Menguji Janji Cagub-Cawagub Jakarta Atasi Masalah Lingkungan

Suara.com - Kabut polusi masih belum beranjak dari langit Jakarta. Lebih dari 29 juta warga di wilayah Metropolitan Jakarta masih hidup terpapar polusi udara. Data Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menyebut 2023 jadi tahun terburuk bagi kualitas udara di Jakarta sejak sejak lima tahun terakhir. 

Di sisi Utara, Teluk Jakarta masih terus dipaksa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pembangunannya mengabaikan daya dan  dukung daya tampung lingkungan. Imbasnya permukaan tanah turun, dan lingkungan tercemar. 

Sementara itu, Kepulauan Seribu saat ini sedang menghadapi ancaman degradasi lingkungan akibat privatisasi pulau. Dari 110 pulau yang terdata, 74 diantaranya dikuasai korporasi dan perorangan yang menyebabkan pembangunan dilakukan secara sporadis termasuk reklamasi dan pengerukan dasar laut tanpa izin.

Deretan kasus tadi, hanya sedikit dari masalah lingkungan yang terjadi di Jakarta. Lantas, mampukah para Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur menjawab persoalan itu?

***

Kontestasi Pilkada Jakarta telah resmi dimulai. Komitmen pasangan calon nomor urut satu hingga tiga terhadap masalah lingkungan juga ikut diuji. Salah satu yang menjadi soal ialah komitmen terhadap polusi. 

Dua minggu lalu, kualitas udara Jakarta masuk kategori tidak sehat. Jakarta menjadi kota dengan udara terburuk ketiga di dunia. Menurut IQAir Jakarta menempati posisi ketiga dengan AQI 168, di bawah Lahore, Pakistan (168), dan Delhi, India di peringkat pertama (174).

Soal polusi, masing-masing cagub dan cawagub punya jurus tersendiri. Paslon nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono (Rido), menawarkan solusi polusi melalui program Net Zero Emisi, ERP berbasis emisi, insentif pajak EV, dan perluasan ruang terbuka hijau dengan penanaman pohon.

Paslon nomor dua, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), fokus pada program kerja peradaban aman polusi.

Paslon nomor tiga, Pramono Anung-Rano Karno, mengusulkan penambahan alat ukur indeks polusi, kerjasama lintas provinsi untuk penegakan industri, perluasan ruang terbuka hijau dan biru, serta mendorong kendaraan listrik.

Pengkampanye WALHI Jakarta, Muhammad Aminullah, menilai program mengatasi polusi yang ditawarkan ketiga paslon tidak menyentuh akar masalah. Menurutnya, polusi di Jakarta merupakan persoalan struktural yang memerlukan solusi struktural pula. 

Penambahan ruang terbuka hijau juga bukan solusi efektif, mengingat lahan terbatas akibat komersialisasi. WALHI mencatat Jakarta kehilangan 22.656 hektar ruang hijau dalam 39 tahun. Pengawasan industri pun lemah, dengan Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu mengawasi setengah dari 1.600 industri, banyak di antaranya tanpa AMDAL.

Muhammad juga mengkritik Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang belum direvisi meski sudah 24 tahun berjalan. Selain itu, program kendaraan listrik dianggapnya hanya akal-akalan bisnis. 

Pasalnya, sumber baterai dan energi listrik masih bergantung pada pertambangan yang merusak lingkungan, seperti di Kalimantan dan Sulawesi.

"Kalau misalnya mereka menganggap kendaraan listrik itu adalah solusi, berarti mereka tega untuk kebutuhan Jakarta, wilayah lain dihancurkan, untuk memenuhi hasrat Jakarta," ujar Muhammad.

Jakarta Terancam Tenggelam

Belum selesai urusan polusi, Jakarta juga dihantui oleh masalah lingkungan lainnya. Jakarta diprediksi tenggelam pada 2050, menurut Jurnal Nature Communications (Oktober 2019). Penyebab utamanya adalah naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim dan penggunaan air tanah yang menyebabkan penurunan permukaan tanah hingga 1-15 cm per tahun.

