Isi Dokumen Semut Merah yang Diduga Plot Menjatuhkan Gus Dur
Home > Detail

Isi Dokumen Semut Merah yang Diduga Plot Menjatuhkan Gus Dur

Reza Gunadha | Erick Tanjung

Rabu, 08 Januari 2020 | 08:10 WIB

Suara.com - Buku Menjerat Gus Dur (2019; Numedia Digital Indonesia), menggegerkan publik karena mengungkap skandal dugaan adanya skenario sejumah elite politikus melengserkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari tampuk kursi kepresidenan tahun 2001.

Virdika Rizky Utama, penulis buku tersebut, kepada Erick Tanjung—jurnalis Suara.com—mengakui tergerak menyusun buku itu berdasarkan dua dokumen rahasia temuannya.

Satu di antara dua dokumen itu adalah, surat berisi notulensi rapat elite politik Partai Golkar dan sejumlah pihak di rumah Arifin Panigoro pada 22 Juni 2000. Notulensi sebanyak 9 lembar itu tertanggal 3 Juli 2000 yang ditandatangani oleh Priyo Budi Santoso.

Kedua, surat bercap confidential berjumlah 3 lembar yang ditulis Fuad Bawazier kepada Ketua Umum Golkar, Akbar Tandjung tertanggal 29 Januari 2001.  

Khusus soal surat Fuad Bawazier yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Akbar Tanjung, terbilang unik.

Sebab, berdasarkan kop surat, terdapat keterangan waktu yakni tanggal 16 Januari 2001 pukul 22.43 WIB.

Namun pada bagian akhir surat, persis di atas nama Fuad Bawazier, tertera tanggal 29 januari 2001 atau dua hari sebelum Memorandum I oleh DPR untuk Gus Dur.

Surat yang ditulis oleh Fuad Bawazier untuk Akbar Tandjung menyebut bahwa surat itu adalah satu pelaksanaan rencana Semut Merah alias Semer.

“Tugas yang diberikan kepada Fuad Bawazier berkaitan dengan penggalangan opini, dukungan masyarakat luas, mahasiswa, media, ormas, pengusaha, cendekiawan, preman, kelompok kanan, serta masyarakat lainnya di seluruh Indonesia, dalam rangka penjatuhan kredibilitas Presiden Wahid melalui kasus Buloggate dan Bruneigate yang telah berjalan sesuai rencana,” tulis Virdika, hlm 151.

Virdika pada halaman yang sama melanjutkan, “Bahkan lebih dari itu, kekuatan dan efek dari operasi tahap pertama ini–menurut pandangan Fuad—sudah harus ditingkatkan kepada pelaksanaan operasi skenario kedua, yakni: memaksa Gus Dur mundur dan mendorong Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, yang akan bisa kendalikan dan pada akhirnya akan kita singkirkan juga.”

Pada surat Fuad yang didapatkan Virdika, terdapat 7 laporan garis besar dan sejumlah rekomendasi hasul pelaksaan skenario pertama (halaman 152-153).

Pertama, BEM PTN dan PTS seluruh Indonesia yang telah dikoordinasi serta kelompok kanan ormas Islam untuk mengepung Senayan untuk menekan DPR agar menerima kerja pansus yang menyatakan Gus Dur telah menyalahgunakan kekuasaan.

Kedua, saat sidang paripurna digelar, mahasiswa akan bergabung dengan massa pemuda Partai Keadilan dan sejumlah ormas lainnya.

Ketiga, memperoleh dukungan dari sejumlah orang yang meemngaruhi beberapa kantong massa PDIP untuk melakukan demonstrasi menyikat Gus Dur di sidang parlemen.

Keempat, melakukan aksi borong dollar di pasar vaulta asing untuk menjatuhkan nilai tukar rupiah.

Kelima, kerja media massa yang bertugas mem-blow up secara kolosal dan provokatif semua pemberitaan berkaitan dengan tuntutan mundur terhadap Gus Dur.

Keenam, penggiringan opini publik oleh para tokoh dan cendekiawan atas kegagalan pemerintahan Gus Dur lewat tulisan di media massa.

Ketujuh, tugas saudara Dien Syamsuddin untuk mengendalikan MUI lewat kasus Ajinomoto telah berhasil memaksa para ulama dan tokoh agama mencabut dukungannya kepada presiden.

Erick Tanjung, jurnalis Suara.com yang melakukan wawancara terhadap Virdika, juga diberi kesempatan untuk mereproduksi dokumen tersebut.

Berikut selengkapnya:

Halaman pertama

[Virdika/repro Suara.com oleh Erick Tanjung]
[Virdika/repro Suara.com oleh Erick Tanjung]

Halaman kedua

[Virdika/repro Suara.com oleh Erick Tanjung]
[Virdika/repro Suara.com oleh Erick Tanjung]

Halaman ketiga

[Virdika/repro Suara.com oleh Erick Tanjung]
[Virdika/repro Suara.com oleh Erick Tanjung]

Bantahan Akbar dan Fuad

Akbar Tanjung sendiri, ketika dikonfirmasi oleh Virdika tanggal 24 januari 2019, mengatakan, "“Mungkin saja datanya, mungkin juga tidak. Kalau pun ada, saya tidak terlalu fokus atau memperhatikannya."

