Kisruh Seleksi Taruna Akpol di NTT: Harapan Pupus Putra Daerah Bumi Flobamora

Suara.com - Hasil seleksi calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol 2024 di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) disorot. Mereka yang gagal mencurigai adanya konflik kepentingan. Sebab sebagian besar yang lolos seleksi kebanyakan anak perwira polisi.

***

Rabu, 3 Juli 2024 Polda NTT menggelar sidang akhir calon Taruna Akpol 2024. Sebelas calon taruna dinyatakan lolos seleksi. Mereka berinisial YNO, ATS, RAH, MCBT, BL, KAA, BLSM, TAS, MRSM, MJPKS, dan LN.

Dari 11 nama tersebut delapan di antaranya merupakan anak perwira polisi. Salah satunya, TAS anak Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga. Sedangkan tujuh lainnya merupakan anak pejabat utama dan anak mantan pejabat utama Polda NTT. 

Selain karena mayoritas diisi anak-anak polisi, masyarakat juga menyoroti kuota putra daerah yang diterima. Pasalnya dari 11 taruna Akpol yang diterima, hanya satu orang yang merupakan asli bumi Flobamora atau Flores, Sumba, Timor, dan Alor. 

Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton kepada Suara.com mengaku telah mendengar beberapa keluhan warga terkait dugaan adanya nepotisme di balik penerimaan calon taruna Akpol 2024 di Polda NTT. Namun, hingga kekinian belum ada orang tua calon taruna atau taruni Akpol yang merasa dirugikan membuat laporan ke Ombudsman.

"Tapi kami telah mencermati persoalan tersebut dan telah berkoordinasi ke Irwasda Polda NTT agar mencermati keberatan massal tersebut," kata Darius kepada Suara.com, Senin (15/7/2024).

Ombudsman NTT sampai saat ini memang belum melakukan investigasi atau mendalami profil calon taruna Akpol yang lolos. Tapi jika benar mayoritas calon taruna Akpol yang lolos seleksi merupakan anak Kapolda NTT dan pejabat utama Polda NTT, Darius menilai itu sarat akan dugaan maladministrasi konflik kepentingan yang seharusnya dihindari oleh para penyelenggara pelayanan, termasuk pejabat Polda NTT. 

"Kami meminta agar Mabes Polri memberlakukan afirmasi khusus untuk putra-putri NTT agar dalam persyaratan seleksi mencantumkan syarat putra-putri NTT. Ini agar ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin kuota calon taruna Akpol dari provinsi NTT didominasi mereka yang bukan berasal dari NTT?" tuturnya. 

Meneladani Jenderal Hoegeng

"Pak Hoegeng itu contoh yang baik yang patut diikuti seluruh pejabat negara," ucap Darius. 

Jenderal Hoegeng Iman Santoso adalah mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai polisi sederhana, jujur dan tak kenal kompromi. 

Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah berkelakar menyebut Hoegeng salah satu dari tiga polisi jujur di Indonesia. Dua polisi lainnya yang dimaksud Gus Dur ialah polisi tidur dan patung polisi.

Selain menolak perlakuan istimewa, Hoegeng juga selalu menjaga keluarganya agar tidak memanfaatkan jabatannya. Anak keduanya bernama Aditya Soetanto Hoegeng alias Didit pernah mendaftarkan diri diam-diam untuk ikut seleksi Akademi Angkatan Udara atau Akabri. Suatu ketika, Didit perlu mengantongi surat izin orang tua. Namun sampai pendaftaran tersebut tutup Hoegeng tidak memberikan restu karena khawatir tanda tangannya yang saat itu menjabat Kapolri akan memudahkan atau memengaruhi proses penerimaan anaknya di Akabri. 

"Menurut Pak Hoegeng itu sudah konflik kepentingan karena dia adalah Kapolri yang sedang menjabat. Itu contoh yang baik yang patut diikuti," jelas Darius. 

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS, Bambang Rukminto sependapat dengan Darius. Idealnya memang pejabat Polri menurut Bambang meneladani sikap Hoegeng tersebut. 

"Tetapi faktanya banyak petinggi Polri yang anaknya juga berminat meneruskan pengabdian orang tuanya," ujar Bambang kepada Suara.com.

Pada dasarnya, lanjut Bambang, semua warga negara berhak mendaftarkan diri sebagai anggota Polri. Namun aturan dan ketentuan yang berlaku juga penting untuk ditaati. 

Misalnya ketentuan terkait domisili peserta calon taruna Akpol sebagaimana tertuang dalam Surat Pengumuman Kapolri Nomor: Peng/14/III/DIK.2.1/2024 tentang Penerimaan Taruna/I Akpol Tahun Anggaran 2024. 

Pada poin pertama huruf p dijelaskan, peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau KTP dan atau Kartu Identitas Anak (terhitung mulai tercatat di domisili baru). 

Sedangkan di poin keduanya disebutkan, bagi putra-putri personel Polri/TNI/PNS yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar (terhitung pada saat pembukaan pendidikan) dapat mendaftar dengan ketentuan: a) berdomisili minimal 6 bulan di Polda tempat mendaftar dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau KTP; b) orang tua peserta sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda tempat peserta mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (tahun 2022 sampai pembukaan pendidikan) dengan melampirkan Surat Keputusan tentang jabatan orang tua peserta.

"Problemnya kadang ada yang memaksakan diri karena merasa punya power, menerobos aturan yang dibuat Kapolri tersebut," ujar Bambang. 

Oleh karena itu Bambang mendorong Polri menegakkan aturan atau ketentuan Kapolri. Salah satunya dengan memeriksa kembali berkas para calon taruna Akpol di NTT yang lolos karena dicurigai ada campur tangan orang tua mereka selaku pejabat ataupun mantan pejabat utama Polda NTT. 

"Bila ada kecurangan dan tak sesuai aturan ya sebaiknya mereka yang melanggar segera dianulir," tuturnya. 

Klaim Sesuai Aturan dan Transparan

Kabid Humas Polda NTT Kombes Ariasandy mengakui memang hanya ada satu orang putra asli daerah yang lolos seleksi taruna Akpol. Sedangkan lima orang lainnya merupakan putra daerah yang lahir dan besar di NTT. 

"Kemudian lima orang lagi pendatang yang sudah menetap di NTT," kata Ariasandy kepada Suara.com, Senin (15/7).

Dalam pelaksanaannya, Ariasandy menyebut proses seleksi penerimaan calon taruna Akpol dilakukan secara terbuka dan transparan. Kemudian seluruh tahapannya diawasi secara ketat oleh pengawas internal (Itwasda dan Propam) dan eksternal.

Sementara ujian psikologi dan akademik, lanjut Ariasandy, menggunakan sistem CAT atau computer assisted test. Hasilnya langsung ditayangkan dan ditandatangani peserta serta pengawas. Setelah pelaksanaan tes, peserta dipersilakan mengisi survei kepuasan yang dilakukan secara terbuka.

Ariasandy mengklaim panitia seleksi penerimaan calon taruna Akpol dipastikan tidak bisa mengubah hasil perolehan nilai karena sudah diolah dalam sistem. Selain itu, peserta juga langsung mengetahui nilai setiap selesai tahapan pendaftaran.

"Semua sesuai aturan, seleksinya transparan dan diawasi dengan ketat baik dari eksternal dan internal. Anak siapa saja boleh mendaftar asal sesuai persyaratan," pungkasnya.