Yang Berlawan yang Disingkirkan: Pegawai Tak Lulus TWK Dibujuk Kerja di Luar KPK

Suara.com - Indonesia sudah 76 tahun merdeka, tapi belum bebas dari korupsi. Ada yang berkukuh berlawan membongkar beragam praktik rasuah, meski bertaruh nyawa. Namun, mereka kini malah disingkirkan.

“APA makna kemerdekaan bagi mas?” tanya saya kepada Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, pada suatu pagi pekan lalu.

“Nanti sore saja ya kita ngobrol….” jawab Novel.

Novel sudah mengabdi belasan tahun untuk negara dalam tugasnya memberantas korupsi. Nyawanya nyaris melayang karena hendak membongkar kasus korupsi bernilai besar.

Kini, mata kirinya buta, tak bisa digunakan. Sementara mata kanannya tak lagi mampu melihat secara baik.

Semua itu disebabkan air keras yang disiram dua polisi bernama Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette, empat tahun silam.

Kedua polisi itu mengakui menyiram Novel memakai air keras karena dendam pribadi. Tapi banyak pihak meyakini, teror itu karena sepak terjang Novel membongkar korupsi.

Novel berkukuh terus melakukan penyelidikan beragam kasus korupsi setelah teror itu. Tapi kini situasinya berbeda. Dia terancam dipecat karena tak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai syarat pegawai KPK beralih status menjadi pegawai negeri sipil.

Dia tak sendirian. Ada banyak penyidik KPK yang sejak lama memunyai reputasi baik memberantas korupsi, juga tak lulus TWK.

Pegiat antikorupsi menilai, TWK adalah cara pemimpin KPK saat ini, yakni Firli Bahuri Cs, untuk menyingkirkan penyidik-penyidik yang memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

Belakangan, Ombudsman RI menyatakan pelaksanaan TWK cacat administrasi. Sementara Komnas HAM menegaskan TWK melanggar hak asasi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lulus.

“Situasi saat ini bertolak belakang dengan tujuan perjuangan para pendiri bangsa,” kata Novel kepada saya, sore, hari yang sama.

Cita-cita pendiri bangsa memerdekakan Indonesia adalah agar rakyat sejahtera, makmur, dan cerdas. Tapi, tujuan itu hanya bisa dicapai kalau tak ada pengkhianatan bernama korupsi.

Novel menceritakan, dulu tertarik bergabung KPK karena cita-cita seperti itu juga, yakni menjaga negara dengan cara memberantas korupsi.

“Itu sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri bangsa,” kata dia.

Namun, dia mengakui situasi di internal KPK justru memprihatinkan beberapa waktu ke belakang. Lembaga itu tampak tak lagi bertaring membongkar kasus-kasus besar.

Melawan sehormat-hormatnya

“SAAT kita semua memperingati HUT ke-76 kemerdekaan, kita juga dihadapkan dengan upaya menyingkirkan orang-orang yang sedang berjuang memberantas korupsi,” kata Novel.

Semua bermula dari naiknya Firli Bahuri Cs ke kursi pemimpin KPK. Sejak proses penentuan di parlemen, para pegiat antikorupsi sudah mengecam dan mendesak agar Firli Dkk tidak dipilih menjadi pemimpin KPK.

Ada banyak hal yang melatari protes dan penolakan itu. Satu dari sekian banyak alasan para penolak adalah, rekam jejak Firli justru bisa menghambat pemberantasan korupsi.

Novel mengakui, sejak KPK dipimpin Firli, indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia mengalami penurunan.

“Tahun 2020, IPK Indonesia turun tiga poin dari tahun sebelumnya,” kata Novel.

Akibatnya sangat fatal, pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan investasi ikut terimbas penurunan IPK.

Segendang sepenarian, korupsi besar-besaran di tengah penurunan IPK serta pandemi covid-19 juga semakin marak.

Sebut saja kasus korupsi bantuan sosial covid-19 oleh eks Menteri Sosial Juliari P Baturabara, gratifikasi izin ekspor benih lobstern eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta kasus mafia pajak Angin Prayitno Aji.

"Tapi kemudian, orang-orang yang menangani justru malah mau disingkirkan," kata Novel.

Novel tak memungkiri pegawai KPK yang tak diluluskan dalam proses TWK merupakan pegawai terbaik.

Pegawai yang tak lulus TWK rata-rata anggota Direktorat Penindakan KPK. Direktorat ini berprean penting dalam penyidikan, penyelidikan, pencegahan, dan subdivisi pendukung lainnya.

"Ini orang-orang terbaik yang disingkirkan. Orang- orang yang menangani perkara besar. Akhirnya, perkara besar itu tidak berjalan dengan sungguh-sungguh, dan itu yang lebih menyakitkan lagi," ungkap Novel.

Novel juga menyayangkan pemimpin KPK yang menyatakan keberatan atas temuan Ombudsman RI soal maladministrasi proses pelaksanaan TWK.

"Kita melihat pimpinan melawan seperti itu kan justru menunjukkan ada motivasi buruk, karena harusnya penegak hukum itu asas nya itu kejujuran dan taat hukum.”

