Suara.com - Kamis 30 September 2021 hari ini, 58 pegawai KPK resmi dipecat dengan alasan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Banyak pihak menilai TWK hanyalah alat prosedural untuk menyingkirkan penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK yang berintegritas serta ditakuti para koruptor.
Dalam G30S/TWK OPERASI ‘MEMBUNUH’ KPK Part 1 ini, sejumlah pegawai KPK mengungkap pemecatan tanggal 30 September adalah puncak upaya untuk menyudutkan mereka: ‘di-KOMUNIS-kan’.
Mereka juga mengungkap adanya ‘pasal selundupan’ yang diusulkan oleh Firli Bahuri sehingga mendadak ada TWK, serta kejanggalan-kejanggalan lain yang intinya untuk "memberantas para pemberantas korupsi".
Sejumlah 57 Pegawai KPK yang dipecat pimpinan lembaga antirasuah, yang dikomandoi Firli Bahuri, mendeklarasikan Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57 Institute).
Menurut Zaenur, persoalan-persoalan teknis yang muncul itu tidak bisa dianggap sederhana saja.
Polri berencana merekrut 57 pegawai KPK non aktif jadi ASN di lingkungan Polri
"Kalau Indonesia mau maju, kalau Indonesia mau benar, kalau Jokowi yang bertanggung jawab, karena dia yang memulai," tegasnya.
Pemerintah terlalu berhati-hati, bahkan cenderung tunduk pada kepentingan bisnis dan investor teknologi.
Tujuan ekonomi Indonesia sesuai amanat konstitusi bukan hanya soal mencari keuntungan belaka, tetapi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Akan lebih efektif dan efisien jika Jokowi memanfaatkan partai yang sudah eksis," ujar Agung.
Sebagai film keenam dalam seri Final Destination, Bloodlines menempuh jalur yang cukup berani.
Kasus nepotisme jamak ditemui di Indonesia, tapi hampir tak pernah masuk dalam proses penyidikan
Salah satunya dengan melakukan identifikasi berbasis data terkait jemaah terdampak.
BGN mewacanakan asuransi bagi penerima program MBG usai kasus keracunan. Kritik bermunculan menilai asuransi penerima manfaat MBG beban anggaran.