Proyek "Roro Jonggrang" di Balik Mundurnya Kepala Otorita IKN

Suara.com - Pengunduran diri dua pimpinan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) menimbulkan spekulasi di publik. Muncul isu Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN bukan mundur, tapi 'dimundurkan'. Sejumlah pihak mengungkap beragam masalah di balik proyek ambisius Presiden Jokowi tersebut, mulai dari pendanaan hingga target 'Roro Jonggrang' atau tak realistis yang membuat kaki gemetar. 

***

SENIN, 3 Juni 2024 pagi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan kabar pengunduran diri Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe. Pengunduran diri keduanya menimbulkan pertanyaan besar lantaran terjadi dua bulan menjelang upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur. 

Berdasar pengakuan Pratikno, Bambang dan Dhony telah menyampaikan permohonan pengunduran diri ini sejak beberapa pekan lalu kepada Presiden Joko Widodo. Dhony disebut sebagai pihak pertama yang mengajukan permohonan, selanjutnya disusul Bambang. 

Jokowi kini telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian dengan hormat terhadap Bambang dan Dhony. Sekaligus menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN dan Wakilnya yaitu Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni. 

Meski mengundurkan diri sebagai Kepala Otorita IKN, Bambang menurut Pratikno telah mendapat tugas baru dari Jokowi. 

"Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," kata Pratikno kepada wartawan, Senin (3/6/2024).

Di balik kabar tersebut, muncul isu Bambang dan Dhony bukan mundur melainkan 'dimundurkan'. Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus menyebut alasan keduanya dimundurkan karena tak mampu mencapai target yang tinggi, mirip proyek Roro Jonggrang atau Bandung Bondowoso.

Selain juga menurutnya ada masalah pendanaan, yang hingga kekinian belum ada investor asing yang mau berinvestasi. Belum lagi adanya permasalahan lain terkait pembebasan lahan hingga konflik di tengah masyarakat.

"Intinya ini terlalu ambisius, kompleks, baik dari sisi waktu, target, proses dan sebagainya. Perlu manggil Bandung Bondowoso jadi ketua IKN baru bisa ngejar Agustus," kata Deddy kepada wartawan, Senin (3/6).

Senada dengan Deddy, Sekretaris Jenderal atau Sekjan PDIP Hasto Kristiyanto menilai mundurnya Bambang dan Dhony akibat perencanaan proyek IKN yang tak matang dari pemerintahan Jokowi. Selain juga ada kesan diburu-buru hingga menimbulkan beban kerja yang besar. 

"Suatu kritik yang terbesar yang diberikan kepada pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika segala sesuatunya dipercepat, tetapi melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang dan kajian kajian yang detil," kata Hasto di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (3/6).

Target Besar Bikin Gemetar

Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku terkejut mendengar kabar Bambang dan Dhony mundur. Dia menilai hal ini perlu dijadikan catatan bagi pemerintah untuk mengkaji dan mempertimbangkan kembali target pembangunan IKN secara lebih relevan.

Menurutnya Daniel dengan target setinggi itu dan permasalahan yang kompleks; gaji pekerja yang belum turun hingga ada pertentangan dari masyarakat adat sekitar, akan membuat siapapun yang menjadi Kepala Otorita IKN gemeter. 

"Rasanya siapapun Kepala Otorita IKN pasti akan gemeter kakinya karena begitu tinggi targetnya. Jadi selamat kepada Pak Menteri PUPR Basuki dan Wakil Menteri ATR/BPN Bang Raja Juli mudah mudahan kakinya kuat tidak gemetar," ujar Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/6).

Selain juga menurut Daniel permasalahan pendanaan juga membuat Kepala OIKN semakin terbebani. "Kan tambah stres, dananya nggak ada, targetnya tinggi, gaji-gaji mungkin belum dibayar. Sebagai Kepala Otorita IKN waduh berat," tuturnya. 

Belakangan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa persoalan gaji Kepala, Wakil dan Staf OIKN telah diselesaikan. Dia mencantumkan lampiran surat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang diterbitkan pada 30 Januari 2023.

Dalam Perpres tersebut terungkap total penghasilan Kepala Otorita IKN mencapai Rp172.718.840. Rinciannya, gaji pokok sebesar Rp5.040.000, tunjangan melekat meliputi keluarga dan beras Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13.608.000 dan tunjangan kinerja Rp153.422.000.

Sedangkan total penghasilan Wakil Kepala Otorita IKN mencapai Rp155.180.670. Riciannya, gaji pokok Rp4.899.300, tunjangan melekat meliputi keluarga dan beras Rp634.770, tunjangan jabatan Rp11.566.800, dan tunjangan kinerja Rp138.079.800.

Kepala dan Wakil Kepala OIKN berdasar Perpres tersebut diketahui juga mendapat fasilitas lainnya berupa dana operasional. Nilai dana operasional bagi Kepala OIKN sebesar Rp178.000.000 dan Wakil OIKN Rp145.000.000.

