Di Balik Banjir Jakarta, Misteri Hilangnya 50 Danau Kecil

Suara.com - Ketika warga Jakarta baru saja menutup tahun 2019 dengan ribuan kenangan, hari pertama 2020, Rabu 1 Januari 2020, mereka justru disambut genangan. Di baliknya, puluhan danau hilang entah ke mana.

CURAH HUJAN sangat tinggi sejak malam pergantian tahun 2019 - 2020, Selasa (31/12), membuat wilayah Jakarta dan sekitarnya dihantam banjir.

Sejak Selasa malam sampai Rabu dini hari, curah hujan yang sangat lebat, mencapai lebih dari 300 mm. Sebagai perbandingan, BMKG mencatat intensitas curah hujan saat Jakarta mengalami banjir besar, di antaranya pada 1996, mencapai 216 mm per hari.

Pada 2002 mencapai 168 mm per hari; 2007 mencapai 340 mm per hari; 2013 mencapai 100 mm per hari; 2015 mencapai 277 mm per hari; dan 2016 mencapai 100-150 mm per hari.

Banjir di Jakarta juga tak lepas dari kontribusi air yang terkirim dari daerah sekitarnya, seperti Depok dan Bogor melalui Kali Ciliwung.

Selain kiriman air melalui sungai yang meluap, situ-situ atau danau kecil di sejumlah titik banyak yang tidak aktif sebagai penampungan. Bahkan, banyak situ di wilayah sekitar pinggiran Jakarta yang sudah hilang atau beralih fungsi.

Padahal situ berfungsi sebagai penampungan air, zona resapan air, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengendali banjir.

Berdasarkan data  Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR RI, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek terdapat 207 situ.

Di antaranya DKI Jakarta 16 situ; Kota Bekasi 4 situ; Kabupaten Bekasi 14 situ; Kota Depok 26 situ; dan, Kabupaten Tangerang 29 situ.

Kemudian Kota Tangerang 8 situ; Kota Tangerang Selatan 9 situ; Kota Bogor 6 situ dan Kabupaten Bogor 95 situ.

Dari jumlah tersebut, 50 situ di antaranya sudah tidak ditemukan atau hilang dan beralih fungsi.

Beberapa di antaranya berubah menjadi perumahan, taman kota, bahkan menjadi pabrik. Selain itu, terdapat 7 situ yang baru ditemukan. 

Situ Bunder jadi perumahan

Mendung bergelayut di langit Kota Depok, Jawa Barat, tatkala Muhammad Yusuf duduk termangu di pos keamanan kompleks Perumahan Taman Duta, Kecamatan Sukmajaya.

Sorot matanya memandang jauh ke langit, khawatir guyuran hujan deras akan menimbulkan banjir.

Kompleks perumahan itu menjadi langganan banjir bila hujan lebat lebih dari satu jam. Baru baru ini, pada 1 Januari 2020, kompleks itu kebanjiran. Banyak rumah warga terendam air sampai lutut orang dewasa.

“Di sini langganan banjir sejak dulu. Kalau hujan deras lebih dari sejam bisa banjir. Tapi biasanya cepat surut, kalua banjir pagi sore sudah surut,” kata Yusuf kepada Suara.com, Senin (13/1/2019).

Perumahan Taman Duta sering kebanjiran, karena dulunya area itu merupakan rawa. Selain rawa, juga terdapat situ yang bernama ‘Situ Bunder’.

Suara.com melihat titik lokasi bekas Situ Bunder tersebut yang terletak di RT5/RW7. Bekas situ itu kini sudah menjadi lahan parkir mobil warga seluas 6000 meter, dan sebagiannya lagi menjadi pabrik tahu.

Berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Situ Bunder terakhir diukur oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas 2 hektare.

Selain untuk serapan air hujan, situ itu dahulunya juga berfungsi untuk cadangan air bersih dan pengairan sawah.

Yusuf mengaku tahu persis hal tersebut, karena ia lahir di sana hingga pada usia senjanya menjadi hansip kompleks. 

“Situ Bunder ini dahulunya sumber mata air, digunakan untuk pengairan sawah di musim kemarau,” kata pria 68 tahun itu.

Saefudin, satpam RT 05 menjelaskan, sebelum diuruk menjadi lahan parkir mobil warga, bekas Situ Bunder sempat menjadi tempat pembuangan sampah sementara penghuni perumahan. Baru sekitar 8 tahun belakangan diuruk menjadi lahan parkir mobil.

Perumahan Taman Duta itu dibangun pada 1985. Sebelumnya, kompleks itu adalah rawa, empang dan terdapat Situ Bunder.

Bekas rawa dan Situ bunder diuruk sejak tahun 1983. Perumahan itu dibelah oleh kali kecil yang dinamakan Kali Laya.

