Jurus Kepepet Jokowi Poles Citra IKN Lewat Orkestrasi Narasi Influencer

Jurus Kepepet Jokowi Poles Citra IKN Lewat Orkestrasi Narasi Influencer


Suara.com - Orkestrasi narasi influencer kembali dipilih Presiden Joko Widodo untuk memuluskan ambisinya membangun proyek-proyek mercusuar sebelum ia lengser. Jokowi memboyong belasan influencer terkemuka demi memberi gula-gula dari proyek IKN yang hingga kini menyisakan banyak masalah dan sepi investor. 

Ini bukan kali pertama Jokowi menggaet influencer demi memoles citra dan narasi proyek-proyek strategisnya yang menuai kontroversi. Proyek pembangunan LRT dan Kereta Cepat adalah beberapa di antaranya. 

Lantas, apa sebenarnya yang ingin ditutupi oleh Jokowi lewat orkestrasi narasi para influencer?

                                                                            ***

Presiden Joko Widodo kembali menginjakkan kakinya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024). Tangannya menggenggam erat tangan sang istri, Iriana Jokowi saat menuruni tangga pesawat kepresidenan. 

Jaket motor serba hitam bertuliskan ‘Nusantara’ membalut tubuhnya. Iriana tampak lebih santai. Hoodie putih polos dan celana panjang biru dongker jadi pilihan busananya kala itu. Tak perlu menunggu lama, Jokowi langsung menjajal aspal mulus IKN dengan menunggangi ‘kuda besi’ berwarna hitam. 

Aktivitas ini belakangan jadi sorotan lantaranan melibatkan sejumlah influencer dan pesohor terkenal dari Jakarta—bekas ibu kota negara. Di antara mereka, tampak pasangan Raffi Ahmad-Nagita Slavina, Atta Halilintar-Aurel Hermansyah, Irwansyah-Zaskia Sungkar, Ananda Omesh-Dian Ayu Lestari, serta anggota geng motor The Prediksi Gading Marten dan Ferry Maryadi. 

Tak ketinggalan, hadir juga Poppy Sovia, Sintya Marisca, Willie Salim, dan Meicy Villa—total ada 14 influencer yang turut serta.

Sejumlah artis seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Gading Marten, Poppy Sovia berpose bersama Presiden Jokowi dan Menteri Basuki Hadimuljono berpose di atas Jembatan Pulau Balang, yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara. [Instagram]
Sejumlah artis seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Gading Marten, Poppy Sovia berpose bersama Presiden Jokowi dan Menteri Basuki Hadimuljono berpose di atas Jembatan Pulau Balang, yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara. [Instagram]

Mereka berkeliling sambil menunjang progres pembangunan kawasan tersebut. Sesekali, Jokowi melambai tangan kepada para pekerja dan warga di pinggiran jalan. Usai mengitari kawasan IKN, mereka diajak melihat lebih dekat sejumlah bangunan kini masih dalam proses pembangunan, sambil berbincang dengan Jokowi.

Kegiatan itu ditutup dengan makan malam. Aneka hidangan lezat tersaji. Di bawah rimbun pohon dan kerlap-kerlip lampu pijar mereka saling bercengkrama sambil beberapa meminta tanda tangan Jokowi di seragam hingga helm. 

"Ya namanya membangun suatu tempat, ini kan bukan sulap, langsung jadi. Semuanya pasti ada prosesnya. Tapi, aku sendiri sudah melihat secara, mata kepala, hati. Melihat, wah, ini kalau sudah jadi Masya Allah, ini benar-benar merinding," kata Rafi Ahmad mengungkapkan kekagumannya terhadap IKN yang dikutip Suara.com dari chanel You Tube Sekretariat Presiden.

Raffi mengulang klaim Jokowi, yang menyebut IKN bakal bebas dari polusi. Menurutnya kawasan tersebut sangat cocok jadi pusat pemerintahan.

"Untuk menjalankan suatu pemerintahan, untuk kepala negara dan beserta jajarannya ada disini, ini prestisius juga. Kalau bisa, tamu-tamu dari luar negeri datang ke Indonesia, tahu bahwa Indonesia itu benar-benar indah sekali," tambahnya kembali memuji IKN.

