Senin, 01 Jan 2024
Prabowo Ganti 300 Jenderal TNI, The Rising Star Militer Era Jokowi Terpental
Home > Detail

Prabowo Ganti 300 Jenderal TNI, The Rising Star Militer Era Jokowi Terpental

Erick Tanjung | Muhammad Yasir

Kamis, 12 Desember 2024 | 09:35 WIB

Suara.com - Tiga ratus jenderal TNI dimutasi di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya adalah jenderal yang dianggap memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Di lain sisi Prabowo mulai menempatkan orang-orang dekatnya ke dalam jabatan strategis di tubuh TNI. Apa kepentingan di balik itu?

MUTASI 300 jenderal TNI tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1545/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dalam dokumen tersebut tertera salah satu nama yang dimutasi adalah Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat atau Dankodiklatad, Letjen Widi Prasetijono. Mantan ajudan Jokowi dan Danrem 074/Warastratama itu dimutasi menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan (Unhan).

Letjen Mohammad Hasan yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad juga dimutasi menjadi Dankodiklatad. Hasan dikenal dekat Jokowi lantaran pernah menjabat sebagai Komandan Grup A Paspampres 2016-2018.

Sementara posisi Pangkostrad selanjutnya diisi oleh Letjen Mohammad Fadjar. Perwira tinggi TNI AD itu pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan pada 2023-2024 yang dipimpin Prabowo. Adapun jabatan terakhirnya sebelum dipromosikan menjadi Pangkostrad adalah Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI atau Dankodiklat TNI.

Orang dekat Prabowo yang juga mendapat promosi jabatan strategis di lingkungan TNI ialah Letjen Nugroho Sulistyo Budi, Mayjen R Sidharta Wisnu Graha dan Mayjen Iwan Setiawan. Letjen Nugroho merupakan mantan anggota Tim Mawar. Ia mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Letjen (Purn) Hinsa Siburian.

Sedangkan Mayjen Wisnu sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Akdemi Militer atau Akmil. Setelah 'sukses' menghelat retreat Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, lulusan Akmil 1991 itu mendapat promosi jabatan dan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sebagai Inspektur Utama BIN menggantikan Letjen Nugroho.

Sementara Mayjen Iwan, dipromosikan sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri atau Danpussenif. Pria 56 tahun kelahiran Soreang, Bandung, Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Pangdam XII/Tanjungpura tersebut juga akan menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Letjen.

Mayjen Iwan bukan orang baru di lingkaran Prabowo. Pada 1997, saat Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus, pernah menugaskan Mayjen Iwan melakukan misi pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Everest dalam rangka memperingati HUT ke-45 Kopassus.

Menhan Prabowo saat temui Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap. (foto Twitter @prabowo)
Prabowo Subianto saat berkunjung ke Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. (foto Twitter @prabowo)

Pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting menilai mutasi sejumlah jenderal TNI ini sebagai upaya Prabowo secara perlahan menggeser orang-orang yang dianggap memiliki relasi kuasa dengan Jokowi.

"Mutasi perwira tinggi militer ini sebuah rangkaian yang menarik untuk dicermati. Karena kalau kita lihat the rising star-the rising star militer di eranya Jokowi kali ini terpental," kata Selamat kepada Suara.com, Rabu (11/12/2024).

Di sisi lain, kata Selamat, Prabowo mulai menempatkan orang-orang dekatnya pada posisi strategis. Ia menyebut di antaranya Letjen Fadjar dan Mayjen Iwan.

"Beberapa bintang tiga sudah mulai diduduki orang-orang yang memiliki relasi kuasa dengan Presiden Prabowo bukan Jokowi," ungkapnya.

Setelah TNI, Selamat memprediksi dalam waktu dekat mutasi besar-besaran juga akan terjadi di tubuh Polri.

