Senin, 01 Jan 2024
Kelelahan Politik dan Calon Milik Elite, Biang Keladi Rendahnya Partisipasi Pilkada Jakarta
Home > Detail

Kelelahan Politik dan Calon Milik Elite, Biang Keladi Rendahnya Partisipasi Pilkada Jakarta

Erick Tanjung | Muhammad Yasir

Senin, 02 Desember 2024 | 15:24 WIB

Suara.com - Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 menjadi yang terendah sepanjang sejarah. Para kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang tak merepresentasikan aspirasi masyarakat dinilai sebagai faktor utama di balik anjloknya partisipasi warga untuk memilih pemimpin Jakarta lima tahun ke depan.

PILKADA Jakarta 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno. Ridwan-Suswono diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus pemenang Pilpres 2024. Sementara Dharma-Kun, pasangan calon yang maju lewat jalur independen. Kemudian Pramono-Rano diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Hanura.

Gagalnya Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju di Pilkada Jakarta 2024 dianggap jadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Sebelum masa pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Anies dan Ahok merupakan tokoh dengan elektabilitas tertinggi.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 25 Juli 2024, menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 39,7 persen. Sedangkan Ahok berada di urutan kedua dengan persentase sebesar 23,8 persen.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli menilai para kandidat yang maju di Pilkada Jakarta 2024 lebih merepresentasikan kepentingan elite partai politik daripada masyarakat.

"Mereka yang golput bisa jadi sebagai bentuk kekecewaan atau protes," kata Lili kepada Suara.com, Sabtu (30/11/2024).

Kekecewaan itu lah yang kemudian membuat masyarakat apatis terhadap Pilkada Jakarta 2024. Sebab calon-calon yang maju sama sekali tidak merepresentasikan aspirasi mereka.

"Bagi mereka pilkada hanya milik elite, tidak berdampak langsung atas kehidupan dan pekerjaan mereka," ujarnya.

Analisis Lili tersebut sesuai dengan pengakuan Ibnu Muttaqin (38). Warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini salah satu pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya di Pilkada Jakarta 2024.

Ibnu mengungkap alasan utamanya golput karena Anies tidak maju. Sejak awal ia berharap mantan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu kembali maju. Meski belakangan Anies menyatakan dukungan kepada pasangan Pramono-Rano, itu tidak lantas membuat Ibnu tergerak. Penyebabnya, karena Pramono-Rano didukung PDIP.

"Yang kedua RK-Suswono sama aja, di belakangnya ada Jokowi," jelas Ibnu kepada Suara.com.

Sementara alasannya Ibnu tidak memilih Dharma-Kun, karena tidak terlalu mengenal latar belakang dua tokoh tersebut. Selain karena kecewa, KTP miliknya dicatut untuk dipergunakan sebagai syarat pencalonan maju lewat jalur independen.

"Mau nyagub aja ibaratnya udah curang, gimana nanti ke depannya," tutur Ibnu.

Political Fatigue

Berdasar catatan lembaga survei Charta Politika, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 hanya mencapai 58 persen. Ini menjadi yang terendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta yang digelar sejak 2007.

Pilkada Jakarta 2007 jadi ajang pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang pertama dipilih langsung oleh masyarakat. Sebelumnya proses pemilih gubernur dan wakil gubernur itu dipilih oleh DPRD Jakarta.  

Made with Flourish



Kontestasi Pilkada Jakarta 2007 saat itu diikuti oleh dua kandidat pasangan; Adang Daradjatun-Dani Anwar dan Fauzi Bowo-Prijanto. Fauzi Bowo atau Foke-Prijanto keluar sebagai pemenang. Mereka unggul dengan perolehan suara sebesar 57,87 persen dari Andang-Dani yang hanya mengantongi suara 42,13 persen. Sementara tingkat partisipasi di Pilkada Jakarta 2007 tersebut mencapai 65,41 persen.