Tak ketinggalan pasangan, Aurel dan Atta turut memberikan kesannya. Keduanya kompak memuji IKN. 

"(Biasanya) dengar-dengar cerita dari orang. Ini kami lihat langsung, Masya Allah, keren bangat," ujar Aurel.

"Istana juga unik. Unik bangat, yang menurutku instagramable banget, kalau ke sini itu kayak pengen poto aja gitu," kata Atta menambahkan pujian sang istri Aurel untuk IKN.

 Tak Semanis 'Gula-Gula' Atta-Aurel dan Rafi

Kesan bangga dan kagum lewat kalimat 'gula-gula' yang terlontar dari Atta-Aurel dan Raffi Ahmad terhadap pembangunan, serta situasi di IKN, bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Ada ratusan warga yang berpotensi digusur dan dirampas tempat tinggalnya.  

Salah satu kasusnya terjadi pada 4 Maret 2024. Saat itu Otorita IKN mengirimkan surat bernomor 179/DPP/OIKN/III/2024 kepada 200 warga di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Surat tersebut berisi undangan untuk menindaklanjuti pelanggaran pembangunan yang dianggap tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang IKN.

Dalam surat teguran pertama bernomor 019/ST I-Trantib-DPP/OIKN/III/2024, warga diminta membongkar bangunan mereka dalam waktu 7 hari kerja. Padahal, warga tersebut telah lama menghuni kawasan itu sebelum pembangunan IKN dimulai.

Penampakan dari udara IPA Sepaku di IKN. (Dok. Kementerian PUPR)
Penampakan dari udara IPA Sepaku di IKN. (Dok. Kementerian PUPR)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono pada pada April 2024, mengakui terdapat  sengketa lahan seluas 2.086. Tugasnya saat didapuk Jokowi sebagai menterinya ialah untuk memuluskan aneka sengketa lahan itu.  

Pada bulan Mei, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui masih adanya sengketa lahan antara warga dan otorita IKN. Luhut menyatakan bahwa sengketa lahan adalah masalah yang tak bisa dihindari. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga/kementerian dan komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Singkatnya, orkestrasi narasi para influencer yang diboyong Jokowi tak lebih hanya sebagai upaya menutupi borok permasalahan yang mereka ciptakan. Ini seperti diucapkan oleh Ketua Umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Mohammad Ali.  

"Mobilisasi Influencer dan artis ke IKN hanyalah upaya Presiden untuk menutupi segudang masalah proyek IKN, secara khusus ini juga sebagai upaya Jokowi untuk menutupi kebobrokan pemerintahannya dan ambisi irasionalnya atas IKN," kata  Ali kepada Suara.com, Kamis (30/7/2023).

Dia tak luput menyoroti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN  yang baru-baru ini  diteken Jokowi. Di dalamnya memberikan karpet merah kepada investor untuk dapat memiliki hak guna usaha selama 190 tahun

 "Presiden Jokowi justru mengabaikan, bahkan merampas hak atas tanah bagi warga negara. Kendati ada program reforma agraria, tetapi pada kenyataanya permohonan rakyat yang sudah menempati lahan puluhan tahun tidak juga dijadikan obyek reforma agraria," kata  Ali kepada Suara.com, Kamis (30/7/2023).

Selain  lahan, segudang persoalan lainnya menyertai proses pembangunan IKN. Sebut saja ketersedian air bersih di IKN. Sejak awal ibu kota akan dipindah ke Kalimantan, sejumlah aktivis lingkungan sudah memperingatkan soal ketersedian air bersih di IKN. Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat warga di sekitar kawasan tersebut sudah sejak dahulu mengalami krisis air bersih. 

Forest Campaigner Team Leader Greenpeace Indonesia, Arie Rompas menyebut, penurunan ketersedian air sudah terjadi karena perubahan iklim, serta pembabatan hutan yang semakin luas dan diganti dengan lahan perkebunan sawit maupun pertambangan.

Menurutnya meski dikawasan tersebut, memiliki cura hujan yang tinggi, hal tersebut tidak akan membantu memenuhi kebutuhan air bersih. 

