Babak Baru Seteru PKB-PBNU: Cak Imin dan Gus Yahya Semakin Jauh dari Titik Temu

Suara.com - Pelantikan Saifullah Yusuf, yang lebih dikenal sebagai Gus Ipul, sebagai Menteri Sosial definitif menandai babak baru seteru antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Gus Ipul menggantikan Tri Rismaharini yang melaju pada Pilkada Jawa Timur 2024.

PKB, sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia, terus menyangkal adanya perseteruan. Mereka menyebut hubungan dengan PBNU baik-baik saja, bahkan mengklaim saling mendukung.

Meski begitu, dinamika ini mengundang pertanyaan besar: benarkah tidak ada konflik di balik layar? atau pelantikan Gus Ipul hanyalah satu langkah baru perseteruan panjang yang belum menemukan akhir?

****

Rabu, 11 September 2024, menjadi titik baru dalam perjalanan politik Gus Ipul. Di bawah al-Quran, mantan Wali Kota Pasuruan itu mengucapkan sumpah untuk mematuhi setiap perundang-undangan dan menjalankan tugasnya sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Pelantikan ini berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta. Gus Ipul, dengan lantang mengucap sumpah yang dipandu oleh Presiden Joko Widodo. 

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Gus Ipul. 

Di tengah rangkaian seremonial pelantikan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial, suara dari dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak kalah mencuri perhatian. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Syaiful Huda, segera memberikan tanggapan terhadap peristiwa yang baru saja terjadi di Istana Negara.

Syaiful Huda, menyatakan bahwa pelantikan Gus Ipul, adalah sepenuhnya urusan Presiden Joko Widodo. Keputusan tersebut, menurutnya, merupakan hak prerogatif presiden yang harus dihormati, terlepas dari berbagai spekulasi dan dinamika politik yang berkembang di luar sana.

Pernyataan Syaiful Huda berusaha meredam ketegangan yang mungkin muncul di kalangan anggota partainya maupun di kalangan pengamat politik. Ia menggarisbawahi bahwa PKB, meski memiliki hubungan historis dan politik yang erat dengan Nahdlatul Ulama, tetap menghormati keputusan presiden sebagai bagian dari proses demokrasi yang sah.

“Dan sekali lagi enggak ada kaitannya dengan gegeran PBNU dan PKB,” kata Huda di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menekankan bahwa pengangkatan Gus Ipul sebagai menteri sepenuhnya merupakan kewenangan prerogatif Presiden, tanpa terpengaruh sisa masa kerja yang hanya 39 hari. Baginya, prerogatif presiden tidak terikat oleh waktu. 

Bahkan, meski hanya tersisa sehari, keputusan tersebut tetap sah. Syaiful Huda menunggu dan berharap kinerja Gus Ipul dalam 39 hari ke depan.

Lebih jauh, Syaiful Huda mengklarifikasi isu yang mengaitkan konflik antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia menampik konflik yang terjadi antara PKB dan PBNU.

Ia menjelaskan bahwa PBNU sejak sebelum pemilu hingga saat pemilu, memang memiliki sikap yang berlawanan dengan PKB, namun pihaknya merasa tidak terlibat dalam konflik tersebut.

“Kalau kami sih enggak ada. Konflik itu enggak ada, yang ada adalah PBNU menciptakan konflik.”

Konflik PKB dan PBNU Potensi Melebar

Konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tampaknya semakin memanas dan berpotensi melebar.

Awalnya, konflik ini dipicu oleh hubungan pribadi antara Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dengan Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), serta adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).

Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, menilai bahwa konflik tersebut sudah berkembang menjadi konflik kelembagaan antara PKB dan PBNU.

Yusak memperkirakan bahwa Cak Imin mungkin akan bermanuver untuk menggulingkan Gus Yahya melalui Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama. Di sisi lain, PBNU juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal serupa terhadap Cak Imin melalui Muktamar PKB Tandingan.

Menurut Yusak, keretakan hubungan antara Cak Imin dan Gus Yahya-Gus Yaqut sudah terlalu dalam, sehingga sulit menemukan titik temu.

