Gencatan Senjata AS-Iran, Apa Dampaknya Bagi Indonesia?

Suara.com - Kabar baik sempat diterima dunia, usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan secara resmi penghentian konfrontasi militer atau serangan dengan Iran pada Selasa (7/4/2026).

Kesepakatan tersebut diambil setelah ketegangan memuncak akibat penutupan Selat Hormuz dan ancaman serangan terhadap situs energi vital.

Hal tersebut dilakukan usai melewati pertempuran terbuka secara terang-terangan yang telah berlangsung selama 40 hari terakhir sejak pecah pada 28 Februari.

Lantas dengan adanya hal ini apa dampaknya buat negara kita Indonesia? apa segi positif dan negatifnya?

Sejarah Perang AS-Iran

Konflik anatara Iran dengan AS ini bukan merupakan babak baru. Hubungan antara AS dan Iran adalah salah satu konflik geopolitik paling rumit dan berkepanjangan di dunia.

Ketegangan antara kedua negara ini tidak terjadi dalam satu perang terbuka besar, melainkan melalui serangkaian krisis, perang proksi, dan sanksi ekonomi selama puluhan tahun.

Awal mula ketegangan berakar pada tahun 1953 ketika CIA (AS) dan intelijen Inggris membantu menggulingkan Perdana Menteri Iran yang terpilih secara demokratis, Mohammad Mossadegh, setelah ia menasionalisasi industri minyak Iran.

AS kemudian memperkuat kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi, yang memerintah secara diktator namun sangat pro-Barat.

Puncak kebencian rakyat Iran terhadap campur tangan AS berujung pada Revolusi Islam 1979. Shah digulingkan, dan Pemimpin Agung Ayatollah Khomeini berkuasa.

Kemudian pada tahun 2002, kelompok oposisi Iran mengungkapkan adanya fasilitas nuklir rahasia. Presiden AS George W. Bush memasukkan Iran ke dalam daftar "Axis of Evil" (Poros Setan) bersama Irak dan Korea Utara.

AS menuduh Iran berusaha membangun senjata nuklir, sementara Iran bersikeras program tersebut untuk tujuan damai (energi).

Pada 2015 di bawah Presiden Barack Obama, ketegangan sempat mereda dengan ditandatanganinya Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Iran setuju membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi.

Kemudian Presiden Donald Trump secara sepihak menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir pada 2018 dan menerapkan kebijakan "Tekanan Maksimum" melalui sanksi ekonomi berat.

Lalu terbaru perang kembali naik eskalasinya, usai AS-Israel menyerang Iran. Iran lantas membalas dengan menyerang sejumlah pangkalan militer AS dan menyerang langsung Israel. Iran lalu juga menutup Selat Hormuz, jalur logistik energi paling krusial di dunia.

Selat Hormuz Penting

Keputusan Iran menutup Selata Hormuz berdampak signifikan bagi dunia terutama secara ekonomi. Tak terkecuali buat Indonesia.

Salah satu yang paling dirasakan adalah gangguan rantai pasok kebutuhan energi yang berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM). Harga minyak sendiri menjadi melambung dengan ada hal tersebut.

Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.

Maka bukan hal yang tabu, penutupannya berdampak besar, terutama bagi negara-negara Asia yang menjadi tujuan hampir 90 persen pasokan minyak dan gas yang melewati jalur tersebut.

Sementara pemerintah Indonesia sendiri masih mensiasati kejadian tersebut dengan memilih tidak menaikkan harga BBM non subsidi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun 2026.

Menkeu menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam posisi yang sangat kuat dan aman untuk menopang subsidi energi bagi masyarakat.

Purbaya menjelaskan, bahwa pemerintah telah melakukan simulasi matang dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata mencapai 100 dolar AS per barel sepanjang tahun 2026.

Dengan perhitungan tersebut, defisit anggaran masih dapat ditekan di level 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Jadi sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata 100, aman," tegasnya.

Sementara itu, pernyataan terbaru dari Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri menilai ekonomi Indonesia berdampak karena krisis Selat Hormuz.

"Seperti banyak ekonomi negara Asia, Indonesia juga terdampak langsung dengan kenaikan harga bahan bakar, kenaikan harga barang, dan gangguan rantai pasok," jelas Al Dhaheri dikutip dari pemberitaan sejumlah sumber.

Adanya pernyataan Dhaheri, menggambarkan bahwa Indonesia tak akan selamanya kebal dari dampak perang AS-Israel dengan Iran.

