Suara.com - Isi pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam perayaan HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025) memantik beragam spekulasi politik.
Banyak hal yang Megawati katakan dalam pidato panjangannya pada Jumat siang hingga sore itu. Salah satunya adalah rasa terima kasihnya yang ia sampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto karena telah memulihkan nama baik Bung Karno yang merupakan ayahandanya.
Megawati sempat terisak dan menyampaikan terima kasih atas pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno yang memulihkan nama Bung Karno.
Megawati bilang, peringatan HUT ke-52 PDIP menjadi hari yang istimewa karena bersamaan dengan pencabutan TAP MPRS tersebut. Sebab, setelah 57 tahun nama dan sejarah Bung Karno akhirnya dipulihkan.
Dalam keputusannya, MPR menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno terlibat G30S tak pernah terbukti dan batal demi hukum.
Selain itu, Megawati juga menegaskan bahwa antara dirinya dengan Prabowo tidak ada masalah dan tetap berhubungan baik. Pernyataan itu sekaligus menepis isu yang berkembang selama ini.
"Eh Mas Bowo. Iki aku ta ngomong yo, rungokke (Eh Mas Bowo, ini saya ngomong ya, dengarkan). Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia musuhan. Enggak. Enggak," kata Megawati.
Isyarat Baik dari Puan
Hanya beberapa hari setelah ramai spekulasi berkembang bahwa PDIP akan segera masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Kabar akan rencana pertemuan Megawati-Prabowo kembali mencuat.
Adalah Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah. Ia menyebut nama Bung Karno menjadi faktor akan pertemuan dua elite tokoh tersebut. Dia mengakui, rencana pertemuan Megawati-Prabowo sejatinya sudah lama digagas.
"Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI," kata Basarah dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).
Dia mengungkapkan salah satu amanat Megawati yang sudah disampaikan kepada Muzani saat itu adalah pesan bahwa Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan menteri kabinet.
Nyatanya, rencana itu langsung disambut baik oleh kubu Gerindra. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan mendapatkan pesan dari Presiden Ke-5 RI itu.
Dia pun tak menampik ketika dikonfirmasi ihwal dirinya yang menjadi perantara untuk mematangkan rencana pertemuan Megawati dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.
"Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini. Makin cepat, makin bagus," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Sinyal-sinyal merapatnya PDIP ke Prabowo juga ditunjukan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dalam sebuah unggahan video di akun media sosial Instagram pribadinya pada Selasa (14/1/2025), Puan mengunggah momen dirinya bersama Prabowo serta sejumlah ketua parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM).
"Itu namanya isyarat. Ya, isyaratnya, isyarat yang baik. Ini awal tahun isyaratnya bagus, kondisinya bagus, mudah-mudahan bangsa Indonesia makin kondusif, makin akur, makin bersatu," kata Muzani menanggapi unggahan Puan di media sosial itu.
Lunturnya Pengaruh Jokowi
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan memandang, pendekatan PDIP ke Prabowo menjadi sinyal bahwa Megawati tengah berupaya menjauhkan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dari Prabowo.
"Perang terus (PDIP dan Jokowi). Target PDIP, Jokowi out dari Prabowo," kata Yusak kepada Suara.com, Rabu (15/1/2025).
Menurut Yusak pertengkaran antara Jokowi dengan PDIP yang berkepanjangan tersebut bakal membuat untung Gerindra. Partai yang diketuai Prabowo itu bakal menyambut PDIP untuk bergabung di pemerintahan.
"Kalau Jokowi out, Gerindra dapet barter PDIP. Itu lebih signifikan untuk stabilitas pemerintahan ke depan," kata Yusak.
Bukan hanya Gerindra, Yusak menilai Prabowo yang saat ini menjadi kepala negara tentu ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi.
"Saya meyakini Prabowo akan menjadi dirinya sendiri alias bukan Presiden 'bonekanya' Jokowi. Maka dalam posisi itu, Prabowo butuh dukungan PDIP agar pemerintahannya kuat dan stabil," kata Yusak.
Tidak ada halangan bagi Prabowo untuk mengajak bergabung PDIP ke pemerintahan, maupun bagi PDIP untuk menerima tawaran bergabung. Hubungan baik antara Prabowo dan Megawati menjadi modal utamanya.
"Mega tidak pernah ada masalah dengan Prabowo secara prinsipil. Jadi ini faktor yang mempermudah keduanya bekerja sama," ucap Yusak.
Belum lagi adanya dukungan di internal PDIP agar partai berlambang banteng itu merapat ke pemerintah.
"Faksi Puan kan saya kira sejalan dengan Prabowo," katanya.
Klaim Megawati mundur dari Ketum PDIP adalah hoaks. Video tersebut berisi opini Effendi Simbolon yg mendesak Megawati mundur, bukan pernyataan resmi pengunduran diri.
Hoaks! Hasto Kristiyanto tidak divonis 50 tahun penjara. Proses hukum kasusnya masih berlangsung. Pernyataan Prabowo soal vonis 50 tahun untuk koruptor disalahartikan.
Muzani mengatakan pertemuan Prabowo dan Megawati nantinya bakal membawa manfaat bagi rakyat.
Muzani mengatakan PDI Perjuangan tetap mensupport dan mendukung pemerintahan Prabowo.
Penampilan kuat dari para aktor dan visual yang menarik menjadi nilai plus tersendiri.
"Angin segar bagi para pelaku yang hingga hari ini belum tersentuh hukum. Penulisan sejarah ini hanya akan melanggengkan budaya impunitas di Indonesia," ujar Usman.
Sebanyak 65 persen atau mayoritas perangkat desa yang kami wawancara menilai adanya potensi korupsi dalam program Koperasi Desa Merah Putih, kata Askar.
Polisi makin sering jadikan pengunjuk rasa tersangka, termasuk tim medis, dengan pasal karet. Tindakan represif aparat jarang diproses hukum, HAM terancam.
Tentu tidak perlu panik tetapi jelas harus waspada, tidak bisa diabaikan begitu saja, kata Tjandra.
"Sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu lembaga, tidak mungkin dia (Nadiem) tidak tahu program yang dilakukan anak buahnya," ujar Dewi.
Ribuan calon haji furoda gagal berangkat karena visa Mujamalah tak terbit. Revisi UU PIHU perlu atur furoda lebih baik demi lindungi jemaah.