Konsolidasi dan Reorientasi Komando

Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi justru menilai rotasi 300 jenderal di tubuh TNI itu sebagai bagian dari konsolidasi Prabowo sebagai panglima tertinggi. Langkah itu, kata dia, lazim dilakukan di awal pemerintahan baru guna menyelaraskan dinamika internal TNI dengan prioritas politik dan pertahanan negara. Selain juga untuk memastikan figur-figur yang menjabat sejalan dengan visi dan kebijakan strategis Prabowo.

Khairul juga menyoroti terjadinya reorientasi pola komando. Di mana jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan I yang secara tradisional diisi oleh matra TNI Angkatan Laut (AL) kini dijabat Mayjen Kunto Arief Wibowo dari matra TNI Angkatan Darat (AD). Ia menggantikan Laksdya Rachmad Jayadi yang dimutasi menjadi Perwira Tinggi atau Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

Khairul menyebut langkah menempatkan Pati TNI AD sebagai Pangkogabwilhan I sebagai perubahan pola yang mencerminkan fleksibilitas baru dalam struktur komando.

"Pengisian jabatan strategis kini tampaknya lebih berfokus pada kebutuhan operasional dan visi jangka panjang, ketimbang sekadar mengikuti pola tradisional berdasarkan matra," jelas Khairul kepada Suara.com, Rabu (11/12).

Prajurit TNI AD mengikuti upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta, Sabtu (5/10/2024).[ANTARA FOTO/Fauzan]
Prajurit TNI AD mengikuti upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monumen Nasional, Gambir, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). [Antara/Fauzan]

Posisi Pangkogabwilhan I yang wilayah kerjanya meliputi Laut Natuna Utara sebelumnya memang selalu dipercayakan kepada matra TNI AL. Mengingat wilayah kerjanya masuk dalam kawasan strategis dengan potensi konflik terkait sengketa Laut China Selatan. Khairul menilai reorientasi komando pada posisi Pangkogabwilhan I merefleksikan adanya kebutuhan pendekatan baru dalam menghadapi tantangan di kawasan.

Tak hanya itu, menurut Khairul mutasi ratusan jenderal di tubuh TNI sebagai penanda dimulainya proses konsolidasi strategis yang lebih besar dalam rangka membangun fondasi pertahanan negara agar stabil dan lebih responsif terhadap tantangan. Hanya saja, ia menekankan hal itu juga mesti dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, akuntabilitas dan integritas.

"Agar TNI tetap menjadi institusi yang kokoh dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia," tuturnya

Hanya Loyal ke Negara

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin turut menanggapi mutasi dan rotasi jabatan 300 jenderal di TNI. Ia menilai mutasi tersebut sebagai bentuk penyegaran untuk menjawab tantangan tugas dan regenerasi kepemimpinan.

TB Hasanuddin mengatakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya juga rutin melakukan mutasi terhadap ratusan perwira.

"Jadi kalau sekarang ada mutasi 300 orang ya tidak apa-apa, karena masih banyak jabatan-jabatan yang sudah diduduki lebih dari satu tahun belum ada pergeseran," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (11/12).

Sebagai purnawirawan jenderal TNI, TB Hasanuddin mengklaim dan meyakini proses mutasi yang dilakukan Panglima TNI sudah pasti melalui pertimbangan yang matang yang tak lain tujuannya untuk aspek regenerasi dan pembinaan karier para perwira. Ia juga meyakini tidak ada kaitannya dengan upaya menggeser orang-orang yang dianggap dekat dengan Jokowi.

"Menurut hemat saya TNI itu tidak ada urusan dukung mendukung presiden, TNI hanya loyal kepada negara," pungkasnya.


Terkait

Diserang Balik Gegara Kritik Jokowi Tokoh Terkorup 2024, Ramai Pegiat Antikorupsi Kena Doxing, Ulah Buzzer?
Senin, 13 Januari 2025 | 12:57 WIB

Diserang Balik Gegara Kritik Jokowi Tokoh Terkorup 2024, Ramai Pegiat Antikorupsi Kena Doxing, Ulah Buzzer?

Karena apa yang disampaikan oleh kawan kami oleh ICW berkaitan dengan masuknya nama Presiden Jokowi dalam OCCRP."

Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Netizen Temukan Kesamaan Patrick Kluivert dan Jokowi: Trauma Berat!
Senin, 13 Januari 2025 | 12:00 WIB

Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Netizen Temukan Kesamaan Patrick Kluivert dan Jokowi: Trauma Berat!

Pada momen perkenalannya, netizen ramai mengungkap kesamaan pelatih tersebut dengan Presiden Indonesia ke-7, Jokowi.

Ipar Jokowi Sempat Dilarikan ke RS usai Jatuh saat Pimpin Sidang di MK, Begini Kondisi Terbaru Anwar Usman!
Senin, 13 Januari 2025 | 10:45 WIB

Ipar Jokowi Sempat Dilarikan ke RS usai Jatuh saat Pimpin Sidang di MK, Begini Kondisi Terbaru Anwar Usman!

Mantan Ketua MK itu sebelumnya dilaporkan dirawat di rumah sakit karena terjatuh sehingga tidak dapat ikut bersidang.

Terbaru
Riak-riak di Kubangan Banteng Moncong Putih: Apa Jadinya PDIP Tanpa Megawati?
polemik

Riak-riak di Kubangan Banteng Moncong Putih: Apa Jadinya PDIP Tanpa Megawati?

Senin, 13 Januari 2025 | 12:17 WIB

Megawati sempat menyinggung sebuah istilah atau frasa Italia, vivere pericoloso, yang memiliki arti tahun menyerempet bahaya.

Pat Gulipat Firli Bahuri di Lembaga Antirasuah, Tahan Kasus Hingga Bocornya Penyelidikan KPK polemik

Pat Gulipat Firli Bahuri di Lembaga Antirasuah, Tahan Kasus Hingga Bocornya Penyelidikan KPK

Senin, 13 Januari 2025 | 11:36 WIB

Perilaku Firli Bahuri yang menolak penetapan tersangka yang diajukan para penyidik, bukan suatu hal baru.

Membaca Arah Wacana Pemerintahan Prabowo Subianto Babat 20 Juta Hektare Hutan: Benarkah Demi Penuhi Kebutuhan B40? polemik

Membaca Arah Wacana Pemerintahan Prabowo Subianto Babat 20 Juta Hektare Hutan: Benarkah Demi Penuhi Kebutuhan B40?

Senin, 13 Januari 2025 | 07:41 WIB

Per Januari 2025, Indonesia memang mulai menggunakan B40.

Menyalakan Mesin Kritisisme dan Skeptisisme di The Founder5 nonfiksi

Menyalakan Mesin Kritisisme dan Skeptisisme di The Founder5

Sabtu, 11 Januari 2025 | 14:21 WIB

Kalau boleh jujur, Pandji jadi man of the match pertunjukan The Founder5.

Jalan Sunyi Para Agnostik dan Ateis di Indonesia: Dianggap Ancaman Bagi Orang Beriman, Hingga Rentan Didiskriminasi polemik

Jalan Sunyi Para Agnostik dan Ateis di Indonesia: Dianggap Ancaman Bagi Orang Beriman, Hingga Rentan Didiskriminasi

Jum'at, 10 Januari 2025 | 16:30 WIB

Kalau memang harus dihapus saya setuju, tapi lebih ke semangat penghapusan diskriminasinya, kata Shinte.

Tinggalkan Jejak di Kasus Hasto, Kapan Firli Bahuri Ditahan? polemik

Tinggalkan Jejak di Kasus Hasto, Kapan Firli Bahuri Ditahan?

Jum'at, 10 Januari 2025 | 12:00 WIB

Firli disebut memiliki peran dalam mengintervensi kasus yang juga menjerat Harun Masiku.

Tuhan Tanpa Kolom: Kebebasan Para Ateis Kandas di MK polemik

Tuhan Tanpa Kolom: Kebebasan Para Ateis Kandas di MK

Jum'at, 10 Januari 2025 | 08:00 WIB

Suatu ketika, Raymond pernah meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menuliskan Tidak Beragama pada kolom agama di KTP.