“Dulu kompleks ini banyak empang-empang gede. Pemilik empang gede ada tiga orang, yaitu pak haji Delamit, pak haji Reges, yang satu lagi saya lupa. Mereka sudah pada meninggal,” kata Saefudin. 

Situ Rawa Been jadi pabrik

Selain beralih fungsi menjadi perumahan, ada juga situ yang diubah menjadi pabrik. Seperti Situ Rawa Been yang berada di kawasan industri MM2100, Desa Danau Indah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang diuruk menjadi area kegiatan pabrik dan kantin.

Situ Rawa Been luas awalnya 6 hektare. Namun, kekinian, luasnya berkurang menjadi 4,8 hektare setelah diukur oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2009.

Pantauan Suara.com di lokasi, titik lokasi bekas Situ Been tersebut kini menjadi pabrik PT Bekasi Fajar. Sebagian lagi menjadi jalan Kawasan industri MM2100.

Selain Situ Bunder, tercatat empat situ lainnya beralih fungsi di depok. Di antaranya adalah Situ Ciming yang berada di Desa Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, dengan luas awal 1,5 hektare.

Kemudian Situ Krukut yang terletak di Kecamatan Limo dengan luas awal 9 hektare. Sementara pengukuran tahun 2008, diketahui luasnya berkurang menjadi 7,60 hektare.

Lalu Situ Pasir Putih yang berada di Sawangan, dengan luas awal 8 hektare. Terakhir, Situ Lembah Gurame di Depok Jaya, tersebut berubah menjadi taman kota.

Pakar Lingkungan Hidup Universitas Indonesia, Tarsoen Waryono mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan Ibu Kota kebanjiran hampir setiap tahun karena wadah serapan air hujan banyak tidak aktif.

Situ atau waduk sangat penting dan diperlukan di Jakarta dan kota-kota penyangga sekitarnya sebagai tandon air.

“Solusinya untuk mengatasi banjir di Jakarta salah satunya adalah buat situ-situ atau waduk, karena apa, Kelapa Gading yang tadinya itu tandon air sekarang sudah dibangun gedung dan mall. Jadi harus ada penggantinya, itu yang harus dilakukan,” kata Tarsoen.

Oleh karena itu, lanjut dia, izin pembangunan gedung dan mal baru di Jakarta harus dihentikan.

Sebab pembangunan gedung-gedung itu semakin memperparah dan ancaman besar banjir setiap tahun terus menghantui.

Menurut dia, di DKI Jakarta dahulunya ada sekitar 48 situ atau waduk, namun luasnya kecil-kecil. Sebagian dari situ-situ itu telah hilang dan beralih fungsi.

“Kalau itu dihidupkan saya rasa mampu menampung luapan air. Situ-situ tersebut jalan hanya penampungan tetapi tidak disalurkan. Kalau di Depok ada 26 situ, ternyata situ-nya ini dibiarkan, bahkan terancam untuk diuruk menjadi pemukiman.”

Siapa ambil lahan situ?

Hampir setiap tahun Jakarta dan sekitarnya dilanda banjir. Kala curah hujan tinggi mengguyur Ibu Kota, warga jadi waspada dengan ancaman banjir.

Termutakhir awal tahun 2020, banjir besar kembali melanda sejumlah titik di Jakarta dan daerah sekitar.

Selain luapan air sungai dari hulu Bogor, faktor yang menyebabkan Jakarta kebanjiran adalah banyak tandon air seperti situ tidak aktif di ibu kota maupun kota-kota penyangga. 

Bahkan, sebagian di antaranya hilang dan beralih fungsi. Seperti di Kota Depok, dari 26 situ, 5 di antaranya sudah hilang dan berubah fungsi.

Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad mengatakan, situ-situ yang hilang itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Ia menduga, situ beralih fungsi menjadi perumahan itu karena ada keterlibatan oknum di tingkat kementerian  yang mengurusi hal tersebut.

Sebab ada lahan situ tersebut sudah disertifikasi oleh perorangan maupun swasta pengembang properti.

"Situ yang hilang sedang dikaji oleh Kementerian PUPR, akan diselesaikan. Rata-rata menjadi perumahan, (lahan) dimiliki developer dan oleh warga masing-masing. Ternyata mereka semua rata-rata punya sertifikat," kata Idris kepada Suara.com seusai diskusi pengelolaan banjir di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Selain itu, masalah lainnya adalah sejumlah situ luas lahannya menyusut, lantaran tidak diurus oleh pemerintah.

Ia mencontohkan Situ Rawa Besar di kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok luas awalnya 17 hektare sekarang dihitung berkurang menjadi 11 hektare.

