Bekal Hasto Sebelum Dipenjara: Pledoi 7 Bahasa dan Setor Nama Pengganti Sekjen ke Mega

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan pada Senin, 13 Januari 2025.

Pemeriksaan yang akan dilakukan tiga hari setelah perayaan HUT PDIP ke-52 itu membuka peluang penyidik KPK untuk langsung melakukan penahanan.

Hasto, yang mengklaim sebagai korban balas dendam ‘politik dan kriminalisasi hukum’, sejak awal menyatakan siap dipenjara.

Mengutip buku Cindy Adams berjudul ‘Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia’, politikus asal Yogyakarta itu menegaskan bahwa masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita.

Berdasar sumber informasi yang diterima Suara.com, Hasto telah merencanakan menulis sebuah buku dalam tahanan. Selain juga menyiapkan bekal semir rambut. Tak hanya itu, pledoi atau nota pembelaan juga disebut-sebut telah disusun dan akan ditulis dalam tujuh bahasa.

Juru bicara PDIP Mohammad Guntur Romli tak memungkiri bahwa sejak awal, Hasto telah bersiap dengan segala kemungkinan terburuk. Termasuk bila nantinya, langsung ditahan usai diperiksa KPK sebagai tersangka.

“Tapi kami dan publik juga bisa mempertanyakan, kenapa kasus ini sedemikian cepat seperti dikejar-kejar? Kasus-kasus lain tidak seperti itu,” kata Guntur kepada Suara.com, Rabu (8/1/2025).

Keputusan penahanan, kata Guntur, memang sepenuhnya menjadi wewenang penyidik KPK. Namun, dia mencurigai adanya ketidakwajaran atau anomali yang terjadi dalam proses penanganan kasus ini yang tidak terlepas dari adanya intervensi pihak luar.

Guntur curiga ‘kriminalisasi hukum’ terhadap Hasto ini adalah upaya untuk membungkam Hasto yang kerap mengkritik Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

“Pertanyaannya ada apa dengan kasus ini? Siapa yang menyuruh dan menarget KPK sedemikian cepat pada kasus yang tidak ada kerugian negara dalam perkara ini?,” ujarnya.

Guntur juga menyoroti penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kediaman Hasto di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, Nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (7/1/2025).

Penggeledahan yang dilakukan dengan melibatkan belasan aparat bersenjata laras panjang itu, dianggap hanya drama atau upaya untuk mengalihkan isu terkait Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menempatkan Jokowi dalam jajaran pemimpin terkorup di dunia.

“Yang ditemukan kan hanya barang yang berbentuk flashdisk dan buku catatannya Mas Kusnadi (staf Hasto) yang isinya adalah utang-piutang,” ungkapnya.

“Ini kan lebih sebagai sebuah drama untuk mengalihkan isu yang lebih besar sebenarnya.”

Setor Nama ke Mega

Di tengah terseretnya Hasto dalam kasus ini, ada sejumlah elite di internal PDIP yang disebut-sebut memanfaatkan situasi ini untuk merebut posisi strategis sekjen.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai munculnya manuver dari kalangan elite partai berlogo banteng moncong putih itu menjadi hal yang tak mungkin terhindari. Apalagi, ia menyebut elite PDIP yang beseberangan dengan Hasto tidak sedikit.

“Yang mencari keuntungan dari proses pemerkaraan sekjen itu kan banyak yang antre untuk gantiin Hasto," jelas Rocky dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.

Sementara sumber informasi yang diterima Suara.com mengungkap, Hasto telah mengusulkan sejumlah nama kepada Megawati.

Sumber tersebut tak berkenan merinci nama-nama yang diusulkan Hasto kepada Megawati untuk mengisi posisi Sekjen PDIP tersebut.

Andi Wijayanto, Ahmad Basarah, dan Utut Adianto adalah tiga nama yang sempat digadang-gadang berpeluang menggantikan Hasto.

Belakangan nama Djarot Saiful Hidayat dan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul juga mencuat dan disebut sebagai kandidat calon Sekjen PDIP.

Sedangkan, Guntur saat dikonfirmasi mengklaim hingga kekinian belum ada pembahasan terkait calon Sekjen PDIP. Keputusan tersebut menurutnya sepenuhnya menjadi wewenang Megawati selaku ketua umum partai.

“Saya juga tidak bisa berandai-andai, karena semua itu menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum,” katanya.