PDIP Cari Sekjen Baru: Misi Rekonsiliasi atau Oposisi Total?

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu resmi menetapkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi tersangka terkait kasus perintangan penyidikan dan suap. Status tersangka yang disandang Hasto membuat PDIP mulai bergerak untuk mencari sosok penggantinya.

Meski begitu, Politikus PDIP Aria Bima memastikan bahwa partainya tidak akan serampangan menyaring nama pengganti Hasto.

"PDIP ini partai cukup matang dari berbagai dinamika, sejak Orba, reformasi zaman kita berkuasa, zaman 10 tahun di luar kekuasaan sudah cukup matang, yang semacam ini sudah ada SOP-nya, yang tidak membuat konstraksi di dalam internal partai kita," kata Aria pada Senin 12 Desember 2024 lalu.

Mengenai nama-nama yang akan menggantikan Hasto, Aria mengaku hingga kini masih dalam pembicaraan di internal partai berlambang banteng moncong putih.

Padahal, jauh hari sebelum Hasto resmi berstatus tersangka, sejumlah nama yang digadang-gadang untuk mengisi jabatan sekjen PDIP sudah beredar. Sebut saja nama Andi Wijayanto, Ahmad Basarah, Utut Adianto hingga nama Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung.

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengungkapkan bahwa sejumlah nama yang beredar itu cocok untuk menjadi sekjen PDIP, sebab memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik.

Meski begitu, ia mengungkapkan bahwa PDIP harus berhati-hati menentukan orang yang bakal mengisi posisi sekjen.

Komunikasi yang Lembut

Apalagi, saat ini, PDIP bukan lagi partai penguasa karena saat ini 'berjalan sendirian' di luar Kabinet Indonesia Maju. Lantaran itu, ia menyarankan agar Sekjen PDIP nantinya harus memiliki komunikasi yang lembut dan lunak.

"Model komunikasinya yang tak terlampau agresif dan vulgar. Yang penting substansi kritisnya bisa dipahami publik," katanya saat dihubungi Suara.com, Senin (6/1/2025).

Walau ada nama Andi Wijayanto hingga Pramono, Adi memberikan catatan khusus untuk nama Ahmad Basarah.

Menurutnya Ahmad Basarah bisa menjadi warna baru dalam struktural PDIP yang biasanya dikenal diisi sosok-sosok nasionalis. Musababnya, Ahmad Basarah dapat menjadi representasi kelompok Islam di PDIP.

Bahkan, Basarah memiliki kedekatan dengan kelompok Islam. Masih menurut Adi, penting bagi PDIP memunyai sekjen dengan kemampuan berkomunikasi yang tidak terlalu frontal.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Citra Institute, Yusak Farhan mengemukakan perlu bagi PDIP untuk menentukan sikapnya.

Apabila PDIP terus menerus menebar narasi pertentangan dengan pemerintah saat ini, tidak menutup kemungkinan akan semakin ditinggalkan dan bahkan dikerdilkan.

"Nah kecuali PDIP declare atau memberi pernyataan oposisi itu akan lain. Karena ya memang domain oposisi kan di situ (mengkritik), tapi kalau sekarang kan nggak jelas kan," kata Yusak kepada Suara.com.

Sementara Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Indaru Setyo Nurprojo menyebut bahwa posisi sekjen di PDIP berbeda dengan partai lainnya.

Ia mengemukakan, seperti Gerindra dan Golkar, komunikasi ke publik lebih didominasi ketua umumnya, sedangkan PDIP didominasi sekjen.

Walaupun, pernyataan Hasto ke publik berdasarkan petunjuk dari Megawati. Dengan kondisi kekinian, penting untuk PDIP mencari sosok sekjen yang yang memiliki retorika yang baik.

"Saya pikir PDIP perlu untuk menata orang atau sekjen yang bisa membangun komunikasi yang positif dengan partai lain, dengan kekuatan lain, tanpa harus menjelekkan, tanpa harus menghujat, tanpa harus apapun lepas dari kepentingan-kepentingan pribadi," katanya kepada Suara.com.

Mengenai 'pertikaian' Hasto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, menurut Indaru, PDIP sudah harus move-on.

Pengganti Hasto, menurut Indaru, seharusnya sudah tidak lagi berbicara soal konflik dengan Jokowi melalui kritikan-kritikan tajam.

Pun tak kalah penting, PDIP harus menata sikap politik dan komunikasinya dengan partai lain. Terlebih, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan untuk menghapus presidential threshold yang bakal berdampak pada peta politik di Piplpres 2029 mendatang.

"Dan saya pikir ini akan mengubah tatanan partai politik, termasuk menempatkan jenis karakter atau tipe orang yang menjadi sekjen itu," jelasnya.

Meski begitu, ia mengemukakan bahwa keputusan penentuan Sekjen PDIP nantinya bakal tergantung kompromi antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Kepala Situation Room PDIP Prananda Prabowo.

"Mungkin ini kan bicara soal putra-putri mahkota ya. Putra-putri mahkota itu merestui siapa? Prananda dan Puan itu mau kemana? Kan begitu. Karena mereka calon langsung (pengganti Megawati)," katanya.