Panasnya Konflik PBNU-PKB, Pansus Haji Membuka Luka Lama

Suara.com - Perseteruan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Makin Panas.

Apakah Ini Akan Berdampak Secara Elektoral terhadap PKB?

9 Juli 2024. Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, memimpin rapat paripurna DPR masa persidangan V tahun sidang 2023-2024. Agenda rapat tersebut adalah membahas pembentukan panitia khusus (pansus) haji.

“Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama pansus angket pengawasan haji sebagaimana diusulkan dapat disetujui?” tanya Muhaimin, yang dijawab dengan setuju oleh peserta rapat.

Pansus ini akan fokus menyelidiki tiga hal: pertama, dugaan penyalahgunaan kewenangan Menteri Agama dalam alokasi kuota haji tambahan; kedua, manajemen operasional haji 2024; dan ketiga, transparansi sistem keuangan haji.

Pansus haji menyoroti masalah kuota tambahan yang seharusnya dialokasikan untuk haji reguler tetapi justru diberikan untuk haji khusus. Hal ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Pembentukan pansus haji ini mendapat respons negatif dari Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, curiga bahwa pembentukan pansus haji ini adalah upaya untuk menyerang PBNU, karena Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas adalah adiknya.

"Soal pansus haji, ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Jangan-jangan pansus haji ini menyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan, loh, gara-gara menterinya adik saya," kata Gus Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).

Bagi Gus Yahya, tidak ada urgensinya DPR membentuk pansus haji karena berdasarkan pemantauan PBNU, pelaksanaan ibadah haji sejauh ini sudah baik. Oleh karena itu, Gus Yahya menganggap ini lebih merupakan persoalan pribadi.

“Jangan-jangan karena menterinya adik saya. Misalnya begitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena yang diincar sebenarnya adalah PBNU, dan kebetulan saya, Ketua Umumnya, adalah kakak dari Menteri Agama,” tambahnya.

Kecurigaan Gus Yahya ini dibantah oleh Cak Imin. Menurut Ketua Umum PKB ini, pembentukan pansus haji disebabkan adanya dugaan penyelewengan visa haji. Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 dari Fraksi Golkar DPR, John Kenedy Azis, menyatakan hal yang senada. Menurutnya, pembentukan pansus ini murni karena temuan tim pengawas mengenai carut marutnya pelaksanaan haji 2024, bukan urusan personal.

Belakangan, Gus Yahya meminta maaf atas ucapannya mengenai pansus haji. Ia mengakui bahwa pernyataannya, yang menyebut pansus haji ingin menyerang PBNU, didasari informasi bahwa PKB sangat mendorong pembentukan pansus tersebut. Namun, ia mengakui bahwa pernyataan itu salah dan keliru.

Persoalan ternyata tidak berhenti di situ. Kini, giliran PBNU yang berkeinginan membentuk pansus untuk merebut PKB kembali ke tangan NU. Menurut Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, pemilik sah PKB adalah NU.

"Pansus itu bakal disebut sebagai Tim Lima yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, 26 Juli 2024, yang dikutip dari ANTARA.

Ia menilai bahwa para elite PKB banyak membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal berdirinya PKB. Bahkan, dia menduga ada upaya nyata dan sistematis oleh elite PKB untuk menjauhkan PKB dari struktural NU.

"Langkah ini diambil setelah melihat pernyataan elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa PKB lari dari sejarah berdirinya," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa PKB didirikan oleh struktur PBNU hingga ke cabang dan ranting pengurus NU. Tanpa struktur NU, PKB tidak akan pernah terbentuk.

Tim Lima tersebut, kata dia, akan segera diwujudkan jika mendapatkan persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

"Kami akan mengundang seluruh tokoh dan aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini," kata Gus Ipul.

Salah satu hal yang dianggap penyimpangan oleh PKB adalah penghilangan wewenang Dewan Syuro dalam proses pengambilan keputusan di partai setelah adanya perubahan AD/ART dalam Muktamar PKB di Bali pada 2019. Akibatnya, kepemimpinan PKB kini tersentralisasi di Ketua Umum.

Konflik kembali memanas ketika mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, menggagas pelaksanaan Muktamar PKB tandingan setelah PKB menggelar Muktamar ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center pada Minggu (25/8/2024).