"Dapat disampaikan, hak keuangan pimpinan dan staf OIKN sudah tuntas diselesaikan, antara lain dengan terbitnya Perpres No 13/2023 tanggal 30 Januari 2023," jelas Prastowo dikutip dari akun X resmi miliknya, Selasa (4/6).

Sementara itu, Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengklaim mundurnya Bambang dan Dhony tak terkait dengan target rencana penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Sebagaimana dikatakan Mensesneg upacara tersebut akan tetap terlaksana di IKN.

Bahkan pada Selasa, 4 Juni 2024 sejumlah menteri menurutnya telah diagendakan melakukan simulasi terkait pelaksanaan acara tersebut. 

Basuki juga menilai mundurnya Bambang dan Dhony tidak akan menurunkan kepercayaan investor. Justru dia mengklaim bisa jadi akan semakin meningkatkan kepercayaan.

"Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan (investor) karena yang menggantikan menteri dan wakil menteri," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).

Bambang dan Dhony hingga kekinian belum menjelaskan secara gamblang alasan di balik keputusannya mundur. Keduanya hanya menyampaikan komitmennya akan terus membantu terwujudnya IKN sebagaimana yang telah dicita-citakan.

"Saya dan Pak Dhony Rahajoe sudah tidak bertugas sebagai pimpinan di OIKN. Namun kami akan terus memberikan sumbangan tenaga, pemikiran, dan keahlian demi keberhasilan terwujudnya IKN menjadi kota yang hijau, cerdas, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan," ungkap Bambang. 

Proyek Bermasalah

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah langsung mengungkit kicauan eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ketika ditanya ihwal mundurnya Bambang dan Dhony. 

Setahun yang lalu pada 7 Mei 2023, Said Didu menurut Trubus pernah mengungkap isu mundurnya Bambang dan Dhony. Lewat akun Twitter saat ini X @msaid_didu saat itu mengaku mendapat informasi kalau pimpinan Otorita IKN secara bersama akan mundur karena takut masuk penjara. 

Namun, isu tersebut saat itu dibantah Dhony yang menyebut informasi yang disampaikan Said Didu ini hoaks. Menurut Trubus bisa jadi informasi mundurnya Bambang dan Dhony memang telah lama direncanakan, tapi saat itu urung dilakukan karena berdekatan dengan agenda Pilpres 2024.

"Tapi sekarang realitanya terjadi. Jadi itu mengindikasikan atau membuktikan bahwa pembangunan IKN itu bermasalah," kata Trubus kepada Suara.com, Selasa (4/6).

Trubus menilai keputusan Bambang dan Dhony mundur sangat realistis. Sebab proyek pembangunan IKN memang memiliki sejuta masalah. 

Mulai dari tekanan target dari atasan yang terkesan tidak relevan hingga minimnya investor. Selain juga masalah lain terkait pembebasan lahan yang kerap bersinggungan dengan masyarakat adat.

"Jadi akhirnya pemilihan mundur ini menurut saya rasional karena memang sejuta masalah yang dihadapi," katanya. 

Trubus sendiri tak meyakinkan keputusan Jokowi menunjuk Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt. Wakil Kepala Otorita IKN dapat menyelesaikan masalah pembebasan lahan. 

"Karena urusan pertanahan itu urusan daerah bukan urusan pemerintahan pusat. Jadi membebaskannya juga nggak mudah, apalagi itu berhadapan dengan masyarakat adat. Itu kan harus logis," kata dia.

Sementara itu, pakar sosiologi perkotaan dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir berpendapat mundurnya Bambang dan Dhony akan berdampak fatal terhadap proyek pembangunan IKN. Sebab selama dua tahun ini keduanya dinilai sudah bekerja keras untuk menangani proyek skala besar dengan tingkat kerumitan yang tinggi tersebut. 

Sulfikar juga meragukan isu Bambang dan Dhony dimundurkan. Karena menurutnya kalau memang benar itu yang terjadi sangat konyol. Sebab puncak daripada pembangunan IKN selama dua tahun terakhir ini rencananya akan terjadi pada 17 Agustus 2024 di mana Jokowi telah merencanakan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di sana.

"Sangat ironi ketika dua bulan sebelum acara itu berlangsung Pak Bambang mengundurkan diri, dan saya kurang yakin kalau misalnya pengunduran diri ini karena diminta, karena menurut saya itu adalah sebuah keputusan yang sangat fatal," tutur Sulfikar kepada Suara.com, Selasa (4/6).

Bagi Sulfikar yang menarik saat ini ialah siapa sosok yang nantinya akan ditunjuk Jokowi sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN untuk menyelesaikan segala permasalahannya. Salah satunya terkait permasalahan pendanaan. 

Sulfikar menilai banyak sosok potensial yang bisa menjabat posisi tersebut. Namun dengan risiko dan target yang tinggi, dia meyakini siapapun yang diminta akan berpikir ulang untuk menerima tawaran tersebut. 

"Sebaiknya Jokowi tunjuk Gibran sebagai orang yg bertanggungjawab mengurus IKN sekalian. Biar kita lihat kemampuan Gibran untuk menarik investor ke IKN," pungkasnya.