30 Hari Jelang Pelantikan Prabowo, Relawan 'Minta' Proyek Makan Bergizi Gratis

Suara.com - Dalam dunia politik tak ada yang gratis. Termasuk dukungan relawan politik yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024 lalu. Segala bentuk dukungan politik ada biayanya. 

Sejumlah relawan pendukung Prabowo-Gibran kini menagih imbalan dalam bentuk jabatan, mulai dari staf khusus di pemerintahan atau komisaris di perusahaan negara atau BUMN.  

***

SECARA de facto dan de jure, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan berkuasa pada 20 November 2024. Ketika mereka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. 

Dalam menggapai kekuasaan itu, selain partai politik koalisi ada relawan politik yang turut terlibat aktif membantu hingga Prabowo-Gibran menang di Pilpres 2024. Seperti tradisi suksesi lima tahunan sebelumnya, Prabowo sendiri memiliki utang budi terhadap para relawan. 

Pada Maret lalu, sebulan setelah Pemilu, Prabowo  menyampaikan agar Tim Pemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tidak dibubarkan meski pemilihan presiden telah usai. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengusulkan agar para relawan pendukungnya dikonversi menjadi paguyuban Gerakan Solidaritas Nasional yang dipimpin oleh Ketua TKN Rosan Roeslani.

Meski demikian, diketahui sejumlah relawan Prabowo-Gibran telah mendapatkan upah berupa jabatan, baik di BUMN maupun pemerintahan. Pemberian jabatan itu bahkan dilakukan sebelum Prabowo-Gibran menjalankan pemerintahannya. 

Mereka di antaranya, Prabu Revolusi yang menjadi komisaris di PT Kilang Pertamina, serta menduduki jabatan  Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudian Siti Zahra Aghnia mendapat jabatan Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga. Siti merupakan istri dari Komandan TKN Pemilih Muda Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan. 

Bagi-bagi kue kekuasan untuk relawan yang membantu dalam pemenangan pada Pemilu sebenarnya bukan hal yang baru. Hal serupa juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya. 

Sejumlah nama relawan pendukung Jokowi di Pilpres 2019 menduduki jabatan komisaris di sejumlah BUMN. Sebut saja nama Dyah Kartika Rini alias Kartika Djoemadi, dia diberi jabatan sebagai komisaris independen PT Jasa Raharja. Kartika diketahui relawan Jokowi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012 dan pemilihan presiden 2014. 

Kemudian, Kristia Budiyarto seorang influencer pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 dapat jabatan komisaris independen PT Pelni. Lalu, Arya Sinulingga yang sebelumnya Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf Amin mendapat jabatan komisaris holding PT MIND ID dan juga menjadi staf khusus Menteri BUMN. 

Lantas bagaimana dinamika yang terjadi di antara para relawan jelang pemerintahan Prabowo-Gibran? Apakah mereka juga berharap mendapatkan jabatan?

Minta Jatah Proyek Makan Gratis

Bendahara Umum Pro Jokowi (Projo), Panel Barus memaknai pernyataan Prabowo yang meminta relawan TKN tidak dibubarkan sebagai sinyal bahwa mereka masih dibutuhkan. 

"Artinya (kami) tetap dibutuhkan, suka-tidak suka," kata Panel kepada Suara.com, Kamis (19/9/2024). 

Projo adalah kelompok relawan pendukung Jokowi. Pada Pilpres 2014 dan 2019 mereka mendukung Jokowi dan paling keras menentang Prabowo. Pada saat Pilpres 2024 mereka berbalik arah mendukung Prabowo yang berpasangan dengan Gibran. Dukungan itu tidak bisa dipisahkan dari sosok Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi. 

Sebagai relawan politik, Panel menyatakan kelompoknya akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Dukungan mereka menurutnya tak melulu harus disambut lewat pemberian jabatan di pemerintahan atau komisaris di BUMN. 

Namun, pihaknya akan dengan senang hati menerima bila dikasih kesempatan menduduki jabatan di era pemerintahan baru nanti. Projo akan siap mengembannya dengan penuh tanggungjawab. 

"Jadi dilihatnya lebih kepada tugas yang harus dilaksanakan. Framework-nya bukan bagi-bagi jabatan. Karena tantangan ke depan juga luar biasa, tantangan berat," ujarnya.

Panel lantas menyinggung soal makan bergizi gratis atau dulu dikenal sebagai makan siang gratis, salah satu program unggulan Prabowo-Gibran. Menurutnya program itu termasuk strategis, sehingga membutuhkan pengawasan dan dukungan semua pihak. 

Dia menyatakan bersedia dilibatkan dalam program bagi-bagi makan gratis tersebut. Panel mengklaim, anggota relawan Projo tersebar di seluruh Indonesia, sehingga bisa menjadi mata dan telinga untuk memastikan program tersebut berjalan. Bahkan dia telah mengutarakan keinginan Projo agar dapat jatah proyek makan bergizi gratis tersebut kepada Prabowo dan Gibran.  

"Kami siap juga melakukan simulasi," kata Panel. 