Rencana Muktamar PKB tandingan ini mendapat reaksi keras dari organisasi sayap PKB, Garda Bangsa, yang menyatakan tidak segan-segan membubarkan paksa Muktamar tandingan tersebut.

Kubu Cak Imin pun tidak tinggal diam. Mereka menginisiasi pelaksanaan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU. Penggagasnya adalah pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib, yang merupakan teman dekat Cak Imin. Abdussalam Shohib juga adalah tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk wilayah Jawa Timur pada Pilpres 2024 lalu.

Ia mengatakan bahwa sudah ada dukungan dari 326 Pengurus Cabang NU (PCNU) di kabupaten/kota dan 23 Pengurus Wilayah NU (PWNU) tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Abdussalam Shohib menargetkan MLB akan berlangsung sebelum 2025.

Punya Hubungan Historis

Perseteruan PBNU dengan PKB ini, menurut Pengamat Politik Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Dr. Nadirsah Hawari, Lc, MA, hanyalah dinamika biasa dalam sebuah organisasi.

Ia mengibaratkan hubungan PBNU dengan PKB seperti orang tua dan anak, karena secara historis PKB lahir dari rahim NU.

“Ini dinamika antara orang tua dan anak. Wajar. Sesekali orang tua bahasanya agak keras, mungkin karena anak kadang-kadang tidak mendengar nasihat orang tua,” ujar Nadirsah kepada Suara.com, Selasa (24/9/2024).

Menurut dia, konflik seperti yang dialami PKB lazim terjadi di partai manapun. Hanya saja, masalah ini menjadi ramai karena terjadi di tahun politik dan di masa transisi kekuasaan.

Nadirsah mengatakan, pernyataan-pernyataan dari Gus Yahya dan Cak Imin sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing sebagai Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum PKB. Bagi Nadirsah, pernyataan Gus Yahya bahwa PKB sudah menjauh dari NU mungkin ada benarnya, sehingga diperlukan evaluasi.

“Pernyataan Gus Yahya ini lebih kepada seorang ayah yang memberikan nasihat atau teguran kepada anak yang kebijakannya dianggap kurang tepat oleh PBNU. Wajar juga, karena PKB lahir dari rahim NU,” ujar dia.

Sementara itu, Cak Imin, sebagai seorang politisi, menurutnya juga memberikan pernyataan sesuai porsinya sebagai ketua umum partai. Ketika Cak Imin menginisiasi pembentukan pansus haji, misalnya, itu adalah bentuk pelaksanaan tugas kontrol sebagai anggota DPR RI.

“Pansus memang merupakan tupoksi DPR. Biarkan berjalan sesuai aturan yang ada, karena itu adalah mekanisme kontrol DPR. Hasilnya pun kita belum tahu,” jelas dia.

Masalah ini menjadi sensitif, kata Nadirsah, karena adanya hubungan kekeluargaan antara Gus Yahya dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Namun, ia menilai konflik NU vs PKB ini bukan persoalan personal antara Gus Yahya dan Cak Imin.

Dengan adanya konflik ini, apakah akan menggerus suara PKB di Pemilu selanjutnya, mengingat sebagian besar konstituen PKB adalah kaum Nahdliyin? Nadirsah tidak bisa memastikan hal tersebut. Namun, secara fakta di lapangan, apakah mungkin PKB bisa besar tanpa kaum Nahdliyin?

Di Lampung misalnya, kata dia, suara PKB adalah suara NU, tidak ada yang lain. “Tidak mungkin PKB mendapatkan suara dari Muhammadiyah atau kelompok Islam modernis lainnya,” ucapnya.

Di sisi lain, Nadirsah melihat bahwa jika kaum Nahdliyin tidak mendukung PKB, hal itu akan menyulitkan kaum santri untuk menyuarakan aspirasi politik mereka. Memang, ada kader-kader NU yang bergabung di partai lain. Namun, tetap saja Nadirsah menyatakan jalur besar untuk memperjuangkan aspirasi nadhliyin adalah PKB sebagai anak kandung NU.

“PKB tetap harus mempertimbangkan juga keinginan dari orang tuanya dalam hal ini organisasi NU yang menjadi rahim lahirnya PKB karena bgaimanapun NU adalah embrio PKB,” ujar pria yang menempuh pendidikan S2 dan S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia.

Konflik NU dan PKB ini menurutnya bisa selesai jika kiai-kiai khos dan kharismatik NU turun tangan menengahi.