Mengejar Mimpi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Suara.com - “Saya sangat yakin dengan mudah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan saya bertekad untuk meraih lebih...Saya akan raih ini dalam dua atau tiga tahun.”

INILAH pernyataan Prabowo Subianto, Presiden Indonesia yang baru saja dilantik kemarin (20/10) dalam acara Qatar Economic Forum pada Mei 2024 lalu. Prabowo sebagai presiden Indonesia periode 2024-2029 hakul yakin bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam dua atau tiga tahun di masa pemerintahannya.

Target pertumbuhan ekonomi Prabowo Subiato bagi sebagian kalangan dianggap terlalu optimistis. Angkanya terpaut jauh bila dibandingkan dengan proyeksi lembaga-lembaga keuangan. Lembaga moneter international (IMF) memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2025-2029 berkisar 5,1 persen. Begitu juga dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang memproyeksikan perekonomian Indonesia hanya tumbu di kisaran 5 persen pada 2025.

Sebagian kalangan berharap target pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bukan sekedar omon-omon. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia masih sukar beranjak dari 5 persen dan bahkan bahkan cenderung melandai. Karena itu, Prabowo beserta para pembantunya harus bekerja keras untuk mewujudkan mimpi tersebut.

Guru Besar Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengatakan, perlu beberapa kondisi agar pertumbuhan ekonomi bisa terbang ke 8 persen. Pertama, kredit perbankan harus tumbuh 18 persen secara tahunan, melampaui rata-rata pertumbuhan kredit dalam 16 tahun terakhir yang berada di kisaran 15 peren.

Kedua, lapangan pekerjaan tumbuh 3 persen secara tahunan, melampaui rata-rata pertumbuhan lapangan kerja dalam 16 tahun terakhir yang hanya di kisaran 2 persen. Ketiga, investasi dengan proksi pembentukan modal tetap bruto harus tumbuh 7,8 persen, di atas rata-rata 5,6 persen selama periode pengamatan. Keempat, pengeluaran pemerintah harus didorong tumbuh ke 7,8 persen, di atas rata-rata pertumbuhan historis pengamatan sebesar 6,2 persen.

Belum lagi dengan menyelesaikan tantangan-tantangan masalah eksternal yang berpotensi menganggu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa diantaranya seperti ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

Salah satu yang berpengaruh adalah perlambatan ekonomi China, negara mitra strategis Indonesia. IMF memprediksikan China akan memasuki fase perlambatan ekonomi dalam empat tahun mendatang. Dampaknya sudah mulai terasa dimana neraca perdagangan Indonesia dengan mulai China defisit

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen. Jurus naik kelas menjadi negara maju itu sudah disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RPJPN ini sudah disahkan menjadi undang-undang pada September lalu.

Skenario pertama, Kementerian PPN/Bappenas merancang tingkat pertumbuhan ekonomi berangsur-angsur menanjak dari 5,7 persen pada 2025 lalu mencapai 8 persen pada 2029. Skenario kedua yang mengadopsi masukan dari tim transisi Prabowo, tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun ketiga masa pemerintahannya mencapai 8 persen dan tahun keempat mencapai 8,3 persen sehingga dalam lima tahun pemerintahan Prabowo, rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7,8 persen.

Pemerintah butuh pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mempersempit kesenjangan sosial sekaligus menjadi negara maju. Menurut hitungan Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 6 persen untuk naik kelas menjadi negara maju.

Apa yang membuat pemerintahan baru yakin pertumbuhan bisa melesat ke 8 persen? Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis. Program Makan Bergizi Gratis yang bila sesuai janji akan dilaksanakan 1 Januari 2025 mendatang ini diyakini akan ikut menghidupkan produk-produk lokal dalam jangka waktu singkat. Dengan anggaran Rp71 triliun, program yang ditujukan kepada 15,42 juta jiwa ini diharapkan bisa menggerakan roda perekonomian warga lokal.

Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah akan menyalakan lagi industrialisasi. Kondisi industri memang sedang sekarat. Data menunjukkan Indonesia sedang menuju deindustrialisasi dini. Kontribusi industri terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) terus menyusut dari 32 persen pada 2002 menjadi 18 persen. Sementara di negara maju, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB lebih dari 30 persen.

Industrialisasi dianggap bisa menaikkan produktivitas sumber daya alam, menciptakan multiplier effect dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. “Kami mau industri itu menjadi jangkar dan tulang pungung pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang,” kata Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, Rabu (16/10).

Amalia menerangkan, kebijakan industrialisasi kali ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Kali ini, kebijakan industrialisasi lebih terfokus dan ditargetkan. “Kami tidak lagi bisa menerapkan broad based policy.”

Ada beberapa industri yang jadi prioritas. Mulai dari hilirisasi sumber daya alam seperti kelapa sawit, kelapa, sagu, nickel, tembaga, bauksit, hingga rumput laut. Lalu ada industri jasa. Menurut Amalia, industri jasa yang ada saat ini masih belum mempunyai produktivitas tinggi dan mayoritas dalam sektor informal. Ke depanya, pemerintah ingin mendorong sektor informal ini ke sektor formal agar produktivitasnya meningkat.

