15 RT dan dua ruas jalan yang masih tergenang air.
Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi belakangan mengatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan untuk melakukan kembali OMC. Pelaksanaan terkait OMC ini tengah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Jakarta Marullah Matali dengan BPBD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), dan Asisten Pemerintahan terkait pelaksanaan modifikasi cuaca.
“Kami rencanakan dalam 2-3 hari ini (melakukan modifikasi cuaca). Sepanjang memang nanti kita melihat cuacanya lebat, mengarah ekstrem, kami akan lakukan," kata Teguh di Jakarta, Rabu (29/1).
Sementara Kepala Pusat Data dan Informasi atau Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan menyebut pelaksanaan OMC hingga kekinian masih dalam tahap persiapan. Dia belum bisa memastikan kapan OMC tersebut akan dilaksanakan.
“Sudah di tahap persiapan pelaksanaan,” kata Yohan kepada Suara.com.
Berdasar catatan Suara.com, pemerintah provinsi Jakarta sebelumnya telah melakukan OMC. Pelaksanaannya dilakukan dalam tiga tahap, yakni pada 7-9 Desember 2024, 13-16 Desember 2024, dan 25-31 Desember 2024.
Pelaksanaan OMC ini dilakukan BPBD Jakarta atas rekomendasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Sementara BPBD menurut Yohan sebatas sebagai pelaksana. Dia enggan memperdebatkan terkait adanya pandangan berbeda dari Erma yang menilai pelaksanaan OMC sebagai langkah yang tidak tepat jika dilakukan di tengah kondisi cuaca ekstrem.
“Yang jelas selama bulan Desember kami melaksanakan tiga tahapan OMC itu alhamdulillah tidak ada genangan. Faktanya itu saja. Makanya ini dipertimbangkan kembali untuk dilaksanakan OMC,” pungkas Yohan.
BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.
PLN UID Jakarta Raya telah menyiagakan 2.136 personil, menyiapkan 17 posko siaga dengan berbagai peralatan operasional.
Hingga Rabu malam pukul 21.00 WIB, banjir Jakarta mulai surut dan tersisa 24 RT yang masih tergenang
Hotel terancam bangkrut akibat efisiensi anggaran pemerintah, tingkat hunian turun. Banyak hotel dijual, PHK terjadi. Pemerintah didorong intervensi.
Penunjukan Fadli Zon sebagai Ketua Dewan GTK dikritik karena dicurigai sebagai upaya Prabowo memuluskan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, mantan mertuanya.
Penampilan kuat dari para aktor dan visual yang menarik menjadi nilai plus tersendiri.
"Angin segar bagi para pelaku yang hingga hari ini belum tersentuh hukum. Penulisan sejarah ini hanya akan melanggengkan budaya impunitas di Indonesia," ujar Usman.
Sebanyak 65 persen atau mayoritas perangkat desa yang kami wawancara menilai adanya potensi korupsi dalam program Koperasi Desa Merah Putih, kata Askar.
Polisi makin sering jadikan pengunjuk rasa tersangka, termasuk tim medis, dengan pasal karet. Tindakan represif aparat jarang diproses hukum, HAM terancam.
Tentu tidak perlu panik tetapi jelas harus waspada, tidak bisa diabaikan begitu saja, kata Tjandra.