Suara.com - Kamis 30 September 2021 hari ini, 58 pegawai KPK resmi dipecat dengan alasan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Banyak pihak menilai TWK hanyalah alat prosedural untuk menyingkirkan penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK yang berintegritas serta ditakuti para koruptor.
Dalam G30S/TWK OPERASI ‘MEMBUNUH’ KPK Part 1 ini, sejumlah pegawai KPK mengungkap pemecatan tanggal 30 September adalah puncak upaya untuk menyudutkan mereka: ‘di-KOMUNIS-kan’.
Mereka juga mengungkap adanya ‘pasal selundupan’ yang diusulkan oleh Firli Bahuri sehingga mendadak ada TWK, serta kejanggalan-kejanggalan lain yang intinya untuk "memberantas para pemberantas korupsi".
Sejumlah 57 Pegawai KPK yang dipecat pimpinan lembaga antirasuah, yang dikomandoi Firli Bahuri, mendeklarasikan Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57 Institute).
Menurut Zaenur, persoalan-persoalan teknis yang muncul itu tidak bisa dianggap sederhana saja.
Polri berencana merekrut 57 pegawai KPK non aktif jadi ASN di lingkungan Polri
"Kalau Indonesia mau maju, kalau Indonesia mau benar, kalau Jokowi yang bertanggung jawab, karena dia yang memulai," tegasnya.
Nama-nama yang disebut dan diduga lakukan pemalsuan itu di antaranya Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti
polemik
Kondisi ekonomi yang sulit dan ketimpangan yang tajam di wilayah aglomerasi menciptakan lahan subur bagi tindak kejahatan
polemik
Prabowo menegaskan arah kebijakan fiskal ke depan akan berlandaskan pada mazhab Ekonomi Pancasila
polemik
Pernyataan sang Kepala Negara itu disampaikan pertama kali di momen pidato sambutannya saat peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur
polemik
Peristiwa besar nasional dikaitkan dengan "peran" asing di baliknya, mungkin bukan hal baru. Tapi ini soal operasi FIMI di balik demonstrasi Agustus-September 2025 lalu.
video
Laut China Selatan yang adalah kawasan strategis jalur dagang itu belakangan tidak lagi sekadar jadi lahan pertikaian fisik, tapi juga perang informasi digital.
polemik
Bukan lagi sekadar arena adu otot kapal perang atau saling klaim wilayah, polemik Laut China Selatan (LCS) belakangan sudah memasuki medan perang digital. Seperti apa?