Suara.com - Peristiwa 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30SPKI masih jelas teringat di benak Ilham Aidit, putra keempat DN Aidit, ketua CC PKI. Malam itu jadi malam terakhir ia berjumpa dengan ayahnya, setelah pada tanggal 23 November 1965 ia membaca kabar duka dalam surat kabar milik TNI, Berita Yudha dan harian Angktan Bersenjata: DN Aidit ditembak mati di Boyolali, Jawa Tengah. Tidak berhenti di situ, Ibunya, Soetanti pun ikut merasakan pahitnya kala itu, Soetanti dipenjara pada Maret 1966.
Setelah tragedi itu, hidup Ilham tak pernah sepenuhnya bebas. Nama Aidit yang melekat padanya berubah bak kutukan. Semasa duduk di bangku SMP, Ilham kerap dibully temannya "Aidit Gantung" atau "anak PKI". Tak hanya itu, semasa kuliah ia juga masih sering merasakan betapa tak merdeka hidupnya. Sekitar tahun 1988, banyak peraturan pemerintah yang melarang siapa pun yang terlibat langsung maupun tak langsung dengan PKI untuk menjadi pegawai negeri sipil. Namun ia keras kepala, Ia sempat mencoba tes sebagai CPNS. Ilham mengisi seluruh daftar riwayat hidupnya saat melamar, apa adanya. Semata-mata hanya untuk membuktikan apakah benar anak seorang PKI tidak bisa mencalonkan diri sebagai PNS.
Kini ketika Indonesia merayakan 74 tahun kemerdekaannya, Ilham mengakui diskriminasi seperti pada era Orba tak lagi kental dirasakan.
Simak cerita Ilham Aidit dalam video di atas.
Video Editor : Herianto
Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu lengkap dengan peci hitam terlihat mengantarkan Tom Lam dan istri hingga ke depan tangga menuju pintu pesawat
"Dalam pembicaraan tersebut, beliau menyampaikan bahwa Indonesia dan Vietnam sudah mempunyai hubungan yang sangat panjang, selama 70 tahun,"
Kunjungan kenegaraan To Lam ke Indonesia menandai 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam.
Prabowo akan menyambut To Lam dengan upacara kenegaraan dan dilanjutkan dengan pertemuan tte--tte antara kedua pemimpin
Harapan untuk Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 masih ada. Patrick Kluivert diminta untuk tidak coba-coba formasi demi hasil maksimal.
Apa yang menjadi tuntutan VISI dan AKSI untuk segera diselesaikan melalui Revisi UU Hak Cipta?
Wajib hukuman mati. Itu permintaan dari pihak keluarga dan saya pribadi sebagai kakak yang merasa kehilangan, ujar Subpraja.
Selain bertentangan dengan kebebasan pers dan prinsip terbuka untuk umum, pelarangan tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pengadilan.
Penghapusan SKCK perlu dipertimbangkan secara proporsional dengan kepentingan publik.
Patut diduga PT LTI terhubung dengan Partai Gerindra yang menjadikan proses penunjukan PT LTI menimbulkan konflik kepentingan, kata Erma.
Tindakan kekerasan yang melibatkan anggota TNI terhadap peserta demo tolak pengesahan UU TNI adalah sebuah peringatan, sekaligus upaya membungkam masyarakat sipil.