Prabowo Ganti 300 Jenderal TNI, The Rising Star Militer Era Jokowi Terpental
Home > Detail

Prabowo Ganti 300 Jenderal TNI, The Rising Star Militer Era Jokowi Terpental

Erick Tanjung | Muhammad Yasir

Kamis, 12 Desember 2024 | 09:35 WIB

Suara.com - Tiga ratus jenderal TNI dimutasi di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya adalah jenderal yang dianggap memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Di lain sisi Prabowo mulai menempatkan orang-orang dekatnya ke dalam jabatan strategis di tubuh TNI. Apa kepentingan di balik itu?

MUTASI 300 jenderal TNI tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1545/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dalam dokumen tersebut tertera salah satu nama yang dimutasi adalah Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Dankodiklatad, Letjen Widi Prasetijono. Mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074/Warastratama itu dimutasi menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan (Unhan).

Letjen Mohammad Hasan yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad juga dimutasi menjadi Dankodiklatad. Hasan dikenal dekat Jokowi lantaran pernah menjabat sebagai Komandan Grup A Paspampres 2016-2018.

Sementara posisi Pangkostrad selanjutnya diisi oleh Letjen Mohammad Fadjar. Perwira tinggi TNI AD itu pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada 2023-2024 yang dipimpin Prabowo. Adapun jabatan terakhirnya sebelum dipromosikan menjadi Pangkostrad adalah Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI atau Dankodiklat TNI.

Orang dekat Prabowo yang juga mendapat promosi jabatan strategis di lingkungan TNI ialah Letjen Nugroho Sulistyo Budi, Mayjen R Sidharta Wisnu Graha dan Mayjen Iwan Setiawan. Letjen Nugroho merupakan mantan anggota Tim Mawar. Ia mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Letjen (Purn) Hinsa Siburian.

Sedangkan Mayjen Wisnu sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Akdemi Militer atau Akmil. Setelah 'sukses' menghelat retreat Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, lulusan Akmil 1991 itu mendapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sebagai Inspektur Utama BIN menggantikan Letjen Nugroho.

Sementara Mayjen Iwan, dipromosikan sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri atau Danpussenif. Pria 56 tahun kelahiran Soreang, Bandung, Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Pangdam XII/Tanjungpura tersebut juga akan menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Letjen.

Mayjen Iwan bukan orang baru di lingkaran Prabowo. Pada 1997, saat Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus, pernah menugaskan Mayjen Iwan melakukan misi pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Everest dalam rangka memperingati HUT ke-45 Kopassus.

Menhan Prabowo saat temui Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap. (foto Twitter @prabowo)
Prabowo Subianto saat berkunjung ke Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. (foto Twitter @prabowo)

Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting menilai mutasi sejumlah jenderal TNI ini sebagai upaya Prabowo secara perlahan menggeser orang-orang yang dianggap memiliki relasi kuasa dengan Jokowi.

"Mutasi perwira tinggi militer ini sebuah rangkaian yang menarik untuk dicermati. Karena kalau kita lihat the rising star-the rising star militer di eranya Jokowi kali ini terpental," kata Selamat kepada Suara.com, Rabu (11/12/2024).

Di sisi lain, kata Selamat, Prabowo mulai menempatkan orang-orang dekatnya pada posisi strategis. Ia menyebut di antaranya Letjen Fadjar dan Mayjen Iwan.

"Beberapa bintang tiga sudah mulai diduduki orang-orang yang memiliki relasi kuasa dengan Presiden Prabowo bukan Jokowi," ungkapnya.

Setelah TNI, Selamat memprediksi dalam waktu dekat mutasi besar-besaran juga akan terjadi di tubuh Polri.

Konsolidasi dan Reorientasi Komando

Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi justru menilai rotasi 300 jenderal di tubuh TNI itu sebagai bagian dari konsolidasi Prabowo sebagai panglima tertinggi. Langkah itu, kata dia, lazim dilakukan di awal pemerintahan baru guna menyelaraskan dinamika internal TNI dengan prioritas politik dan pertahanan negara. Selain juga untuk memastikan figur-figur yang menjabat sejalan dengan visi dan kebijakan strategis Prabowo.

