Haji Ilegal: Literasi Rendah dan Motivasi Keagamaan Berlebih

Suara.com - Warga negara Indonesia (WNI) ditemukan tewas di Gurun Jumum, Arab Saudi saat hendak melaksanakan ibadah haji melalui jalur ilegal. Di balik tragedi memilukan tersembunyi persoalan kompleks yang selama ini belum terselesaikan. Antrean panjang haji reguler, mahalnya biaya haji khusus, celah pengawasan, hingga maraknya travel gelap di tengah motivasi keagamaan yang berlebih. 

SEORANG warga asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur berinisial SM (42) ditemukan tewas di Gurun Jumum, Arab Saudi, pada 27 Mei 2025. Ia diduga mengalami dehidrasi usai berupaya melaksanakan ibadah haji melalui jalur ilegal bersama dua warga negara Indonesia lainnya J dan S.

“Mereka nekat masuk Makkah tanpa prosedur resmi,” kata Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Yusron Ambary kepada wartawan, Minggu, 1 Juni 2025.

Bersama J dan S, MS nekat melaksanakan ibadah haji melalui jalur ilegal dengan bermodalkan visa ziarah multiple. Visa tersebut memang memungkinkan mereka untuk berkunjung ke Arab Saudi berkali-kali dalam waktu tertentu. Namun tidak bisa digunakan untuk ibadah haji.

SM bersama 10 WNI lainnya, kata Yusron, sebenarnya sempat terjaring razia oleh aparat keamanan setempat. Bahkan mereka sempat diusir ke Jeddah. Namun ketiganya tetap berupaya kembali ke Mekkah melalui jalur ilegal menggunakan taksi gelap.

Dalam perjalanan menuju Kota Mekkah, sopir taksi yang ketakutan tertangkap patroli aparat keamanan Arab Saudi, lalu menurunkan SM, J dan S di Gurun Jumum. Mereka kemudian ditemukan oleh drone milik aparat keamanan Arab Saudi. Saat ditemukan SM sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sementara J dan S dalam kondisi lemas akibat dehidrasi.

“J dan S dibawa aparat keamanan ke rumah sakit dan setelah menjalani perawatan kembali diusir ke Kota Jeddah,” jelas Yusron.

Belakangan terungkap SM berangkat ke Arab Saudi sejak 24 April 2025. Ia diduga menggunakan jasa travel umrah dan haji ilegal. Salah satu sahabat sekaligus tetangganya telah mengingatkan SM agar melaksanakan ibadah haji melalui jalur resmi.

Apa Faktor Pemicunya?

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengungkap beberapa faktor yang memicu calon jemaah haji nekat menggunakan jalur ilegal. Seperti panjangnya antrean haji reguler, mahalnya biaya haji khusus atau furoda, hingga maraknya praktik travel umroh dan haji ilegal.

Berdasar data Kementerian Agama atau Kemenag RI, Siradj menyebut ada sekitar 5,4 juta pendaftar haji reguler. Sementara kuota haji Indonesia setiap tahunnya hanya sekitar 221 ribu.

“Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh travel-travel ilegal, mereka menawarkan jalan pintas tanpa antre dengan biaya lebih murah,” kata Siradj kepada Suara.com, Senin 2 Juni 2025.

Selain faktor-faktor tersebut, kata Siradj, kuatnya keinginan calon jemaah haji untuk menyempurnakan rukun Islam turut mendorong sebagian masyarakat mencari cara alternatif. Sekalipun mereka harus melalui jalur nonprosedural atau ilegal.

“Masyarakat kita sebagian besar memiliki literasi yang masih rendah soal tata cara berhaji. Bermodalkan semangat, mereka menabrak aturan tanpa perencanaan matang, dan akhirnya menjadi korban,” jelasnya.

Dari sisi regulasi ancaman pidana terhadap praktik travel umrah dan haji ilegal sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Di mana mereka yang melakukan praktik gelap tersebut dapat diancam dengan hukuman maksimal enam tahun penjara atau denda Rp6 miliar. Namun Siradj mengakui dalam praktik pemberantasannya di lapangan tidak semudah membalikan telapak tangan.

“Saya kira memang kalau urusan-urusan travel ilegal memang sulit sekali diberantas,” ujarnya.

Pendapat serupa disampaikan Dosen Manajemen Haji dan Umrah dari UIN Sunan Gunung Jati, Rohamanur Aziz. Ia menyebut selain faktor lamanya masa tunggu dan keterbatasan kuota, motivasi keagamaan yang berlebih turut menjadi pemicu utama di balik masalah haji ilegal.

Sebagai langkah antisipasi, Aziz menilai pemerintah melalui Kemenag dan lembaga terkait perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat. Selain juga meningkatkan pengawasan.

“Perlu lebih sinergi dengan seluruh stakeholders bukan hanya BPH (Badan Penyelenggara Haji) dan Kemenag, namun Kemenlu dari kedua negara perlu terlibat untuk meningkatkan pengawasan,” ujar Aziz kepada Suara.com.

Cegah Ribuan Jemaah Haji Ilegal

Sementara Direktorat Jenderal Imigrasi mengklaim sepanjang 23 April hingga 1 Juni 2025 telah mencegah 1.243 orang yang diduga hendak melaksanakan ibadah haji melalui jalur ilegal. Mereka terjaring dalam pemeriksaan di beberapa bandara dan pelabuhan di Indonesia.

“Para WNI tersebut tidak memiliki visa haji atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan untuk ibadah haji,” ungkap Direktur Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Suhendra dalam keterangan, Senin kemarin.

Sebagian besar calon jemaah haji ilegal ini terjaring di bandara. Angkanya mencapai 1.080 orang. Dari ribuan orang itu, 719 di antaranya terjaring pemeriksaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 187 orang di Bandara Internasional Juanda, dan 52 orang di Bandara Ngurah Rai.

Selama musim haji, petugas Imigrasi, kata Suhendra, telah memperketat pengawasan. Di mana mereka yang hendak ke Arab Saudi dan tidak memiliki visa haji untuk sementara ditunda keberangkatannya. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk menekankan potensi penyalahgunaan visa.

“Setelah musim haji selesai, para WNI tersebut tetap bisa berangkat ke Arab Saudi, sesuai dengan peruntukan visa mereka,” pungkasnya.