Dibubarkan Sebelum Diskusi Dimulai, Buku Reset Indonesia Dianggap Ancaman?

Suara.com - MALAM baru saja turun di Pasar Pundensari, Desa Gunungsari, Madiun, pada Sabtu, 20 Desember 2025.

Di bawah temaram lampu, beberapa pemuda tengah menata tumpukan buku dengan sampul putih bersih bergambar logo power button merah.

Mereka bersiap untuk sebuah diskusi, sebuah perbincangan gagasan yang terbuka untuk siapa saja.

Namun, sebelum acara bedah buku ‘Reset Indonesia’ itu sempat dimulai, suasana berubah tegang.

Beberapa pria berjaket, yang kemudian diketahui sebagai aparat pemerintah kecamatan dan kepolisian setempat, datang dengan satu pesan singkat yang tak bisa ditawar.

"Silakan dibereskan!" ucap pria tersebut dalam video yang beredar di media sosial.

Tak ada dialog, tak ada ruang untuk klarifikasi. Para panitia yang kebingungan hanya bisa menuruti.

Buku-buku itu, yang berisi potret keresahan dari berbagai pelosok negeri, dengan cepat dimasukkan kembali ke dalam kardus.

Lampu-lampu diminta untuk dipadamkan. Peserta yang baru datang diminta putar balik, sementara mereka yang sudah duduk hanya bisa membubarkan diri dalam keheningan.

Malam itu, satu diskusi dibungkam bahkan sebelum sempat dimulai. Insiden ini memicu pertanyaan, mengapa sebuah buku dan perbincangan tentangnya bisa dianggap sebagai ancaman yang harus dihentikan paksa?

Perbesar

Pembubaran dalam Hitungan Jam

Insiden di Pasar Pundensari bukanlah kebetulan. Serangkaian peristiwa yang terjadi begitu cepat, seolah menunjukkan adanya penolakan yang terkoordinasi.

Sabtu sore, panitia mengirimkan surat pemberitahuan kegiatan kepada Polsek Nglames melalui aplikasi pesan singkat. Menurut polisi, surat ini dianggap mendadak dan tanggalnya tidak sesuai.

Sabtu malam, sebelum acara dimulai, Camat Madiun bersama aparat kepolisian mendatangi lokasi di Pasar Pundensari.

Sekitar pukul 19.30 WIB, aparat secara tegas meminta panitia untuk menghentikan dan membubarkan seluruh rangkaian acara. Tidak ada penjelasan yang diberikan, selain larangan menggelar acara.

Kemudian sekitar Pukul 20.00 WIB, panitia terpaksa membubarkan peserta dan membereskan lokasi. Diskusi pun batal digelar.

Minggu dini hari sekira Pukul 03.05 WIB, aksi intimidasi berlanjut. Dua mobil milik tim penulis yang terparkir di sekitar lokasi dikabarkan dilempari telur oleh empat orang tak dikenal yang mengendarai dua sepeda motor.

Mengapa 'Reset Indonesia' Dianggap Menakutkan?

Apa sebenarnya isi buku ‘Reset Indonesia’ hingga aparat merasa perlu turun tangan? ‘Reset Indonesia’ bukanlah fiksi. Ia adalah karya kolektif empat jurnalis: Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu, hasil ekspedisi 15 tahun ke sudut-sudut terdalam Indonesia.

Buku ini adalah potret nyata dari keresahan yang terpendam di berbagai daerah:

1. Ketimpangan Tanah

Salah satu sorotan utamanya adalah fakta bahwa "satu orang menguasai 58 persen tanah di Indonesia," yang berdampak langsung pada krisis perumahan bagi generasi muda.

"Generasi Z dan milenial, 81 juta orang tidak bisa punya rumah," ungkap Benaya Harobu, salah satu penulis saat merilis buku tersebut di Pos Bloc, Sawah Besar, Jakarta, Sabtu (4/10/2025).

