Corak Militer di Awal Pemerintahan Prabowo Subianto

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto merekrut sejumlah kolega dan orang kepercayaannya yang berlatar belakang militer masuk Kabinet Merah Putih. Mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga penasihat khusus presiden.

Lantas dengan diangkatnya para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia mengisi jabatan menteri dan kepala badan akan membuat pemerintahan Prabowo jadi bercorak militeristik?

GURU Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi menilai keputusan Prabowo menunjuk sejumlah purnawirawan TNI sebagai menteri hingga penasihat khusus presiden tak terlepas dari latar belakangnya yang pernah menjadi prajurit TNI. Presiden RI ke-8 itu diketahui pernah menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad di masa orde baru.

Menurut Asrinaldi, karena kesamaan latar belakang itulah Prabowo meyakini para purnawirawan TNI ini dapat memberikan dedikasi dan komitmen lebih kepadanya saat memimpin pemerintahan. Selain juga karena perilaku mereka yang lebih mudah dipahami oleh Prabowo lantaran sama-sama pernah berdinas di kemiliteran.

"Karena Pak Prabowo juga seorang militer yang sangat memahami bagaimana perilaku dan memberikan komando atau perintah kepada bawahannya," kata Asrinaldi kepada Suara.com, Kamis (24/10/2024).

Berdasar catatan Suara.com, terdapat empat menteri dari total 48 menteri di Kabinet Merah Putih yang berlatar belakang militer. Di antaranya, Mayor Inf. (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin selaku Menteri Pertahanan; Lettu Inf. (Purn) Sugiono selaku Menteri Luar Negeri; dan Letkol (Purn) M. Iftitah Sulaiman selaku Menteri Transmigrasi.

Sedangkan di posisi wakil menteri, ada lima purnawirawan TNI. Kelima wakil menteri itu ialah Marsda (Purn) Doni Hermawan sebagai Wakil Menteri Pertahanan; Mayor (Purn) Ossy Dermawan sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional; Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Marsda (Purn) Bambang Eko Suharyanto sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara; dan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tak hanya pada jajaran menteri dan wakil menteri, Prabowo juga menunjuk sejumlah purnawirawan TNI sebagai penasihat khusus presiden, kepala badan dan wakil kepala badan. Dari tujuh penasihat khusus presiden, empat di antaranya merupakan purnawirawan TNI. Salah satunya Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan yang dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Selain sebagai penasihat khusus presiden, Luhut juga dipercaya Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Tiga penasihat khusus presiden berlatar belakang TNI lainnya, yaitu Jenderal TNI (Purn) Wiranto selaku Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan; Letjen TNI (Purn) dr Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kesehatan; dan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Prabowo juga mempercayai posisi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dijabat sosok berlatar belakang militer. Kepala BIN kekinian dijabat Letjen TNI (Purn) M. Herindra. Sementara Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dijabat Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

"Apakah ini juga akan memengaruhi gaya kepemimpinan beliau (Prabowo) yang militeristik nanti dalam penyelenggara pemerintahan? Kita tidak bisa nafikan bahwa latar belakang seseorang itu memengaruhi bagaimana dia berperilaku," tutur Asrinaldi.

Asrinaldi juga menyoroti keputusan Prabowo menunjuk prajurit TNI aktif Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Ia menekankan bukan menolak konteks militeristiknya. Namun reformasi 1998 menurutnya telah mengamanatkan prajurit TNI aktif untuk tidak terlibat dalam jabatan sipil.

Ketentuan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 47 Ayat 1 dijelaskan, seorang prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sedangkan di Ayat 2 disebutkan jabatan sipil yang bisa diduduki prajurit aktif, yaitu Koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

"Ini harus kita kawal bersama supaya tidak menjadi lagi rezim yang militeristik. Karena penyelenggara pemerintahan yang berlatar belakang militer atau kepolisian itu kan sudah mulai banyak kembali di beberapa institusi sipil atau dalam jabatan-jabatan sipil tertentu," ujarnya.

Selain purnawirawan TNI, Prabowo diketahui turut menempatkan sejumlah purnawirawan Polri di Kabinet Merah Putih. Mereka di antaranya, Jenderal (Purn) Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan; Jenderal (Purn) Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri; Komjen (Purn) Agus Ardianto selaku Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan; Komjen (Purn) Suntana selaku Wakil Menteri Perhubungan; dan Komjen (Purn) Purwadi Arianto selaku Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Digembleng di Akmil

"Saya akan mengajak saudara ke Magelang dimana kita akan melaksanakan beberapa hari menambah pembekalan. Kemudian kita akan adakan koordinasi-koordinasi di tempat di Magelang, Jawa Tengah, kawasan Akademi Militer," kata Prabowo dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10).