"Konflik PKB-PBNU berpotensi meluas secara kelembagaan," kata Yusak kepada Suara.com

Yusak juga mengimbau agar pengerahan massa dihentikan karena berpotensi memicu bentrokan fisik antara pendukung kedua pihak.

Imbauan ini muncul setelah adanya demonstrasi di depan kantor PBNU dan kesiapan GP Ansor serta Banser untuk menghadapi para pendemo.

"NU dan PKB saya kira sangat dewasa dalam berpolitik. Harus dicari pola pertarungan yang lebih elegan, bukan dengan pengerahan massa, karena yang menjadi korban adalah warga akar rumput NU sendiri," tutur Yusak.

Sikap Tegas GP Ansor dan Banser

Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin (Gus Addin), menegaskan bahwa Banser siap mengusir dan menghadapi pihak-pihak yang mendemo kantor PBNU.

Pernyataan ini muncul setelah Aliansi Santri Gus Dur menggelar demonstrasi di depan kantor PBNU, Jumat (2/8/2024), menuntut agar Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mundur dari jabatannya.

Gus Addin menganggap demonstrasi tersebut melanggar etika NU dan telah melewati batas.

"Jika ada aksi lagi di depan kantor PBNU, saya perintahkan Banser untuk mengusir dan gebuk jika mereka tidak mau pergi," ujar Gus Addin kala itu.

Di sisi lain, Gus Yahya menyatakan penolakannya terhadap klaim eksklusif PKB atas NU. Ia juga mengkritik pembentukan panitia khusus (Pansus) Angket Haji di DPR yang dianggap memiliki motif pribadi.

Pansus ini dianggap menyasar Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama yang juga kader PKB. Menurut Yusak, jika Pansus Haji terus berlanjut, hal ini bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja Yaqut sebagai Menteri Agama.

Wacana Muktamar Tandingan

Konflik antara PKB dan PBNU semakin meluas, bahkan menyentuh badan otonom PBNU dan organisasi sayap PKB. Gerakan dari kedua belah pihak semakin jelas, terutama dengan wacana yang diusung oleh mantan Sekjen PKB, Lukman Eddy, terkait kemungkinan diadakannya Muktamar Tandingan untuk melengserkan Cak Imin.

PBNU berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk mengembalikan PKB ke jalur yang sesuai dengan norma dan tujuan pendiriannya.

Konflik ini semakin dipanaskan oleh pembentukan Pansus Hak Angket DPR-RI terkait Penyelenggaraan Haji 2024, yang dinilai sebagai salah satu sumber utama ketegangan antara kedua kubu.

Anshar Aminullah Peneliti dan Akademisi Universitas Indonesia Timur mengatakan, munculnya riak-riak pasca Muktamar PKB menjadi hal lumrah. Terlebih lagi bolak-balik keluar-masuknya PKB di koalisi pemerintahan yang berkuasa sekarang ini.

Tentu akan berdampak pada efek-efek lain yang bisa jadi diluar kendali Ketua Umum Terpilih Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar.

Munculnya isu bak bola salju soal muktamar tandingan yang sisa menunggu petunjuk lanjutan dari Ketum PBNU, dan juga penggeledahan oleh KPK di rumah kakak Cak Imin yang masih sekarang berstatus sebagai Mendes PDTT, dimana pengeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022.

Menurut Anshar, hal ini semakin menguatkan spekulasi dan opini publik yang berkembang bahwa cepat atau lambat PKB Cak Imin bersama kepengurusan barunya akan menghadapi terjangan tsunami politik.

Bisa membuat kepengurusan baru ini akan mendapatkan pekerjaan tambahan di internal dan seluruh jajaran PKB di seluruh Indonesia.

"Namun dalam pendekatan sosial-politik, PKB di usia 26 tahun dengan berbagai dinamika yang telah dilewati, akan mampu menyelesaikan persoalan ini dengan baik,".

Menurut Anshar, riak-riak ini juga tidak akan berdampak signifikan bagi penerimaan rakyat dan kecenderungan pilihan politik di Pilkada 27 November nanti khususnya bagi pilihan masyarakat ke para calon Kepala Daerah yang diusung PKB.