Kendati demikian, tulis Virdika pada halaman 154 manuskripnya, "Akbar mengakui bertemu dengan Fuad Bawazier beberapa kali. Hanya saja, lanjut Akbar, tak pernah membicarakan detail atau sejauh seperti yang tertulis di dokumen tersebut."

Sementara Fuad Bawazier kepada Virdika tanggal 25 Januari 2019 "Mengaku tak pernah membuat surat kepada Akbar Tandjung. Menurutnya, proses penjatuhan Gus Dur disebabkan oleh tindakan Gus Dur sendiri yang sering menimbulkan kontroversi".


Terkait

Putra dan Menantu Ikut Pilkada, Akbar Tanjung Yakin Jokowi Tak Ikut Andil
Selasa, 24 Desember 2019 | 21:19 WIB

Putra dan Menantu Ikut Pilkada, Akbar Tanjung Yakin Jokowi Tak Ikut Andil

Menurutnya tidak masalah apabila Jokowi memberikan jalan kepada putra dan menantunya untuk mencoba peruntungan di kancah perpolitikan.

Putra dan Menantu Jokowi Ikut Pilkada, Akbar Tanjung: Itu Hak Mereka
Selasa, 24 Desember 2019 | 19:00 WIB

Putra dan Menantu Jokowi Ikut Pilkada, Akbar Tanjung: Itu Hak Mereka

Akbar beranggapan, jika Gibran dan Bobby memandang dunia politik di Indonesia dinamis sehingga bisa membuka peluang bagi siapapun yang ingin terjun ke dunia politik.

Kontroversi Pelarangan Natal, Akbar Tanjung: Harus Beri Kesempatan
Selasa, 24 Desember 2019 | 18:16 WIB

Kontroversi Pelarangan Natal, Akbar Tanjung: Harus Beri Kesempatan

Akbar juga melihat kalau masyarakat nonmuslim juga kerap menghargai kegiatan ibadah muslim.

Respons soal Larangan Natal, Akbar Tanjung Curhat Masa Masuk SMA Katolik
Selasa, 24 Desember 2019 | 18:14 WIB

Respons soal Larangan Natal, Akbar Tanjung Curhat Masa Masuk SMA Katolik

Semasa SMP, Akbar habiskan di Perguruan Cikini dan memutuskan untuk melanjutkan di SMA Katolik Kanisius.

Terbaru
Ketika Aktor Asing Bermain di Narasi "Antek Asing"
polemik

Ketika Aktor Asing Bermain di Narasi "Antek Asing"

Senin, 18 Mei 2026 | 22:10 WIB

Peristiwa besar nasional dikaitkan dengan "peran" asing di baliknya, mungkin bukan hal baru. Tapi ini soal operasi FIMI di balik demonstrasi Agustus-September 2025 lalu.

Polemik Laut China Selatan Kini Jadi Perang Dingin Digital, Bagaimana Nasib Natuna? video

Polemik Laut China Selatan Kini Jadi Perang Dingin Digital, Bagaimana Nasib Natuna?

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17:27 WIB

Laut China Selatan yang adalah kawasan strategis jalur dagang itu belakangan tidak lagi sekadar jadi lahan pertikaian fisik, tapi juga perang informasi digital.

Polemik Laut China Selatan Masuki Babak Baru Lewat Perang Propaganda Digital, Bagaimana Indonesia? polemik

Polemik Laut China Selatan Masuki Babak Baru Lewat Perang Propaganda Digital, Bagaimana Indonesia?

Jum'at, 15 Mei 2026 | 23:55 WIB

Bukan lagi sekadar arena adu otot kapal perang atau saling klaim wilayah, polemik Laut China Selatan (LCS) belakangan sudah memasuki medan perang digital. Seperti apa?

Operasi Plastik Digital: Bagaimana AI dan Citra 'Gemoy' Kini Juga Merambah Asia Tenggara polemik

Operasi Plastik Digital: Bagaimana AI dan Citra 'Gemoy' Kini Juga Merambah Asia Tenggara

Jum'at, 15 Mei 2026 | 22:05 WIB

Inilah realitas baru demokrasi di sekitar kita, tidak saja seperti yang telah berlangsung di Indonesia, tapi kini juga dipraktikkan di negara Asia Tenggara seperti Filipina.

Siapa Aktor Di Balik Pembubaran Nobar Film Pesta Babi? polemik

Siapa Aktor Di Balik Pembubaran Nobar Film Pesta Babi?

Jum'at, 15 Mei 2026 | 17:33 WIB

Padahal, Menko Kumham dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan larangan nobar film Pesta Babi

Nalar yang Hilang di Kamar Kos, Menguak Tabir Tragedi 11 Bayi di Sleman polemik

Nalar yang Hilang di Kamar Kos, Menguak Tabir Tragedi 11 Bayi di Sleman

Selasa, 12 Mei 2026 | 21:25 WIB

Ada 11 bayi yang ditemukan tengah dititipkan. Sebagian besar lahir dari orang tua yang memilih menjauh dari peran pengasuhan sejak awal

Geger Guru Honorer Dilarang Mengajar 2027, Dihapus atau Diangkat? polemik

Geger Guru Honorer Dilarang Mengajar 2027, Dihapus atau Diangkat?

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:32 WIB

Isu guru honorer tak bisa lagi mengajar setelah 31 Desember 2026 sama juga ke telinga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti

×
Zoomed