Menurut Walhi, di pesisir Jakarta Utara, permukaan tanah sudah 4 meter di bawah laut. Selain itu, kenaikan permukaan laut juga mengancam pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu. Apakah para cagub dan cawagub punya solusi? 

Paslon nomor urut satu mendukung pembangunan Giant Sea Wall di pesisir utara Jakarta dan menawarkan perluasan perpipaan untuk mengatasi masalah air bersih. Paslon nomor tiga, Pramono-Rano, juga menawarkan Giant Sea Wall dan akses perpipaan hingga 100 persen. Sementara paslon nomor dua, Dharma-Kun, menawarkan program Jakarta mandiri air.

Muhammad dari WALHI meminta kejelasan mengenai pembangunan Giant Sea Wall yang terdiri dari tiga fase dalam proyek NCICD. Fase A, tanggul pantai, dibutuhkan namun mengancam 24.000 nelayan di Jakarta Utara yang berpotensi digusur, serta merusak ekosistem laut. 

Muhammad menegaskan bahwa pembangunan ini harus memperhatikan kebutuhan masyarakat pesisir agar tidak menjadi maladaptasi iklim.

"Jadi, meskipun fase A itu diperlukan, tapi perlu dibuat supaya  mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pesisir. Jadi pembangunan itu jangan sampai menghilangkan identitas sosial  masyarakat," ujar Muhammad.

Soal perluasan akses air bersih melalui perpipaan, WALHI mencatat bahwa syarat kepemilikan tanah dan biaya pemasangan pipa sering menjadi hambatan, terutama bagi masyarakat miskin. 

Di kawasan sengketa atau lahan 'abu-abu', legalitas kepemilikan menjadi masalah. Selain itu, biaya pemasangan air, mulai dari Rp627.500 hingga Rp45.155.500 tergantung ukuran pipa, juga menjadi kendala, terutama bagi masyarakat miskin yang paling membutuhkan akses air bersih.

Muhammad menyoroti bahwa akses air bersih harus dilihat sebagai hak asasi manusia, bukan skema bisnis, sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

"Kalau misalnya para kandidat punya target 100 persen pipanisasi, perlu dijelaskan caranya ini seperti apa? Apakah caranya dengan mempersilahkan masyarakat membeli air galon?" kata Muhammad.

Belum menjawab Isu Lingkungan Jakarta

Kegagapan para cagub dan cawagub menjawab persoalan lingkungan di Jakarta juga terlihat pada debat perdana yang digelar KUP 7 Oktober 2024. Meski temanya "Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global," Muhammad dari WALHI menilai bahwa para paslon seharusnya memulai dari persoalan lingkungan.

Ia mempertanyakan bagaimana SDM bisa diperkuat jika masyarakat hidup dalam lingkungan yang tidak sehat dan tidak nyaman.

"Nah,  itu kan dia butuh proses mitigasi dan adaptasi  untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Nah, itu belum diterangkan oleh mereka," katanya.

Muhammad menilai transformasi Jakarta menjadi kota global yang diusung para paslon tidak jelas arahnya. Ia mempertanyakan apakah kota global yang akan dibangun hanya berfokus pada ekonomi atau berusaha menyeimbangkan sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Selain itu, isu penting seperti kondisi masyarakat di Kepulauan Seribu yang rentan terhadap perubahan iklim juga terabaikan dalam debat. WALHI menegaskan visi-misi dan debat perdana para paslon belum menjawab masalah lingkungan di Jakarta, termasuk konflik masyarakat terkait lingkungan, agraria, reklamasi, dan privatisasi pulau.

Melihat visi-misi para kandidat, WALHI turut mengkritisi KPU Jakarta. Setidaknya KPU harus memiliki standarisasi misi-visi yang harus disetorkan masing-masing kandidat. 

Program-program kerja yang ditawarkan diharuskan menjelaskan bagaimana cara implementasinya, bukan hanya sekedar jargon belaka.

 "Jadi kami melihat, kok mudah sekali  untuk menjadi calon gubernur, dengan visi-visi yang tidak jelas," tegas Muhammad.