Sambutan Baik Gencatan

Perbesar

Adanya pengumuman gencatan mendapatkan respons dari DPR RI. Seperti apa yang disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, yang menyatakan dukungan penuh atas tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran.

Dave juga menyoroti dampak instan kesepakatan ini terhadap sektor ekonomi, khususnya pasar energi dunia.

Ia mencatat adanya penurunan harga minyak secara signifikan pasca pengumuman gencatan senjata, yang dinilai akan membawa pengaruh positif bagi perekonomian nasional.

“Stabilitas energi dunia tentu berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kami melihat momentum ini sebagai peluang untuk memperkuat kerja sama internasional dalam menjaga jalur perdagangan dan pasokan energi yang aman,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, juga menyambut positif apabila gencatan senjata benar-benar dilakukan AS-Israel dan Iran.

Meski menyambut baik masa tenang selama dua minggu ini, Oleh Soleh menekankan bahwa langkah tersebut tidak boleh berhenti di situ saja.

Ia mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggunakan pengaruh diplomasinya di tingkat internasional guna memastikan perdamaian ini bersifat abadi.

“Pemerintah Indonesia harus aktif mendorong agar gencatan senjata ini menjadi permanen, sehingga perdamaian benar-benar terwujud,” lanjutnya.

Dampak Nyata

Analis Kebijakan Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim, memberikan catatan kritis terkait kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Meski dinilai berpotensi membawa dampak positif bagi stabilitas ekonomi global, Dafri memperingatkan agar Indonesia tidak mudah percaya begitu saja pada komitmen negara-negara yang terlibat.

Menurut Dafri, jika kesepakatan ini dipatuhi, maka salah satu keuntungan nyata bagi Indonesia adalah terjaganya pasokan energi yang akan menekan harga minyak dunia.

"Kalau saya anu ya, pertama dengan asumsi bahwa negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut memang mempunyai komitmen untuk apa menepati gitu ya, kesepakatan apa gencatan senjata tersebut, maka dampaknya sangat positif. Bukan cuman bagi negara-negara yang berkonflik, tapi juga bagi kita gitu ya, misalnya itu diharapkan kemudian memperlancar suplai minyak misalnya gitu ya, energi, dan itu akan menurunkan harga minyak dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita itu satu," ujar Dafri saat dihubungi Suara.com.

Selain aspek ekonomi, ia menilai dari sisi politik internasional, perdamaian di kawasan Timur Tengah sangat krusial mengingat wilayah tersebut merupakan mitra dagang utama Indonesia.

"Dua juga dari sisi politik begitu ya, itu akan baik gitu ya, meredakan ketegangan dan lain-lain itu. Jadi artinya terutama di kawasan Timur Tengah di mana banyak negara di situ yang nota bene adalah partner dagang kita ya, atau paling tidak misalnya Arab Saudi kita tahu itu negara sahabat kita berkaitan dengan ritualitas agama dan seterusnya," lanjutnya.

Ia mengkhawatirkan jika pelanggaran terus terjadi, kredibilitas negara-negara pendukung perdamaian, termasuk Indonesia, akan ikut tercoreng di mata publik internasional.

"Nah, jadi itu anunya tidak baik kalau kita terlalu ini gitu ya. Negatifnya yaitu tadi kalau misalnya kesepakatan ini kemudian diingkari oleh Israel dan ini itu lagi-lagi mencoreng banyak muka di dunia termasuk negara-negara seperti kita yang punya komitmen untuk menegakkan perdamaian keamanan di dunia ya termasuk atau utamanya di Timur Tengah," tambahnya.

Dafri secara blak-blakan menilai bahwa saat ini suara Indonesia seolah diabaikan dalam peta konflik tersebut. Ia membandingkan posisi Indonesia yang sempat ingin menjadi mediator namun justru kehilangan momentum dibanding negara lain.

Sebagai solusi, Dafri menekankan pentingnya Indonesia mengubah gaya diplomasinya menjadi lebih berani dan menuntut perdamaian jangka panjang, bukan sekadar jeda perang sementara.

"Jadi artinya pertanyaan Anda itu jawabannya yaitu Indonesia harus melakukan diplomasi agresif untuk meyakinkan terutama Amerika dan Israel untuk berkomitmen mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah tersebut dalam konteks ini bukan cuma menghentikan ini sementara ya ceasefire ini bukan cuma itu tetapi diharapkan itu menghentikan peperangan atau konflik tersebut untuk jangka waktu yang panjang," tutur Dafri.