"Ketersediaan air itu akan melimpah jika hutan masih bagus. Sedangkan di lokasi itu sudah terjadi deforestasi, kawasan hutan sudah diubah menjadi sebagian menjadi sawit dan juga tambang. Sehingga memang kondisi air di lokasi itu sudah sangat berubah," kata Arie.

Arie juga sempat mengabarkan, masyarakat di sekitar kawasan IKN, seperti Suku Balik di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara semakin kekurangan air bersih. Air sungai yang menjadi sumber utama untuk warga harus berebut dengan pekerja IKN.

 "Terutama air-air yang ada di situ digunakan untuk para pekerja di IKN. Digunakan untuk pembangunan infrastruktur, itu membutuhkan air juga," kata Arie.

Sementara, Jokowi saat berada di IKN pada Senin (29/7) mengklaim tak menemukan persoalan air  bersih. Disebutnya air sangat melimpah.

Persoalan lainnya, yakni mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatannya sebagai kepala dan wakil otorita IKN. Diduga keduanya mundur karena target pembangunan IKN yang diberikan tidak realistis.

Kemudian, IKN hingga saat ini masih sepi investor luar  negeri untuk menanamkan modal. Meski sempat diklaim sangat diminati investor dalam dan luar negeri.  Sejauh ini sumber dana pembangunan IKN berasal dari APBN 

Sepinya penanaman modal asing di IKN sempat diungkap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada 13 Juni lalu di saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

"Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada penanaman modal asing (PMA) yang melakukan groundbreaking," katanya saat itu.

Sementara Presiden Jokowi dalam pernyataan terbarunya, mengklaim terdapat ratusan investor asing yang mengantre untuk menanamkan modalnya. Namun, dikatakannya, ratusan investor asing itu memang belum ada yang direalisasikan. Menurutnya hal itu disebabkan regulasi.

"Sudah banyak komitmen 300-an tapi kita memang masih menunggu regulasi yang ada di Otorita IKN sekarang sudah selesai," ujarnya.

Jurus 'Kepepet' Jokowi

Anggaran Pemerintah Untuk Influencer/Key Opinion Leader. (grafis/Suara.com)
Anggaran Pemerintah Untuk Influencer/Key Opinion Leader. (grafis/Suara.com)

Memanfaatkan influencer dinilai sebagai upaya Jokowi untuk memberikan citra positif bagi IKN di tengah persoalan yang menyertainya. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga  tak menampik langkah Jokowi itu sebagai 'jurus' di situasi 'kepepet.'

 "Iya (jurus kepepet), selama ini kan beliau ke IKN selalu membawa wartawan. Namun kita lihat hasilnya, beritanya kan tidak semua positif. Ini artinya wartawan kan tidak bisa didikte," kata Jamiluddin kepada Suara.com.

Jurus kepepet itu dilancarkan Jokowi di tengah sentimen negatif terhadap IKN menjelang perayaan 17 Agustus 2024. Pemerintah menargetkan upacara kemerdekaan Indonesia yang ke-79 akan digelar sepenuhnya di IKN. Namun, karena persiapan yang belum selesai, upacara tersebut akhirnya diputuskan untuk diadakan di dua lokasi: IKN dan Jakarta.

Selain itu, Jokowi hanya berkantor di IKN selama satu hari, tiba pada Senin (29/7) dan kembali ke Jakarta pada Selasa (30/7). Jamiluddin menjelaskan bahwa membawa influencer ke IKN diharapkan dapat memproduksi konten positif. Dia menambahkan bahwa para influencer bukan jurnalis, sehingga lebih mudah dikendalikan untuk menyebarkan informasi yang mendukung citra positif IKN.

"Jadi dia mengharapkan informasi yang positif. Peluang itu tentu akan besar diperoleh dari influencer," ujarnya.

 Namun ditegaskannya, influencer tak serta merta menjadi representasi masyarakat. Disebutnya para influencer yang menyebarkan informasi hanya dari sudut pandangnya semata, bukan berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak.