Pada Pilkada 2012 yang berlangsung dua putaran, tingkat partisipasi pemilih meningkat menjadi 66,8 persen. Pilkada Jakarta 2012 saat itu diikuti enam pasangan calon. Mereka di antaranya; Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Joko Widodo atau Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, dan Alex Noerdin-Nono Sampono. Sedangkan dua pasangan lainnya yang maju lewat jalur independen, yakni Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria dan Faisal Basri-Biem Triani Benjamin.

Jokowi-Ahok terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 setelah mengalahkan Foke-Nachrowi di putaran kedua. Perolehan suaranya mencapai 2,4 juta atau 53,82 persen total suara yang masuk.

Tingkat partisipasi pemilih kembali meningkat di Pilkada Jakarta 2017 yang juga berlangsung dua putaran. Angka partisipasi pemilih saat itu mencapai 78 persen.

Pilkada Jakarta 2017 diikuti tiga pasangan calon; Ahok-Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY-Sylvia Murni dan Anies-Sandiga Uno. Pada putaran pertama Ahok-Djarot unggul 42,99 persen dari AHY-Sylvia 17,5 persen dan Anies-Sandiaga 39,95 persen. Anies-Sandiaga kemudian terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022 setelah mengalahkan Ahok-Djarot pada putaran kedua dengan perolehan suara mencapai 3,2 juta atau 57,96 persen dari total suara yang masuk.

Lili mengungkap political fatigue atau kelelahan politik menjadi faktor kedua yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih. Menurutnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta dan daerah lain yang berlangsung tak lama setelah Pileg dan Pilpres membuat masyarakat jenuh.

"Warga mengalami kelelahan politik (political fatigue) atau kejenuhan atau bosan. Baru saja bebera bulan memilih caleg dan presiden sekarang sudah milih lagi," ungkapnya.

Jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Pilkada Jakarta diketahui mencapai 8.214.007. Menukil hasil rekapitulasi suara yang dilakukan JagaSuara 2024 berdasar dokumen C hasil TPS, jumlah suara sah yang mencapai 4.360.756 suara. Sedangkan suara tidak sah mencapai 363.145 suara.

Tingginya angka suara tidak sah tersebut tidak terlepas dari adanya gerakan coblos semua atau gercos. Gerakan ini sempat digaungkan oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota atau JRMK sebagai bentuk protes terhadap proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jakarta oleh partai-partai politik yang tidak mengakomodir aspirasi masyarakat.

Adapun hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada Pilkada Jakarta 2024, menunjukkan pasangan Pramono-Rano unggul dari Ridwan-Suswono dan Dharma-Kun.

Menukil hasil hitung cepat Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Pramono-Rano memperoleh suara sebesar 51,3 persen. Mengalahkan Ridwan-Suswono yang hanya mengantongi suara 38,80 persen dan Dharma-Kun 10,17 persen.

Gambaran serupa juga terlihat dari hasil quick count yang dilakukan Charta Politika. Pasangan Pramono-Rano unggul dengan perolehan suara mencapai 50,15 persen. Sedangkan Ridwan-Suswono 39,23 persen dan Dharma-Kun 10,60 persen.

Pisahkan Pemilu dan Pilkada

Pakar Hukum Kepemiluan dari UI, Titi Anggraini sependapat dengan Lili yang menyebut menurunnya angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta karena faktor kelelahan politik. Menurutnya, persoalan ini penting dijadikan bahan evaluasi bagi para pengambil kebijakan.

Titi menilai pelaksanaan Pilpres dan Pileg dengan Pilkada ke depannya harus dipisahkan. Jangan sampai dilakukan bersamaan pada tahun yang sama seperti saat ini.

"Setidaknya harus ada jeda dua tahun antara satu sama lain. Sehingga ada rentang untuk melakukan evaluasi atas pemilu, sebelum kemudian melanjutkan penyelenggaraan tahapan pilkada," jelas Titi.