Menurutnya tidak ada yang salah jika relawan dilibatkan dalam program itu. Dia mengklaim banyak relawan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, seperti dokter dan bahkan profesor. 

"Jangan underestimate juga sama relawan," katanya. 

Dari Jokowi Mania ke Prabowo Mania

Bersamaan dengan pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober mendatang, relawan Jokowi Mania atau JoMan akan berganti nama. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum JoMan, Immanuel Ebenezer. 

"Nanti ada pergantian presiden. Ya, Joko Mania ini kan sudah berganti nama sebagai Prabowo Mania. Tugas Joko Mania ini kan sampai akhir jabatan Pak Jokowi," kata Nuel sapaan akrab Immanuel kepada Suara.com.

JoMan merupakan kelompok relawan pendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Pada Pilpres 2024, mereka mengikuti arah angin keperpihakan Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran. 

Nuel mengklaim tak mempersoalkan apakah mereka dapat jatah jabatan atau tidak pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika pun dapat jatah, itu dianggapnya hanya hadiah mereka sebagai relawan pendukung. 

Menurutnya, bagi-bagi kekuasaan hal yang normal. Tidak hanya terjadi di Indoensia, Amerika Serikat bahkan disebutnya melakukan hal yang sama. Dalam sebuah pemerintahan, kata dia, pemimpin membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya guna menyalurkan nilai-nilai kekuasaan. 

Karenanya, tidak mempersoalkan sentimen negatif yang ditujukan kepada relawan yang mendapatkan jabatan. Baginya sentimen itu biasanya datang dari lawan politik.

"Prabowo-Gibran menang saja banyak yang negatif kok. Jadi nggak kaget kami," imbuhnya. 

"Kita bukan di surga isinya positif semua. Apalagi di dunia politik, dunia para rimba," sambungnya. 

Nuel sudah sejak lama menjadi relawan pendukung Jokowi. Pada periode kedua Jokowi, dirinya sempat mendapat jabatan komisaris utama PT Mega Eltra pada 2021. Belakangan dia dicopot pada Februari 2022, diduga karena dirinya menjadi saksi meringankan untuk terdakwa tindak pidana terorisme Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Setelah dicopot dari jabatannya, Nuel membentuk relawan Ganjar Pranowo Mania. Belakangan kelompok relawan itu dibubarkannya dengan alasan Dewan Pimpinan Pusat JoMan tidak mendukung Ganjar sebagai calon presiden, hingga akhirnya dukungannya pindah haluan ke Prabowo-Gibran.  

Dia mengklaim, jabatan yang pernah ia duduki bukan diperoleh atas permintaannya, melainkan ditunjuk oleh Jokowi. 

"Nah tapi karena ini sebuah tugas yang kami bikin bagus, boleh dicek ketika saya masuk perusahaan itu jadi bagus dan untung. Dari rugi ke untung," klaim Noel. 

Persaingan Antar Relawan

Sejarah kisruh perebutan jabatan pernah terjadi pada awal periode kedua Jokowi pada 2020. Perseteruan itu melibatkan Politikus PDIP sekaligus aktivis 98 Adian Napitupulu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Konflik itu bermula dari pernyataan Erick Thohir yang menyebut Adian meminta jabatan komisaris di BUMN untuk sejumlah orang. 

Adian pun membantah pernyataan Erick. Menurut dia permintaan itu datang dari Presiden Jokowi. Dia kemudian  mempersoalkan penunjukkan komisaris dan direksi di sejumlah BUMN oleh Erick Thohir. Menurutnya sejumlah jabatan di BUMN diisi oleh orang-orang di luar partai politik, relawan ataupun kementerian. 

Dia menuding penunjukkan komisaris dan direksi di BUMN merupakan titipan, tidak dilakukan berdasarkan proses penerimaan lowongan secara terbuka. 

Erick Thohir lewat juru bicaranya, Arya Sinulingga membalas pernyataan Adian. Arya menilai pernyataan Adian menunjukkan dirinya tidak mengerti budaya korporasi.  

"Dan ini lucu, karena apa? Karena mana ada perusahaan pernah buka lowongan kerja untuk direksi dan komisaris di media-media atau diumumkan secara terbuka," kata Arya kala itu. 

Pada konteks saat ini, Noel mengaku tidak mengetahui apakah terjadi persaingan antara kelompok relawan untuk mendapatkan jabatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia pun tidak peduli dengan hal tersebut. 

"Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah bagaimana pemerintahan ke depan ini benar-benar komitmen (dengan janji) kampanye waktu Pemilu 2024 kemarin," ujar Noel.

Di sisi lain, Noel mengusulkan agar relawan mendapatkan jabatan di BUMN agar ditempatkan di perusahaan yang mengalami krisis. Menurutnya hal itu penting untuk menilai apakah relawan yang diberikan jabatan mampu membalikkan krisis yang terjadi atau tidak. 

"Yang bagus itu cari perusahaan-perusahaan yang bangkrut, taruh relawan itu di situ, tunjukin kinerjanya, bisa enggak buat perusahaan itu untung?" kata Noel.