2. Marginalisasi Masyarakat Adat

Buku ini juga merekam kisah Suku Ata Modo di Pulau Komodo, yang ruang hidupnya tergusur oleh industri pariwisata premium. Mereka yang dulunya pemburu dan pelaut, kini terpaksa menjadi penjual cenderamata.

3. Ironi Pembangunan

Penulis dalam buku Reset Indonesia juga merangkum ketimpangan yang terjadi di Labuan Bajo.

Di tengah gemerlap kota yang dijuluki seribu sunset itu, mereka menceritakan bagaimana warga lokal justru kesulitan mendapatkan air bersih dan harus membelinya dengan harga mahal, sementara hotel-hotel mewah di sekitarnya memiliki kolam renang yang begitu luas.

4. Perlawanan Lokal

Buku ini juga mengangkat kisah inspiratif seorang nelayan bernama Nur Kawit di Trenggalek yang gigih menolak tambang emas. Kisah ini digambarkan sebagai simbol perlawanan terhadap eksploitasi sumber daya alam.

Dengan judul yang provokatif, ‘Reset Indonesia’ pada dasarnya buku ini menyerukan perlunya menata ulang fondasi negara yang dianggap sudah terlalu timpang dan rusak.

Apa Kata Aparat Kepolisian dan Aktivis?

Setelah pembubaran, muncul dua narasi yang saling bertentangan mengenai alasan di baliknya.

Kapolsek Nglames, AKP Gunawan, membantah pihaknya melakukan pembubaran. Ia mengklaim polisi justru datang untuk mengamankan kegiatan.

Perbesar

Menurutnya, penghentian acara kemungkinan besar berasal dari pemerintah setempat karena masalah perizinan.

"Ada pemberitahuan, tapi bentuknya PDF yang dikirim melalui aplikasi pesan singkat, sore itu juga," ujar Gunawan.

Sumber lain dari pihak kepolisian kepada Suara.com bercerita, pembubaran itu memang dilakukan oleh pihak kecamatan setempat. Dalam waktu dekat ini, pihak kecamatan disebut akan memberikan penjelasan terkait alasan di baliknya.

Sementara pihak panitia acara, sebelumnya juga menyebut, larangan itu datang langsung dari camat tanpa dialog.

Mereka juga mengungkap adanya larangan personal terhadap kehadiran Dandhy Laksono. Menurut mereka, hal itu menunjukkan bahwa yang dipersoalkan adalah substansi gagasan, bukan sekadar izin.

Pandangan ini diperkuat oleh Wakil Ketua YLBHI, Arif Maulana. Ia menegaskan bahwa secara hukum, sebuah diskusi tidak memerlukan izin, berbeda dengan unjuk rasa atau konser musik.

"Merujuk penjelasan Pasal 2 Undang-Undang 9 Tahun 1998, diskusi adalah bagian dari menyampaikan pendapat. Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan diskusi tidak wajib pemberitahuan," jelas Arif kepada Suara.com.

Menurutnya, tindakan pembubaran ini ilegal dan masuk kategori kejahatan yang menghalang-halangi kebebasan berekspresi.

"Ini mirip situasi Orde Baru. Ini menunjukkan watak otoriter dari aparatur negara yang takut dengan buku dan diskusi," tegasnya.

Sedangkan Dandhy Laksono, salah satu penulis, menyebut insiden ini sebagai preseden buruk.

Dari 47 kota yang telah mereka singgahi, baru di Madiun acara mereka dibubarkan paksa. Ironisnya, tindakan represif ini justru menjadi validasi atas kritik yang mereka sampaikan.

"Apa yang terjadi malam ini adalah contoh nyata masalah yang kami tulis. Ketika gagasan dianggap ancaman, di situlah Indonesia butuh di-reset," ujar Dandhy.

Meski diintimidasi, tim ‘Reset Indonesia’ tidak gentar. Mereka berencana melanjutkan tur bedah buku ke kota-kota lain, termasuk Trenggalek yang dijadwalkan digelar hari ini, Senin, 22 Desember 2025.

Selain empat jurnalis lintas generasi—Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu— acara tersebut rencananya juga akan dihadiri Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.