Di Balik Tawaran Perjamuan JK ke Mega, Pilpres Ulang atau Desak Dua Putaran

Di Balik Tawaran Perjamuan JK ke Mega, Pilpres Ulang atau Desak Dua Putaran


Suara.com - USULAN hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 masih terus didengungkan di Senayan. Beberapa fraksi partai telah menyuarakan hak istimewa DPR RI itu dalam sidang paripurna.

Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD ternyata sudah lama membuka komunikasi untuk menempuh jalur politik demi membongkar kecurangan yang terjadi sepanjang Pemilu 2024.

Tak lain tak bukan, target utamanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta seluruh perangkatnya. Mereka ditengarai melakukan pelanggaran dalam proses pemilu.

                                                                                             ***     

BEBERAPA hari setelah pencoblosan 14 Februari 2024, digelar pertemuan tertutup antara kubu 01 dan kubu 03. Dalam persamuhan, dibahas sejumlah opsi untuk mengungkap dugaan pelanggaran terselubung saat Pemilu 2024 bergulir.

Hadir dari kubu 01, politisi senior Jusuf Kalla. Sementara dari perwakilan 03 diwakili Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Pertemuan JK dengan Hasto itu terkonfirmasi Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin, Indra Charismiadji.

"Kalau sama Hasto, konfirm itu," kata Indra melalui pesan singkat yang diterima Suara.com pada Kamis 7 Maret 2024.

Bahkan, JK dan Hasto diketahui sudah beberapa kali bertemu usai hari pencoblosan. Tak sendiri, Hasto dikabarkan ditemani oleh Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Dalam pertemuan itu, kubu 03 disebut-sebut sudah menyodorkan dokumen mengenai usulan hak angket kepada JK dan utusan kubu 01.

Salah satunya, mendorong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 digelar ulang. Pasalnya, Pilpres dinilai menjadi kontestasi politik yang paling banyak diduga terjadi kecurangan.

Indra Charismiadji (IG/indracharismiadji)
Indra Charismiadji (IG/indracharismiadji)

Namun belakangan diketahui, belum ada kata sepakat antara kubu 01 dan 03 mengenai usulan hak angket tersebut.

Selain membahas peluang kerja sama dalam urusan angket, pertemuan JK dan Hasto juga menjadi jalan pembuka untuk pertemuan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sumber Suara.com di internal Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin mengonfirmasi hal tersebut. JK turun gunung untuk membuka keran kerja sama dengan PDIP.

"Memang lagi diupayakan, masih ada luka-luka antara Bu Mega sama Pak Surya Paloh," kata sumber itu saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat 8 Maret 2024.

Dikonfirmasi terkait isi pertemuan JK dan Hasto, Indra mengaku tidak mengetahui hal tersebut secara detail.

"Kayaknya benar-benar terbatas infonya," jelas Indra.

Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin, Sudirman Said menjelaskan salah satu pertemuan JK dan Hasto berlangsung saat keduanya menghadiri forum diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret 2024. Sudirman turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Sebelum diskusi dimulai, Sudirman mengatakan bahwa JK dan Hasto berdiskusi tentang adanya upaya untuk melakukan klarifikasi terhadap segala dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pemerintah.

"Artinya, satu konsen bersama, untuk mengklarifikasi yang sudah terjadi. Supaya pemerintah ke depan siapa pun yang dilantik tidak beban politik," ucap Sudirman ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu 9 Maret 2024.

JK sendiri juga mengonfirmasi kerap bertemu dengan Hasto setelah pencoblosan.

"Sering ketemu sih," singkat JK di Universitas Indonesia setelah mengisi acara diskusi.

Rayuan Hidangan Makassar

MEGAWATI Soekarnoputri merayakan ulang tahun ke-77 pada Selasa, 23 Januari 2024.

Hamid Awaludin, orang terdekat Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, sengaja mendatangi kediaman Megawati di awal Februari. Ia menyambangi rumah Megawati dalam rangka perayaan ulang tahun orang nomor satu partai berlambang banteng moncong putih itu.

Kepada Suara.com, Hamid mengaku sering bersilaturahmi ke kediaman Megawati, kecuali saat pandemi Covid-19 melanda Tanah Air.

Ketika berkunjung, Megawati kerap menanyakan kondisi JK dan sang istri, Mufidah Jusuf Kalla kepada Hamid. 

Pertanyaan Megawati memancing Hamid menawarkan kepada anak kedua Bung Karno itu berkunjung ke kediaman JK.

“Bagaimana kalau Ibu Mega makan makanan Makassar di rumah Pak JK?” tawar Hamid.

Tanpa pikir panjang, Megawati langsung menyetujuinya dengan satu syarat.

“Iya, (tapi makanannya) jangan pedas,” ucap Megawati.

Sayangnya, rencana pertemuan yang dibungkus dalam perjamuan dengan sajian hidangan Makassar itu tak kunjung terlaksana.

Hamid mengungkapkan, kala itu Megawati sibuk berkeliling Jawa untuk berkampanye Pemilu 2024. Jodoh belum bersambut, ketika Megawati tengah luang, justru JK berangkat ke luar negeri.

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin [SuaraSulsel.id / Istimewa]
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin [SuaraSulsel.id / Istimewa]

Bahkan hingga penghitungan suara Pemilu 2024 sudah dimulai, keduanya belum juga duduk semeja untuk menyantap hidangan ala Makassar.

Pertemuan urung digelar, Hamid hanya bisa membayangkan pembahasan yang akan bergulir bila JK dan Megawati bertemu.