Kalau tidak jujur serta tak taat hukum, maka tidak bisa diharapkan sebagai penegak hukum. Apalagi ditambah dengan diabaikannya instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta TWK tidak merugikan pegawai KPK.

"Arahan presiden juga sudah jelas. Maka upaya pimpinan membangkang itu sesuatu yang memalukan," ucap Novel.

Novel memiliki keyakinan Presiden Joko Widodo akan mengambil sikap terkait polemik TWK ini. Tentunya, Jokowi pasti memahami situasi lembaga antirasuah yang kini mengalami pelemahan terkait sejumlah pegawai yang akan disingkirkan.

Dia menyesalkan perilaku pimpinan KPK yang justru bertindak tidak sesuai mandat, norma-norma ataupun nilai-nilai pemberantasan korupsi.

"Itu belum pernah terjadi selama ini. Baru sekali ini. Ya, itu memalukan sekali lah," ungkap Novel.

Iming-iming

NOVEL mengakui sempat mendapatkan pasokan informasi, bahwa pegawai KPK yang tak lulus TWK akan ditawarkan pekerjaan di luar lembaga tersebut.

"Ada yang nawar-nawarin segala macam, itu enggak pernah kelihatan. Kita hanya dengar-dengar saja," ucap Novel.

Kalaupun nantinya ditawarkan kerjaan di tempat lain, Novel bersama pegawai KPK yang tidak lulus TWK bertekad tak bakal meladeninya.

"Ini bukan sekadar takut kehilangan pekerjaan. Kami di KPK bukan sekadar mau bekerja, tapi berjuang untuk pemberantasan korupsi. Posisi kami semuanya menolak (bila diiming-imingi pekerjaan di luar KPK). Kami enggak pernah mau kompromi dengan hal yang seperti itu.”

Apalagi, kata Novel, pola pimpinan KPK yang diketuai Firli Bahuri sama sekali tidak selaras dengan upaya pemberantasan korupsi.

Maka itu, Novel bersama rekan rekannya yang lain akan terus berjuang untuk bertahan agar marwah KPK tidak terus tergerus.

"Membuat kita semakin serius dan bersungguh-sungguh untuk membela negara. Makanya kita akan memanfaatkan segala kesempatan yang ada untuk tidak membiarkan upaya penghianatan atau penjegalan dari pemberantasan korupsi. Kami enggak akan membiarkan.”

Untuk diketahui, dari 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK dibagi menjadi dua bagian. Sebanyak 51 pegawai dianggap sudah mendapat rapor merah dalam TWK, sehingga tidak dapat kembali dibina atau terus mengabdi sebagai insan KPK.

Sedangkan 24 pegawai lainnya masih diberi kesempatan mengikuti pelatihan bela negara yang diselenggarakan KPK bersama Kementerian Pertahanan. Namun, dari 24 pegawai KPK itu, yang ikut hanya sebanyak 18 orang. Itu pun belum tentu mereka dapat lulus menjadi PNS.

Jengkel

NOVEL benar-benar dibuat jengkel karena pemimpinnya di KPK sering gembar-gembor serius mengusut kasus-kasus korupsi besar.

"Tapi faktanya, sampai sekarang kita tidak mendengar proses itu dilakukan dengan sungguh-sungguh," ucap Novel.

"Bahkan orang-orang yang terlibat pun tidak terlalu banyak diungkap. Yang sudah kena pun dalam proses persidangan justru malah diproses sekadarnya. Tuntutannya ringan dan segala macam," tambah Novel.

Novel bersama puluhan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK hingga kekinian tetap berupaya melakukan perlawanan.

Dia mengatakan, perlawanan itu serupa dengan para pejuang kemerdekaan dalam hal semangat juang yang tak pantang menyerah.

“Kami tidak khawatir atau takut kehilangan pekerjaan. Tapi perlawanan ini adalah bentuk pengabdian kami kepada negara. Melawan ketidakadilan agar tetap bisa memberantas korupsi,” kata dia.

Giroh untuk berjuang melawan putusan para bosnya itu semakin menguat setelah Ombudsman RI menilai TWK mengandung maladministrasi.

Begitu pula setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menggelar penyelidikan dan menemukan 11 pelanggaran HAM dalam proses TWK.

Namun, hal yang paling membuat Novel dan kawan-kawannya semakin bersemangat melakukan perlawanan adalah fakta upaya pemberantasan korupsi sedang ‘dibajak’.

Selain itu, kata dia, terdapat upaya terselubung, konspiratif, melawan hukum dan bertentangan dengan upaya memberantas korupsi. Itu semua yang dijadikan semangat untuk melawan.

"Ketika orang sedang melakukan tugas kepentingan negara memberantas korupsi dan itu dilawan, diserang, dikerjai, disingkirkan. Maka ini bentuk-bentuk pengkhianatan kepada negara, dan kami enggak boleh biarkan," kata Novel.

"Inilah yang membuat semangat itu, bahwa kepentingan negara enggak boleh kalah.”