Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa membongkar adanya utang piutang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno sebesar Rp 50 miliar untuk pembiayaan kampanye dan logistik Pilkada DKI Jakarta 2017. Tidak lama berselang, surat pernyataan soal utang Anies itu beredar di media sosial.
Dalam surat yang ditandatangani Anies, utang yang dimaksud bukan Rp 50 miliar melainkan Rp 92 miliar. Utang tersebut dianggap lunas apabila Anies-Sandiaga memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.
![Infografis Utang Piutang Anies-Sandiaga. [Suara.com/Iqbal]](https://media.suara.com/pictures/original/2023/02/14/47995-infografis-utang-piutang-anies-sandiaga.jpg)
Ketum Joman Imanuel Ebenezer akan mendatangi Kantor DPP NasDem pada Selasa (14/2/2023) sore.
Anies Baswedan mengakui soal utang Rp 50 miliar untuk biaya politik di Pilkada DKI, lantas siapa penyokongnya?
Nama Anies Baswedan agak-agaknya selalu masuk pemberitaan nasional akhir-akhir ini, salah satu berita terbaru adalah tentang hutang sebesar Rp. 50 M kepada Sandiaga Uno.
Fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar setara batu bara milik Pemprov DKI ini dikerjakan mulai era eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Februari 2022.
Prabowo menegaskan arah kebijakan fiskal ke depan akan berlandaskan pada mazhab Ekonomi Pancasila
polemik
Pernyataan sang Kepala Negara itu disampaikan pertama kali di momen pidato sambutannya saat peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur
polemik
Peristiwa besar nasional dikaitkan dengan "peran" asing di baliknya, mungkin bukan hal baru. Tapi ini soal operasi FIMI di balik demonstrasi Agustus-September 2025 lalu.
video
Laut China Selatan yang adalah kawasan strategis jalur dagang itu belakangan tidak lagi sekadar jadi lahan pertikaian fisik, tapi juga perang informasi digital.
polemik
Bukan lagi sekadar arena adu otot kapal perang atau saling klaim wilayah, polemik Laut China Selatan (LCS) belakangan sudah memasuki medan perang digital. Seperti apa?
polemik
Inilah realitas baru demokrasi di sekitar kita, tidak saja seperti yang telah berlangsung di Indonesia, tapi kini juga dipraktikkan di negara Asia Tenggara seperti Filipina.
polemik
Padahal, Menko Kumham dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film Pesta Babi