Dia juga mengatakan, jika pelibatan influencer ke IKN untuk menarik investor asing ke IKN, hal  yang keliru. Sebab para investor tentunya tidak mendapatkan informasi bisnis dari para influencer. Terlebih, para investor tidak mengikuti akun media sosial Rafi Ahmad dan kawan-kawan.

Di sisi lain, informasi di era digital tidak dapat dibatasi atau dikendalikan. Ditambah lagi masyarakat yang sudah mulai terdidik.

"Jadi objek yang enggak benar dikemas sebaik apapun itu akan tidak mungkin bisa ditutupi," katanya

"Kenapa? Karena di era sekarang ini informasi itu muncul secara zik-zak. Artinya dari multi arah. Karena, tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan informasi," tegasnya.

 Upaya Dandani IKN

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Multimedia Nusantara  Ignatius Haryanto Djoewanto menilai, langkah Jokowi mengajak para influencer ke IKN adalah upaya untuk merias di tengah sentimen negatif. 

 "Saya justru curiga memang ini adalah cara untuk mempercantik ya, memberikan lipstick terhadap proyek-proyek yang sebenarnya hampir gagal," kata Ignatius kepada Suara.com.

Memang tidak ada larangan dalam undang-undang atau aturan apapun menggunakan influencer. Pemerintah, khususnya Jokowi, bukan yang pertama kali memanfaatkan para influencer. Membaca pada pola-pola yang ada, influencer beberapa kali digunakan di sejumlah kebijakan atau proyek pemerintah yang dalam tanda kutip mendapatkan sentimen negatif.

Di antaranya, sosialisasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau dikenal omnibus law pada 2020. Di tengah polemik dan kritikan tajam masyarakat sipil atas regulasi itu, pemerintah diduga menggunakan influencer untuk mensosialisasikannya. Para influencer itu di antaranya Gritte Agatha, Fitri Tropica, Gading Marten,  Gisella Anastasia, Ardhito Pramono, Cita Citata, Inul Daratista, Boris Bokir, hingga Gofar Hilman.

Kemudian pada proyek pembangunan LRT Jakarta. Diketahui proyek tersebut menuai persoalan karena desain relnya yang dicurigai tidak memenuhi standar, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Namun, alih-alih menjelaskan persoalan tersebut, pemerintah justru mengubah aturan agar desain relnya memenuhi standar. Jelang peresmiannya pada Agustus 2023, Jokowi mengajak sejumlah influencer untuk menjajalnya. Namun influencer yang diajak menuai kritik, karena kebanyakan mereka bukan pengguna transportasi publik.

Penggunaan influencer lainnya, yakni pada saat peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung atua Whoosh. Diketahui pembangunan proyek ini dipertanyakan peruntukannya, mengingat pendanaan yang tergolong tinggi. Selain itu beberapa pengamat ekonomi juga mengkritisi soal untung dari proyek tersebut. Di tengah polemik itu, Jokowi kembali mengajak para influencer untuk menjajalnya.

Menurut Ignatius, dulu-dulu, masyarakat tidak mempersoalkan penggunaan influencer oleh Jokowi atau pemerintah. Namun melihat pola-pola yang ada masyarakat menjadi lebih kritis.

"Belakangan ini kita kemudian menjadi diajak berpikir kembali. Kenapa lebih influencer yang mau diajak? Bukan mengajak media?," katanya.

Dia menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dalam menyebarkan informasi, karena media memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi dengan daya kritis. Sebaliknya, influencer cenderung memberikan informasi satu arah dan bergantung pada popularitas mereka.

"Artinya tidak ada kritisisme di situ, tidak ada menanyakan mengapa? Apa masalahnya? Kenapa ini belum selesai?  Dan lain-lain. Saya melihat gambar besarnya itu adalah pemerintah tidak lagi percaya kepada media, entah kenapa begitu ya?," ujarnya.

 "Apakah karena juga misalnya kritisisme pada media semakin kuat dalam menjelang akhir masa pemerintahan Pak Jokowi? Sementara kalau influencer itu, ya, senang-senang saja, diajak ke IKN, jalan-jalan, naik motor, dan lain-lain," tandasnya.