Prioritas lainnya adalah industri padat karya seperti makanan dan minuman, alas kaki dan tekstil dan produk tesktil. Ada pula industri dasar seperti kimia dan logam dasar dan industri padat teknologi dan inovasi seperti kosmetik dan farmasi, dirgantara, semikonduktor, mesin dan peralatan.

Hilirisasi nikel contohnya. Berdasarkan perkiraan pemerintah, hilirisasi nikel akan meningkatkan ekspor stainless steel dan baterai electronic vehicle (EV) sebesar 1,6 kali. Hilirisasi nikel juga diramalkan bisa menambah lapangan pekerjaan baru 1 persen dan nilai tambah ekonomi sebesar 2,1 persen.

Bukan hanya sektor industrinya. Kementerian PPN/Bappenas juga sudah memetakan potensi sumber daya alam di tiap-tiap daerah. Dengan demikian, pengembangan industri akan sesuai dengan potensi sumber daya alam daerah dan rantai pasokan. Begitu pula dengan siapa pelaku yang akan menggarap industri ini. Pemerintah sudah memetakan perusahaan plat merah yang menggarapnya.

Komprehensif dan inklusif

Pendiri dan ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini sepakat ekonomi Indonesia harus meroket agar bisa keluar dari jebakan negara menengah (middle income trap).

Menurutnya, negara yang sukses melenggang ke kelompok maju harus mempunyai lompatan ekonomi. “(Harus) Ada lompatan pendapatan per kapita, sementara Indonesia sangat minimal dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Hendri.

Namun agar ekonomi bisa melompat membutuhkan strategi khusus tidak cukup dengan menghadirkan wajah-wajah lama dalam kabinet sebagai cerminan keberlanjutan. Menurutnya, Indonesia butuh paradigma baru untuk bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Hendri mengusulkan, tiga pendekatan baru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. Pertama, implementasi pendekatan ekonomi Pancasila. Menurut Hendri, pendekatan ekonomi harus dilaksanakan secara bersama-sama baik kelompok besar maupun kecil. “Artinya, harus ada demokrasi ekonomi," tegasnya.

Hendri berharap pemerintah bisa melibatkan semua pihak. Dia berharap, pemainnya bukan hanya kelompok industri besar melainkan juga pemain industri kecil. Selain itu, dia berharap pemerintahan baru bisa memberikan akses bagi semua orang agar bisa menikmati kue industrialisasi. "Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja, tapi pemerintah baru perlu membuat kebijakan ekonomi agar orang bisa melakukan sesuatu," ujarnya.

Kedua, merevitalisasi industri. Hendri menjelaskan, revitalisasi industri adalah kunci agar ekonomi Indonesia bisa melompat tinggi. Revitalisasi industri ini bisa dilakukan dengan membangun industri dasar dan menggerakan semua sektor di semua daerah. Menurutnya, industri manufaktur bisa menjadi jangkar untuk membangun keterkaitan industri backward dan forward linkage antara antara BUMN dan pihak swasta seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ketiga, Hendri mengusulkan pemerintah perlu melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. Menurutnya, pemerintah seharusnya bukan hanya membuat keamanan untuk konsumen melainkan juga bagi pasar.

Sebagai contoh kebijakan hilirisasi industri tambang yang memerlukan kepastian kandungan nikel, bauksit dan lainnya. Dengan adanya kebijakan untuk pemastian kandungan komoditas tambang, perbedaan antara pelaku usaha pertambangan di hulu dan di hilir bisa diminimalisir. Kebijakan pemastian kandungan komoditas tambang memastikan apakah kualitas sudah sesuai standar atau kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perdagangan ini. Dengan adanya kebijakan pemastian kandungan komoditas tambang ini, potensi kerugian negara akibat perselisihan juga bisa dicegah.

Ketua Pengembangan Industri Logam dan Alat transportasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) I Made Dana Tangkas mengakui ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan. Pertama, soal keterbatasan infrastruktur dan logistik. Dana mengatakan, 40 wilayah Indonesia masih kekurangan akses infrastruktur.

Kedua, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Mengutip data World Economic Forum, Dana mengatakan Indonesia berada di peringkat 60 dari 141 negara dalam hal kesiapan teknologi. Survei Apindo juga menunjukkan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah sehingga perlu peningkatan kualitas dan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi digital dan ekonomi hijau.

Tantangan lainnya adalah regulasi, perizinan yang tumpang tindih, ketidakpastian ekonomi global yang bisa mengganggu rantai pasokan sampai tekanan mengurangi gas emisi rumah kaca sembari meningkatkan produktivitas. “Semua ini berdampak signifikan pada efisiensi dan daya saing industri Indonesia,” katanya.

Apindo meyakini kunci sukses industrialisasi ada pada isu inklusivitas. Dana bilang kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi serta komitmen yang kuat pada praktik industri yang ramah terhadap lingkungan dan praktik keberlanjutan akan menciptakan lompatan ekonomi.

________________________

Kontributor: Marco Dikromo