Senin, 01 Jan 2024
Suara.com - Kamis 30 September 2021 hari ini, 58 pegawai KPK resmi dipecat dengan alasan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Banyak pihak menilai TWK hanyalah alat prosedural untuk menyingkirkan penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK yang berintegritas serta ditakuti para koruptor.
Dalam G30S/TWK OPERASI ‘MEMBUNUH’ KPK Part 1 ini, sejumlah pegawai KPK mengungkap pemecatan tanggal 30 September adalah puncak upaya untuk menyudutkan mereka: ‘di-KOMUNIS-kan’.
Mereka juga mengungkap adanya ‘pasal selundupan’ yang diusulkan oleh Firli Bahuri sehingga mendadak ada TWK, serta kejanggalan-kejanggalan lain yang intinya untuk "memberantas para pemberantas korupsi".
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap KPK bisa mengikuti aturan penyadapan dalam RKUHP.
Ketua KPK Setyo Budiyanto masuk struktur Danantara dengan menjadi Komite Pengawasan dan Akuntabilitas.
Periode libur Lebaran ini disebut bisa mempengaruhi kelancaran proses pelaporan harta kekayaan bagi para penyelenggara negara.
KPK kritik Walikota Depok yang izinkan ASN mudik pakai mobil dinas. KPK ingatkan kepala daerah jadi teladan dan aset negara harus digunakan sesuai aturan. Gratifikasi langgar kode etik.
Harapan untuk Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada. Patrick Kluivert diminta untuk tidak coba-coba formasi demi hasil maksimal.
polemik
Apa yang menjadi tuntutan VISI dan AKSI untuk segera diselesaikan melalui Revisi UU Hak Cipta?
polemik
Wajib hukuman mati. Itu permintaan dari pihak keluarga dan saya pribadi sebagai kakak yang merasa kehilangan, ujar Subpraja.
polemik
Selain bertentangan dengan kebebasan pers dan prinsip terbuka untuk umum, pelarangan tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pengadilan.
polemik
Penghapusan SKCK perlu dipertimbangkan secara proporsional dengan kepentingan publik.
polemik
Patut diduga PT LTI terhubung dengan Partai Gerindra yang menjadikan proses penunjukan PT LTI menimbulkan konflik kepentingan, kata Erma.
polemik
Tindakan kekerasan yang melibatkan anggota TNI terhadap peserta demo tolak pengesahan UU TNI adalah sebuah peringatan, sekaligus upaya membungkam masyarakat sipil.