Suara.com - Kebijakan penurunan harga tiket pesawat jika diteruskan ternyata memberikan efek buruk terhadap industri transportasi khususnya penerbangan.
Kebijakan ini justru membuat maskapai penerbangan mengeluarkan biaya-biaya di luar dari perkiraan, yang secara otomatis menambah beban operasional maskapai.
Padahal seperti diketahui bersama, maskapai masih dalam masa pemulihan, setelah terpuruk selama masa Pandemi Covid-19.
"Kebijakan ini jika diteruskan sebetulnya untuk industri dan ekonomi tidak bagus. Karena akhirnya kita banyak memberikan kompensasi yang tidak sejalan dengan produktivitas kita sendiri," kata Ketua Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja kepada Suara.com.
Sebenarnya kata Denon, saat masa ramai penumpang atau peak season, merupakan kesempatan maskapai untuk bisa menambal operasional ketika sepi penumpang atau low season.
Terkait kebijakan penurunan harga tiket pesawat ini menurutnya harus dibutuhkan studi pentahelix yang juga melibatkan akademisi, sehingga bisa mengukur kebijakan yang membuat senang semua pihak.
"Sebetulnya Peak Season itu diharapkan kita juga bisa mengisi load factor dari masing-masing maskapai. Sehingga semua average load factor itu disparitasnya tidak terlalu jauh. Itu yang seharusnya menjadi upaya semua stakeholders," ucap dia.
Denon menyoroti, permasalahan diskon harga tiket pesawat bukan hanya sekadar penurunkan biaya operasional. Akan tetapi, juga meningkatkan daya beli masyarakat.
"Sehingga transportasi udara ini bisa dinikmati masing-masing saat masa low dan peak season," beber dia.
Margin Tipis
Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie mengungkapkan, selama ini bisnis di industri penerbangan itu persaingannya sangat keras. Bahkan, margin bisnis di industri penerbangan sangat kecil yakni sebesar 3 persen.
Jika ada maskapai yang mendapatkan marjin di atas 3 persen, maka maskapai tersebut bisa dikatakan maskapai yang super sehat secara keuangan.
"Kenapa margin airline super sehat? Karena bisnis airline ini ada siklusnya, ada ramai, ada sepi," kata dia.
Alvin menggambarkan, ketika sepi penumpang, maskapai dipastikan mengalami kerugian yang sangat besar. Maka dari itu, maskapai menutup kerugian itu di masa ramai penumpang.
"Nah, ketika peak season ini harga gak boleh naik, terus nutup ruginya bagaimana? Memang buat saya pribadi juga akan senang kalau harganya turun," jelas dia.
Alvin tak menampik, sebagai konsumen dirinya merasa senang jika harga tiket pesawat turun. Tapi, dengan kondisi tersebut, maskapai tak akan ada yang mampu bertahan lama.
Jika dibiarkan, maka hanya tinggal menunggu waktu saja siapa maskapai yang akan tumbang atau bangkrut. Apalagi, maskapai sudah tak bisa lagi menaikan harga tiket pesawat sejak 2019.
"Padahal biaya operasional sudah naik. Dan ini dolar AS sudah Rp 16.300. Ini (harga tiket pesawat) kalau tidak naik, saya tidak tahu bagaimana teman-teman maskapai ini bisa bertahan bertahun-tahun. Kalau maskapainya pada tutup, akhirnya kita mau terbang juga nggak ada yang terbangin," beber Alvin.
Tunggu Perintah Prabowo
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir belum bisa janji harga tiket pesawat saat Lebaran bisa turun. Sebab, keputusan ini tergantung pembahasan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah sebelumnya menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10 persen pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2025.
Kendati demikian, Erick mengaku belum ada sinyal dari Presiden terkait pembahasan penurunan harga tiket pesawat.
"Saya tidak bisa komen sebelum ada rapat dari Bapak Presiden langsung," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN.
Ketua APJAPI Alvin Lie, jajak pendapat dilaksanakan untuk mengukur taraf kemanfaatan dan persepsi pengguna jasa penerbangan tentang pelaksanaan kebijakan tersebut.
Sebab, keputusan penurunan harga tiket pesawat selama mudik lebaran tergantung dari pembahasan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Erick Thohir, dengan munculnya maskapai baru meningkatkan jumlah pesawat di dalam negeri yang masih sedikit setelah masa Covid-19.
Sejumlah kementerian dan lembaga berbondong-bondong mengajukan tambahan anggaran kepada DPR RI. Nilainya tidak kecil, mulai dari ratusan miliar hingga puluhan triliun rupiah
polemik
Semua diawali saat sekelompok muda mengatasnamakan diri BEM Bersatu secara tiba-tiba menggelar konferensi pers pada Selasa, 16 Juni 2026
polemik
Barita Simanjuntak membantah anggapan bahwa lahan hasil penertiban otomatis akan dialihkan menjadi perkebunan sawit.
polemik
Noel memberikan penekanan khusus bahwa situasi saat ini berisiko menyerupai peristiwaReformasi 1998jika tidak segera diantisipasi oleh Kepala Negara
polemik
Trauma puluhan tahun itu mengkristal menjadi sebuah ketegasan: laut bukan tempat untuk masa depan anaknya.
polemik
Nama-nama yang disebut dan diduga lakukan pemalsuan itu di antaranya Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti
polemik
Kondisi ekonomi yang sulit dan ketimpangan yang tajam di wilayah aglomerasi menciptakan lahan subur bagi tindak kejahatan