Artinya, ada 6 hektare lahan Situ Rawa Besar itu yang dicaplok dan disertifikasi oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Padahal Situ Rawa Besar itu merupakan danau untuk penampungan air hujan agar tidak mengalir dan mengakibatkan banjir di Jakarta.

"Rawa Besar ini kan terjadi pengurangan, bagaimana ceritanya. Sebagian lahannya dimiliki oleh warga, bahkan tanah itu bersertifikat, ini kan aneh. Tanah negara disertifikasi, berarti oknum-oknum ini bertindak oleh siapa, ya oleh Kementerian ATR/BPN," tudingnya.

Menurut Idris, permasalahan banyak situ yang hilang dan beralih fungsi karena selama ini otoritas pengelolaan berada di tangan pemerintah pusat.

Tidak ada penyerahan otoritas atau kewenangan ke pemerintah setempat, padahal titik situ berada di daerah.

"Baru tahun 2017 (otoritas) diserahkan ke pemerintah provinsi, inipun bukan tidak ada masalah, tetap ada. Karena anggaran dana-dana provinsi hanya untuk provinsi, dibagi-bagi ke 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.”

Sedangkan daerah penyangga yang menjaga Jakarta dari ancaman banjir adalah Kota Depok. Sebab Kota Depok paling banyak memiliki situ, yakni ada 26 yang kini tersisa 23.

Jika situ di Kota Depok diaktifkan semuanya untuk mengurangi debit air di sungai seperti Angke dan Ciliwung, ia yakin dapat menangani masalah banjir di ibu kota.

Namun, tidak hanya mengandalkan situ, tapi saluran air dari hulu hingga hilir juga harus diperbaiki.

Misalnya pemukiman di sepadan sungai harus dibebaskan, tidak boleh ada bangunan di sana.

Salah satunya caranya adalah kebijakan keringanan pajak bumi bangunan (PBB) bagi warga yang memiliki lahan di sepadan sungai.

Kemudian masalah hutan-hutan dan sawah yang dahulunya menjadi tempat aliran air sungai. Selama ini, jika curah hujan tinggi, airnya mengalir lagi ke sungai Ciliwung. Oleh karena itu, lahan-lahan itu harus dimiliki oleh negara.

"Nah ini kan harus dimiliki negara. Bagaimana negara ini bisa memiliki lahan-lahan ini supaya tidak dimiliki oleh warga, karena kalau dimiliki negara bisa dikelola. Bisa untuk bangun hutan kota, ataupun RTH-RTH lain.”

Dia menuturkan, biaya untuk revitalisasi situ lumayan besar. Ia mencontohkan baru saja merevitalisasi danau UI menghabiskan dana sebesar Rp 50 miliar. Itupun belum maksimal. Dana sebesar itu dapat dari bantuan Pemprov DKI Jakarta.

"Kami diberi dana sekitar Rp 50 miliar dari Pemprov DKI untuk revitalisasi danau UI, itu tidak ada apa-apanya. Hanya cuma mengeruk lumpur dan sampah dari danau. Nah sementara kan tak cukup itu.”

Birokrasi kompleks

Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah mengakui ada persoalan alihfungsi situ di daerahnya. Di Tangerang, dari 9 danau kecil, 4 di antaranya sudah beralih fungsi.

Empat situ yang beralih fungsi di Kota Tangerang itu adalah Situ Kompeni di Rawa Bokor, Serpong yang memiliki luas 70 hektare.

Selanjutnya Situ Kunciran di Desa Kunciran, Serpong seluas 3 hektare; Situ Plawad di Serpong seluas 6,5 hektare; dan, Situ Bojong di Cikupa seluas 7,6 hektare.

Arief menuturkan, permasalahannya adalah situ-situ tersebut merupakan aset milik Pemprov Banten.

Sedangkan pengelolaannya selama ini di bawah kendali pemerintah pusat, yakni Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane Ciliwung (BBWSCC) Kementerian PUPR.

"Sebenarnya pemerintah kota meminta serahkan saja ke kota asetnya, jadi kami yang merawat, dari pada hilang begitu saja,” kata Arief.

Menurut dia, situ-situ yang hilang di Kota Tangerang telah beralih fungsi menjadi permukiman. Namun ia tidak mengetahui titik lokasinya di mana saja.

"Tidak ketemu (titiknya), sudah jadi rumah, yang lain jadi apa kami enggak tahu," kata dia.

Arief menambahkan, situ-situ yang ada sekarang luas lahannya terus berkurang. Oleh karena itu, situ-situ tersebut perlu dinormalisasi.

"Makanya kami mau dinormalisasi, tapi harus izin karena kewenangan pusat. Itu kesulitan kami begitu, padahal kami ingin segera dieksekusi.”