Proses penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dinilai banyak pihak penuh dengan kecurangan, naiknya harga beras hingga hak angket dianggap Hamid akan dibahas Megawati dan JK apabila keduanya bertemu.

Hamid menekankan, niat JK untuk menemui Megawati bukan membawa bendera Partai Golkar, melainkan pribadi yang peduli dengan nasib negara ke depannya.

“Tokoh itu tidak selalu harus diidentikkan dengan institusi. Tokoh itu andalannya adalah individual capacity karena, kecerdasannya, kejujuran dan integritasnya, kepemimpinannya, jejaknya, kepedulian sosialnya. Elemen-elemen itulah yang menjadi andalannya,” jelasnya.

Pertemuan JK dan Megawati itu tidak terlepas dari adanya kabar upaya kesepakatan pengguliran hak angket dari kubu 03 dengan 01.

Sebelum pertemuan tersebut, Hasto sebagai perwakilan dari PDIP menemui JK untuk menyodorkan kesepakatan yang dimaksud.

Namun, konon kabarnya, pihak 01 belum bisa menyepakati pakta integritas yang disodorkan oleh Hasto karena adanya perbedaan tujuan usai Pemilu 2024 selesai digelar.

Hamid sempat ditanya perihal adanya penyodoran kesepakatan dari Hasto Kristiyanto kepada JK terkait hak angket. Namun, ia tak menjawabnya lugas.

“Pak Hasto beberapa kali bertemu dengan Pak JK secara kebetulan di pelbagai acara,” ungkapnya.

Setengah Hati Usul Angket

Niat untuk mengumpulkan kekuatan dari kubu 01 dan 03 tampaknya masih belum bisa diwujudkan.

Alih-alih memikirkan hak angket, kedua kubu sekarang justru menyibukkan diri mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Semangat berapi-api hanya ditunjukkan saat tiga fraksi di DPR yakni PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelorakan usulan hak angket dalam sidang paripurna.

Anggota Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, anggota Fraksi PDIP, Aria Bima dan anggota Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur meneriakkan adanya pengguliran hak angket di parlemen.

Apa daya, api pengguliran hak angket malah meredup cepat. Masing-masing capres, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, juga nampak enggan memecut anggota DPR untuk segera mungkin menyiapkan hak angket.

Dalam kesempatan terpisah, Anies dan Ganjar malah kompak menyerahkan urusan hak angket kepada parpol yang ada di DPR RI.

"Kami menyerahkan kepada kawan-kawan yang ada di parlemen," kata Ganjar di kawasan Gondangdia, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyebut hak angket hanya ramai di ruang publik.

Pada kenyataannya, tidak ada pembahasan mengenai pengguliran hak angket di internal DPR.

Wakil Ketua DPP PPP Amir Uskara mengungkapkan, partainya saja tidak pernah membahas soal wacana hak angket.

“Belum pernah ada pembahasan baik di DPP maupun di fraksi sendiri, maka tentu kalau ada misalnya kalau saya menganggap itu sebagai wacana karena sampai sekarang juga gerakan-gerakan yang di internal DPP sendiri kami belum lihat,” ungkapnya dikutip Sabtu 24 Maret 2024.

Kubu Ganjar-Mahfud sempat menawarkan kesepakatan kepada kubu Anies-Cak Imin untuk sama-sama menggulirkan hak angket di DPR RI. [Suara.com/Rochmat]
Kubu Ganjar-Mahfud sempat menawarkan kesepakatan kepada kubu Anies-Cak Imin untuk sama-sama menggulirkan hak angket di DPR RI. [Suara.com/Rochmat]

Hati Besar Anies

Minggu 18 Maret 2024, Anies mengumpulkan seluruh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin di kediamannya, Kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Sumber Suara.com yang hadir dalam pertemuan itu mengira bakal ada acara perpisahan para juru bicara dengan Anies.

Sebab berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU RI, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul telak dari pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

"Sabar ya pak," kata salah seorang Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Tapi ternyata, juru bicara yang hadir dalam pertemuan tersebut justru terdiam mendengar jawaban Anies bahwa pertempuran belum usai.

"Loh kita belum kalah, ini pertemuan bukan untuk pembubaran panitia. Masih panjang, masih banyak hal yang bisa terjadi antara 20 Maret sampai 20 Oktober," ujar Anies seraya ditirukan oleh sumber Suara.com.

Padahal, juru bicara yang hadir berharap akan ada langkah baru dari Mantan Gubernur DKI Jakarta setelah Pilpres tahun 2024.

"Yang saya rasakan sekarang ini persis seperti saat saya baru di-reshuffle. Orang-orang itu pada menyemangati saya. Di dalam hati saya, saya nggak sedih.” 

“Saya bahkan merasakan saya bakal ada tugas lain yang lebih berat, yang lebih besar. Dan itu terjawab sebagai Gubernur DKI Jakarta," kata Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era pertama Kabinet Jokowi itu.

Singkat cerita, pertemuan pun selesai dilaksanakan. Para juru bicara yang hadir, kata sumber Suara.com, masih terkesima dengan yang disampaikan oleh Anies.

Mereka seperti tidak tentu arah setelah pencoblosan rampung. Lantaran Anies pada saat itu lebih sibuk rapat dengan Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin untuk mempersiapkan gugatan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

"Itu dia ngomong begitu, bingung kita juga. Hatinya terbuat dari apa," tutur sumber Suara.com.

--------------------------------------------------------------------------------

Reporter: Rakha Arlyanto

Penyunting Pertama: Ria Rizki Nirmala Sari

Penyunting Akhir: Chandra Iswinarno