Dari Istana ke Partai Perseorangan: Drama Politik Jokowi Pasca Dipecat PDIP

Suara.com - PRESIDEN ke-7 Joko Widodo atau Jokowi resmi dipecat sebagai kader oleh PDI Perjuangan. Tak hanya Jokowi, anak serta menantunya; Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Afif Nasution juga tidak lagi diakui sebagai kader partai banteng moncong putih usai maju sebagai calon wakil presiden dan calon gubernur Sumatera Utara dari partai politik lain pada Pilpres dan Pilkada 2024.

Dua hari setelah diumumkan dipecat PDIP, Jokowi menemui Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung selama satu jam di kediaman Prabowo di Kartanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Desember 2024.

"Beliau Bapak Presiden, dulu waktu ke Merauke kan kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta kayak kunjungan balasan, karena kangen," ucap Jokowi usai bertemu Prabowo.

Peluang Jokowi bergabung ke Gerindra mencuat setelah adanya pertemuan itu. Prabowo secara langsung telah menyampaikan, partainya terbuka untuk menerima Jokowi.

"Tapi kami tentunya tidak bisa maksa beliau masuk,” kata Prabowo.

Pengamat politik Rock Gerung justru menilai, Gerindra tidak mungkin memberikan ruang kepada Jokowi untuk bergabung setelah dipecat PDIP. Pernyataan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan 'belum menyiapkan apa-apa untuk Jokowi' dimaknainya sebagai bentuk penolakan halus.

"Itu penanda halus bahwa Gerindra sebetulnya menolak dan harusnya Jokowi mengerti," tutur Rocky Gerung.

Sementara, Senin, 9 Desember 2024 siang setelah menerima kunjungan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Erwan Setiawan dan Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi mengklaim belum mempertimbangkan atau merencanakan untuk bergabung ke partai politik.

"Masih partai perorangan," katanya seraya tersenyum.

Matahari Kembar

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad menyebut Jokowi mungkin saja bergabung ke Gerindra. Tapi ia menilai bergabungnya Jokowi bisa memicu persoalan. Apalagi Gerindra sudah terlalu identik dengan figur Prabowo.

"Kehadiran Jokowi di partai ini bisa memunculkan matahari kembar," jelas Saidiman kepada Suara.com, Selasa (10/12/2024).

Selain Gerindra, Partai Golkar sebenarnya juga menyatakan terbuka menerima Jokowi. Partai berlogo pohon beringin itu bahkan telah mendaulatnya sebagai anggota kehormatan. Sekretaris Bidang Organisasi Partai Golkar, Derek Loupatty menjelaskan, status anggota kehormatan Partai Golkar diberikan kepada Jokowi selaku negarawan.

"Kalau mereka negarawan, tidak perlu ada KTA,” katanya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (5/12).

Golkar menurut Saidiman memang relatif lebih terbuka. Namun, jika Jokowi menduduki posisi tertinggi seperti Ketua Dewan Pembina atau Ketua Umum, ia menduga akan menimbulkan konflik di internal partai. Apalagi di tengah status Jokowi yang secara formal tidak lagi berada di dalam kekuasaan.

Jauh sebelum diumumkan dipecat sebagai kader PDIP, Jokowi pada Agustus 2024 lalu sempat diisukan akan menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar. Belakangan, posisi tersebut diisi Agus Gumiwang Kartasasmita yang tidak lain merupakan Menteri Perindustrian di era pemerintahan Jokowi.

Saidiman berpendapat, paling realistis, Jokowi membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Musababnya, kehadiran Jokowi di partai yang relatif sudah besar dan mapan dianggap bisa problematik.

"Sementara di partai yang relatif baru seperti PSI, Jokowi akan lebih punya peluang untuk membesarkan partai dan menegaskan kembali pengaruh politiknya," jelas Saidiman.

Partai Perseorangan

'Partai Perseorangan' adalah kata yang belakangan sering diulang Jokowi ketika ditanya statusnya usai dipecat PDIP. Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahmah menilai, ungkapan tersebut tidak bisa dimaknai secara langsung. Terlebih mantan Wali Kota Solo itu memiliki bahasa dan pola komunikasi Jawa yang dinilai high-context cultures.

Wahid memaknai 'partai perorangan' secara halus disampaikan Jokowi untuk menunjukkan sikap yang tidak mempermasalahkan statusnya dipecat PDIP. Sekaligus ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap nyaman menjomblo, tanpa menjadi anggota partai mana pun termasuk PDIP.

"Namun sebagai perseorangan memiliki kekuatan elektoral. Partai sebagai simbol institusi kekuatan politik, sementara perseorangan sebagai simbol personalisasi yang ternyata juga memiliki kekuatan politik besar," jelas Wahid.

Apalagi, kata Wahid, pernyataan itu disampaikan Jokowi setelah pelaksanaan Pilkada Serantak 2024. Di mana di sejumlah daerah, khususnya Jawa Tengah, Jokowi yang mendukung pasangan Luthfi-Taj Yasin Maimoen mampu menunjukkan pengaruh dan kekuatan elektoralnya sehingga bisa mengalahkan PDIP.

Sedangkan Saidiman justru menilai pernyataan 'partai perorangan' disampaikan Jokowi sebagai bentuk kritik terhadap PDIP. Sekaligus menandakan sebuah kegusaran.

"Selama ini Jokowi adalah figur yang sangat berkuasa. Dipecat oleh sebuah partai sedikit banyak bisa menjadi pukulan psikologis untuk dirinya," tutur Saidiman.

Saidiman juga meragukan Jokowi akan memiliki pengaruh yang sama di Pemilu 2029 nanti jika tidak berada di bawah naungan partai politik.

"Melihat tindakannya dalam Pilkada 2024, Jokowi terlihat tidak berminat meninggalkan politik praktis. Dan jalan terbaik untuk tetap bisa mempertahankan pengaruh politik adalah bergabung, mendirikan, atau membesarkan sebuah partai politik," pungkas Saidiman.