Patronase Politik Kabinet Merah Putih: Kompensasi Dukungan di Pilpres 2024

Suara.com - Susunan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah terbentuk. Namanya Kabinet Merah Putih. Berbeda dengan era jokowi, postur Kabinet Merah Putih membengkak. Ada 103 menteri dan wakil menteri.

Jumlah ini hampir menyamai Kabinet Dwikora zaman Presiden Soekarno pada 1966 yang mencapai 132 orang. Isi Kabinet Merah Putih didominasi elite partai politik dan relawan pendukung Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.

Komposisinya 47 menteri dan wakil menteri berasal dari partai politik, 27 kalangan profesional, 7 birokrat/PNS, 7 akademisi, 7 ormas keagamaan, 5 purnawirawan Polri, dan 4 purnawirawan TNI.

Gerindra mendapat jatah terbanyak, yakni 15 menteri dan wakil menteri. Disusul Golkar 11 kursi, Demokrat 5 kursi, PAN 4 kursi, PSI 4 kursi, PKB 4 kursi, dan PKB 3 kursi, dan PKS yang belakangan bergabung mendapat 1 kursi.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, meski sejumlah menteri berasal dari partai politik, mereka yang ditunjuk memiliki keahlian di bidang jabatannya masing-masing.

Faktanya, sejumlah menteri dari parpol tidak memiliki keterkaitan latar belakang dan pengalaman dengan posisi kementerian yang dipimpin.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), misalnya, yang menduduki Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Putra Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berlatar belakang militer, yang tidak ada sangkut pautnya dengan infrastruktur dan pembangunan.

Di masa Presiden Jokowi, AHY juga tidak mengurusi infrastruktur dan pembangunan. Ia dipercaya menangani persoalan pertanahan dan tata ruang. Itu pun tidak sampai setahun. Praktis hanya 8 bulan lulusan terbaik Akmil 1999 ini menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Lalu ada Budi Arie Setiadi yang kini menjadi Menteri Koperasi. Alumni Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Unversitas Indonesia (UI) ini, memiliki latar belakang sebagai jurnalis, pengusaha, dan politikus. Dia adalah pendiri dan ketua kelompok relawan pendukung Jokowi, ProJo.

Kemudian Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid. Politikus Golkar ini adalah lulusan sarjana ilmu budaya Universitas Indonesia, dan magister ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB).

Apa yang tergambar dari formasi Kabinet Merah Putih ini bak jauh panggang dari api dengan zaken kabinet yang digembar-gemborkan kubu Prabowo sebelumnya.

“Bahwa kemudian bukan zaken kabinet , iya. (Kabinet zaken) basisnya adalah tentu ahli dan bukan representasi dari satu partai politik, kan begitu, isu besarnya," kata Pengajar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Indaru Setyo Nurprojo, kepada Suara.com, Senin (28/10/2024).

Indaru menyebut untuk dapat mengidentifikasi seorang menteri masuk dalam kategori ahli, setidaknya memiliki ilmu kepakaran dan kompetensi dari jabatan yang diembannya.

Patronase Politik

Indaru menilai susunan menteri pemerintahan Prabowo, tidak menerapkan zaken kabinet. Di mata dia, proses penunjukan para menteri era Prabowo lebih mengarah ke patronase.

Patronase, dalam ilmu politik, merujuk kepada relasi tidak setara antara patron atau tokoh politik yang berpengaruh dengan klien sebagai kelompok pendukung. Relasi yang terbangun bersifat timbal balik. Patron akan memberikan materi/jabatan kepada klien sebagai kompensasi atas bantuan pendukung yang membantu memenangkan dalam kontestasi politik.

"Kalau kita baca, partai-partai koalisi, organisasi masyarakat, bahkan mungkin individu, pendukung Prabowo yang kini punya posisi strategis di kabinet adalah klien. Sementara Prabowo sebagai patron, akan memberikan kompensasi terhadap dukungan para kliennya itu," jelas Indaru.

Setali tiga uang, Dosen filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, Pastor Agustinus Setyo Wibowo menilai sistem politik di Indonesia saat ini jauh dari meritokrasi dan zaken kabinet.

"Di mana jabatan politik itu seperti bagi-bagi tanah di zaman feodalisme. Kemarin ketika kamu bertarung sebagai capres kamu dikasih upeti banyak oleh mereka, maka it's time to pay back," kata Agustinus dalam sebuah acara diskusi yang dikutip Suara.com dari chanel YouTube Teater Hutan Kayu yang tayang 10 Oktober 2024.

Awal yang Penuh Kontroversi

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Asrinaldi menyebut pernyataan dan sikap sejumlah menteri yang kontroversial di masa awal jabatan merupakan gambaran nyata Kabinet Merah Putih jauh dari zaken kabinet.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra misalnya, yang menyebut peristiwa 1988 bukan pelanggaran HAM berat. Padahal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan peristiwa 1998 sebagai pelanggaran HAM berat. Belakangan, mantan ketua umum PBB itu meralat pernyataan, dengan mengklaim pertanyaan wartawan kepadanya tidak jelas.

Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, tak kalah menghebohkan. Yandri menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dalam undangan acara haul ibunya. Wakil ketua umum PAN ini mengklaim hal itu di luar pengetahuannya. Dia mengaku dana untuk acara haul sang ibu, tidak menggunakan uang negara.

Lalu Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer yang menyatakan keinginannya berada di Kementerian Pariwisata agar bisa jalan-jalan melihat laut. Mantan Ketua Relawan Pendukung Jokowi Mania ini mengaku jabatannya yang diembannya memiliki kesulitan tersendiri, karena akan akan berhadapan dengan buruh.

Tak ketinggalan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Sehari dilantik, dia meminta anggaran kementeriannya menjadi Rp 20 triliun. Menurutnya dana Rp 64 triliun yang sudah dianggarkan tidak cukup untuk mencapai visi Presiden Prabowo.

"Jadi, mau tidak mau tentu gambaran-gambaran inilah yang kita tangkap sebagai kekhawatiran kita," kata Asrinaldi kepada Suara.com.

Asrinaldi berharap masyarakat dan media harus kritis mengawal dan mengawasi kinerja para menteri Kabinet Merah Putih. Berharap kepada DPR, katanya, sudah tidak bisa, mengingat hampir semua anggota DPR berasal dari partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Syukur-syukur NasDem dan PDIP tidak ada di kabinet. Kita lihatlah nanti bagaimana sepak terjang (NasDem dan PDIP) dalam hal check and balances nanti di DPR," kata Asrinaldi.