Khairul juga menyoroti terjadinya reorientasi pola komando. Di mana jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan I yang secara tradisional diisi oleh matra TNI Angkatan Laut (AL) kini dijabat Mayjen Kunto Arief Wibowo dari matra TNI Angkatan Darat (AD). Ia menggantikan Laksdya Rachmad Jayadi yang dimutasi menjadi Perwira Tinggi atau Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

Khairul menyebut langkah menempatkan Pati TNI AD sebagai Pangkogabwilhan I sebagai perubahan pola yang mencerminkan fleksibilitas baru dalam struktur komando.

"Pengisian jabatan strategis kini tampaknya lebih berfokus pada kebutuhan operasional dan visi jangka panjang, ketimbang sekadar mengikuti pola tradisional berdasarkan matra," jelas Khairul kepada Suara.com, Rabu (11/12).

Prajurit TNI AD mengikuti upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Sabtu (5/10/2024).[ANTARA FOTO/Fauzan]
Prajurit TNI AD mengikuti upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional, Gambir, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). [Antara/Fauzan]

Posisi Pangkogabwilhan I yang wilayah kerjanya meliputi Laut Natuna Utara sebelumnya memang selalu dipercayakan kepada matra TNI AL. Mengingat wilayah kerjanya masuk dalam kawasan strategis dengan potensi konflik terkait sengketa Laut China Selatan. Khairul menilai reorientasi komando pada posisi Pangkogabwilhan I merefleksikan adanya kebutuhan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan di kawasan.

Tak hanya itu, menurut Khairul mutasi ratusan jenderal di tubuh TNI sebagai penanda dimulainya proses konsolidasi strategis yang lebih besar dalam rangka membangun fondasi pertahanan negara agar stabil dan lebih responsif terhadap tantangan. Hanya saja, ia menekankan hal itu juga mesti dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, akuntabilitas dan integritas.

"Agar TNI tetap menjadi institusi yang kokoh dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia," tuturnya

Hanya Loyal ke Negara

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin turut menanggapi mutasi dan rotasi jabatan 300 jenderal di TNI. Ia menilai mutasi tersebut sebagai bentuk penyegaran untuk menjawab tantangan tugas dan regenerasi kepemimpinan.

TB Hasanuddin mengatakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya juga rutin melakukan mutasi terhadap ratusan perwira.

"Jadi kalau sekarang ada mutasi 300 orang ya tidak apa-apa, karena masih banyak jabatan-jabatan yang sudah diduduki lebih dari satu tahun belum ada pergeseran," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (11/12).

Sebagai purnawirawan jenderal TNI, TB Hasanuddin mengklaim dan meyakini proses mutasi yang dilakukan Panglima TNI sudah pasti melalui pertimbangan yang matang yang tak lain tujuannya untuk aspek regenerasi dan pembinaan karier para perwira. Ia juga meyakini tidak ada kaitannya dengan upaya menggeser orang-orang yang dianggap dekat dengan Jokowi.

"Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung mendukung presiden, TNI hanya loyal kepada negara," pungkasnya.


Terkait

STY Buka Peluang Rotasi Pemain saat Lawan Laos, Indonesia OTW Menang Mudah?
Kamis, 12 Desember 2024 | 07:57 WIB

STY Buka Peluang Rotasi Pemain saat Lawan Laos, Indonesia OTW Menang Mudah?

Pelatih Shin Tae-yong atau yang akrab disapa STY memastikan tak akan banyak merotasi pemain saat Timnas Indonesia hadapi Laos di Piala AFF 2024.