Titi juga menilai rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta dan daerah lainnya karena kandidat yang dicalonkan bukan tokoh yang benar-benar mengakar di daerah tersebut. Di mana sebagian besar dari mereka justru terkesan dipaksakan atas pertimbangan selera elite politik.

"Ini yang membuat mesin partai tidak bekerja di sejumlah daerah dalam melakukan kampanye pemenangan untuk calon yang diusung partainya," katanya.

Menyikapi rendahnya tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Wahyu Dinata mengklaim akan melakukan kejian. Hasil kajian tersebut nantinya akan dijadikan bahan evaluasi.

"Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat atau memang ada kondisi tertentu," pungkas Dinata.

Terbaru
Dari Kasus Afif hingga Gamma, Pola 'Fitnah Jenazah' Polisi Terulang
polemik

Dari Kasus Afif hingga Gamma, Pola 'Fitnah Jenazah' Polisi Terulang

Senin, 02 Desember 2024 | 12:32 WIB

Polisi tidak boleh menjadi agen algojo negara dan melakukan perampasan nyawa warga dengan sewenang-wenang, karena itu melanggar hak asasi manusia.

Kandang Banteng tak Lagi Angker, Di Balik Keoknya Jago PDIP di Pilgub Jateng polemik

Kandang Banteng tak Lagi Angker, Di Balik Keoknya Jago PDIP di Pilgub Jateng

Jum'at, 29 November 2024 | 19:34 WIB

kekalahan Andika-Hendi menjadi sejarah sebab untuk pertama kalinya paslon PDIP kalah di Jawa Tengah.

Dari Setoran Hingga Tembakan: Polisi di Lingkaran Tambang Ilegal polemik

Dari Setoran Hingga Tembakan: Polisi di Lingkaran Tambang Ilegal

Kamis, 28 November 2024 | 19:49 WIB

keterlibatan aparat penegak hukum di lingkaran pertambangan ilegal bukan hal baru

Hemat Tanpa Utang? Paylater Jadi Bantalan Hidup Keluarga Milenial di Tengah Tekanan Ekonomi nonfiksi

Hemat Tanpa Utang? Paylater Jadi Bantalan Hidup Keluarga Milenial di Tengah Tekanan Ekonomi

Kamis, 28 November 2024 | 14:59 WIB

Di tengah melemahnya daya beli, pengguna pay later mengalami peningkatan karena menjadi alternatif masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menertawai Standar Hidup Layak BPS Rp1 Juta Per Bulan, Driver Ojol: Buat Makan Aja Kurang! nonfiksi

Menertawai Standar Hidup Layak BPS Rp1 Juta Per Bulan, Driver Ojol: Buat Makan Aja Kurang!

Rabu, 27 November 2024 | 12:13 WIB

Untuk bisa menggambarkan kondisi hidup layak di masyarakat, BPS semestinya melakukan penghitungan dengan merujuk pada harga-harga bahan pokok, tanah, listrik hingga air.

'Milih Imam Kok Wedok?': Seksis dan Diskriminasi Warnai Pilkada 2024 polemik

'Milih Imam Kok Wedok?': Seksis dan Diskriminasi Warnai Pilkada 2024

Selasa, 26 November 2024 | 16:14 WIB

"Karena kan perspektif yang masih mendiskriminasi perempuan itu rata-rata dimiliki oleh laki-laki," ujar Kurnia.

Dominasi Jaksa dan Polisi Dalam Jajaran Pimpinan KPK: Mewaspadai Upaya DPR Lemahkan Pemberantasan Korupsi polemik

Dominasi Jaksa dan Polisi Dalam Jajaran Pimpinan KPK: Mewaspadai Upaya DPR Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Senin, 25 November 2024 | 18:15 WIB

DPR memilih lima dari sepuluh capim yang akan memimpin KPK periode 2024-2029, Kamis, 21 November 2024.