Ratusan menteri dan wakil menteri akan digembleng selama tiga hari sejak 25-27 Oktober 2024 di Akademi Militer, Magelang. Mereka telah berangkat sejak Kamis (24/10) siang menggunakan pesawat Hercules A-1340 dan pesawat milik TNI AU dari Lanud Halim Perdanakusuma.

Prabowo menyampaikan kepada anggota kabinetnya tak perlu khawatir mengikuti masa pembekalan tersebut. Ia memastikan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu bukan ospek atau kegiatan berlatar militer.

"Beliau (Prabowo) bilang 'tidak usah takut, ini bukan ospek atau militerisme.' Ini untuk kebersamaan, keguyuban, untuk melakukan team building dan untuk melakukan koordinasi-koordinasi antarkementerian dan lembaga," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi usai rapat perdana beberapa waktu lalu di Jakarta.

Selama menjalani masa pembekalan, para menteri disuruh tidur di tenda. Mereka juga diberikan seragam khusus mulai dari seragam berwarna putih hingga jaket dan celana bercorak loreng. Sementara alasan Prabowo memilih Akmil sebagai lokasi pembekalan karena Magelang dianggap memiliki nilai historis patriotisme.

"Oleh karena itu memang kabinetnya dinamakan sebagai Kabinet Merah Putih karena patriotisme harus menjadi inti dari perjuangan kabinet ini," jelas Hasan.

Pakar Semiotika dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Acep Iwan Saidi menilai ada kode di balik keputusan Prabowo memilih Akmil sebagai lokasi pembekalan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Menurutnya, Akmil dan Prabowo yang berlatar belakang TNI merupakan entitas dalam semiosfer —semesta tanda— militer.

"Pembekalan di Akmil tersebut mengirim kode militeristik. Para menteri akan dibekali di akademi militer bisa dibaca; para menteri, setidaknya, akan masuk ke dalam suasana militeristik," jelas Acep.

Walakin begitu, Acep menilai bukan serta-merta pemerintahan Prabowo akan bercorak militeristik. Sebab dalam semiotika, pembekalan para menteri dan wakil menteri di Akmil itu masih berada pada taraf tanda qualisign.

"Setidaknya kita sudah menangkap pesan, para pembantu Prabowo Subianto tersebut telah berada di pintu masuk ke dalam suasana militer," tuturnya.

Tak akan Bergaya Militer

Pada 15 Mei 2024 lalu, Prabowo sempat menegaskan dirinya tidak akan menggunakan gaya kepemimpinan militeristik ketika menjabat Presiden RI. Penegasan ini disampaikannya saat menjawab pertanyaan Kepala Koresponden Internasional Bloomberg wilayah Asia Tenggara, Haslinda Amin dalam acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar.

“Sejumlah orang merasa kebijakan-kebijakan Anda akan dilihat melalui kaca mata militer, bagaimana respons Anda?” tanya Haslinda kepada Prabowo.

Sebagai presiden terpilih di Pilpres 2024, Prabowo saat itu menegaskan bahwa dirinya telah keluar dari militer sejak lebih dari 25 tahun. Karena itu ia menilai anggapan terhadapnya yang akan menggunakan gaya kepemimpinan militeristik itu 'non-sequitur' atau tidak relevan.

"Anda tahu, saya sudah keluar dari militer selama mungkin lebih dari 25 tahun. Jadi menurut saya hanya itu yang Anda sebut militeristik, itu tidak relevan, itu tidak ada hubungannya dengan apa pun," ujar Prabowo.

Haslinda kemudian kembali bertanya kepada Prabowo mengenai gaya kepemimpinan seperti apa yang akan digunakannya saat memimpin Indonesia.

"Saya akan menjadi diri saya sendiri dengan tulus. Itu berarti setia pada prinsip, nilai, cita-cita sebagai seorang patriot. Rakyatku harus aman, tidak boleh lapar dan harus mempunyai kehidupan yang baik. Itulah impian setiap patriot di setiap negara di dunia," ungkap Prabowo.