Roy Suryo Tantang Pemilik Akun Fufufafa: Berjiwa Ksatrialah Seperti Gus Miftah
Rabu, 11 Desember 2024 | 20:15 WIB

Roy Suryo Tantang Pemilik Akun Fufufafa: Berjiwa Ksatrialah Seperti Gus Miftah

Roy Suryo bandingkan kasus akun Kaskus Fufufafa yg diduga milik Gibran dgn Gus Miftah yg mundur usai viral hina penjual es teh.

Prabowo Resmikan Flyover Madukoro Semarang Senilai Rp 198,9 Miliar
Rabu, 11 Desember 2024 | 19:24 WIB

Prabowo Resmikan Flyover Madukoro Semarang Senilai Rp 198,9 Miliar

Flyover Madukoro memiliki panjang 221,4 meter yang dibangun oleh Kementerian PUPR pada Mei 2023 hingga Mei 2024.

Terbaru
Geger Guru Honorer Dilarang Mengajar 2027, Dihapus atau Diangkat?
polemik

Geger Guru Honorer Dilarang Mengajar 2027, Dihapus atau Diangkat?

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:32 WIB

Isu guru honorer tak bisa lagi mengajar setelah 31 Desember 2026 sama juga ke telinga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti

Srikandi Jalanan: Melawan Lelah dan Stigma Demi Masa Depan Buah Hati nonfiksi

Srikandi Jalanan: Melawan Lelah dan Stigma Demi Masa Depan Buah Hati

Jum'at, 01 Mei 2026 | 11:15 WIB

Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei menjadi pengingat bahwa di balik statistik dan angka-angka itu, ada wajah-wajah seperti Sari, Ira, dan Ivany.

Pengakuan Anggota Ormas di Balik Horor Perlintasan Rel Bekasi Timur, Benarkah Demi Cuan? polemik

Pengakuan Anggota Ormas di Balik Horor Perlintasan Rel Bekasi Timur, Benarkah Demi Cuan?

Rabu, 29 April 2026 | 18:21 WIB

Andi mengakui perlintasan kereta di Bekasi memang dijaga oleh warga dan beberapa di antaranya anggota ormas

KPK Usul Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Periode: Demi Cegah Korupsi atau Intervensi Politik? polemik

KPK Usul Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Periode: Demi Cegah Korupsi atau Intervensi Politik?

Senin, 27 April 2026 | 20:13 WIB

Usulan tersebut tertuang dalam 20 kajian strategis, policy brief, dan corruption risk assessment (CRA) sektor prioritas nasional sepanjang 2025

ART Tak Lagi Sekadar 'Pembantu' Berkat UU PPRT, Bagaimana Nasib Pemberi Kerja? polemik

ART Tak Lagi Sekadar 'Pembantu' Berkat UU PPRT, Bagaimana Nasib Pemberi Kerja?

Kamis, 23 April 2026 | 17:39 WIB

Pengesahan UU PPRT ini menandai babak baru dalam relasi kerja domestik di Indonesia. Apalagi selama ini, PRT seringkali berada di area abu-abu

Jusuf Kalla di Pusaran Kasus Ijazah Jokowi, Murni Hukum atau Manuver Politik? polemik

Jusuf Kalla di Pusaran Kasus Ijazah Jokowi, Murni Hukum atau Manuver Politik?

Rabu, 22 April 2026 | 17:29 WIB

Munculnya nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-13 RI tersebut bermula dari potongan video bergambar Rismon Hasiholan Sianipar yang menuding JK berada di balik layar

Lawan Stigma di Jalanan, Kisah Hebat Mantan Perawat Jadi Sopir Bus Transjakarta nonfiksi

Lawan Stigma di Jalanan, Kisah Hebat Mantan Perawat Jadi Sopir Bus Transjakarta

Selasa, 21 April 2026 | 14:21 WIB

Kisah Ira, pramudi Transjakarta yang mulai kerja pukul 3 pagi, menghadapi stigma di jalan, dan menjaga keselamatan ratusan penumpang setiap hari.

×
Zoomed