Dua Faktor di Balik Pengunduran Diri Hasan Nasbi
Home > Detail

Dua Faktor di Balik Pengunduran Diri Hasan Nasbi

Erick Tanjung | Muhammad Yasir

Jum'at, 02 Mei 2025 | 13:18 WIB

Suara.com - Hasan Nasbi mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Apa penyebab di balik keputusan itu Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto menolak atau memilih orang lingkaran terdekat sebagai penggantinya?

HASAN NASBI mengumumkan mundur sebagai Kepala PCO lewat video yang diunggah akun Instagram Total Politik pada 29 April 2025. Ia mengungkap alasan di balik keputusan itu karena ada sesuatu dan persoalan yang tidak bisa ditangani lagi.

“Kami pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi," ucap Hasan Nasbi.

Surat pengunduran diri telah diserahkan Hasan Nasbi kepada Prabowo sejak 21 April 2025. Namun tidak secara langsung, yakni lewat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

PCO merupakan lembaga baru yang dibentuk di masa Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024. Jokowi kemudian melantik Hasan Nasbi yang berlatar belakang konsultan politik sekaligus pendiri lembaga survei Cyrus Network tersebut sebagai Kepala PCO pada 19 Agustus 2024.

Hasan Nasbi diketahui memiliki kedekatan dengan Jokowi. Kedekatan itu berawal sejak Jokowi maju di Pilkada Jakarta 2012 bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Selain itu Hasan Nasbi juga turut beperan penting di balik kemenangan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Lalu berlanjut pada Pilpres 2024 ketika ia menjadi juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo yang maju berpasangan dengan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Terkait keputusannya mundur sebagai Kepala PCO, Hasan Nasbi menekankan hal itu telah didasari atas pertimbangan matang. Menurut dia saat ini sudah waktunya ‘menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton’.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. (Suara.com/Novian)
Eks Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. (Suara.com/Novian)

“Saya memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ujarnya.

Dua Faktor

Isu mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO sebenarnya telah mencuat sejak lama. Khususnya setelah ia mendapat sorotan usai melontarkan celetukan 'dimasak saja' saat menanggapi kasus teror kepala babi di Kantor Redaksi Tempo pada 21 Maret 2025. Pernyataan Kepala PCO itu bahkan diakui Prabowo sebagai bentuk keteledoran.

Beredar kabar keputusan Hasan Nasbi mundur tidak terlepas dari persoalan anggaran PCO. Sebagai Kepala PCO ia juga disebut-sebut acap kali tak dilibatkan dalam rapat-rapat di Istana Kepresidenan.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai celetukan ‘dimasak saja’ dalam menanggapi kasus teror kepala babi ke Kantor Tempo memang kesalahan yang cukup fatal. Namun, persoalan anggaran PCO dan politis terkait sulitnya akses informasi serta komunikasi dengan pemerintahan bisa jadi sebagai penyebab lain di balik mundurnya Hasan Nasbi.

“Saya kira dua alasan itu yang bisa diobjektifikasi dan dirasionalisasi sebagai rangkaian peristiwa yang menyebabkan Hasan Nasbi mundur,” kata Agung kepada Suara.com, Rabu (30/4/2025).

Sebagai Kepala PCO, kata Agung, Hasan Nasbi memang akan kesulitan menerjemahkan pikiran presiden jika akses informasi dan komunikasi yang ia dapat itu terbatas. Sehingga tak heran akhirnya pernyataan-pernyataan yang keluar ke publik justru acap kali berseberang dengan apa yang dikehendaki kepala negara.

“Secara politis tidak bisa dipungkiri seorang jubir harus punya chemistry dengan presiden. Kita punya komparasi di masa lalu seperti Andi Mallarangeng di era SBY,” jelasnya.

Kendati begitu, Agung mengapresiasi Hasan Nasbi yang berani mengambil keputusan mundur sebagai Kepala PCO. Langkah tersebut menurutnya patut dijadikan contoh bagi pejabat atau menteri-menteri lain di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Hasan Nasbi saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dalam acara pelantikan menteri dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). [Dok.Antara]
Hasan Nasbi saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dalam acara pelantikan menteri dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). [Dok.Antara]

“Pengunduran diri semacam ini bisa menjadi standar moral yang baik bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih ketika mereka gagal dalam menjalankan tugas atau melakukan kesalahan fatal,” tuturnya.

Pilih Orang Terdekat

Dosen Ilmu Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno memprediksi Prabowo akan menunjuk orang terdekat atau lingkaran terdalam sebagai Kepala PCO pengganti Hasan Nasbi. Salah satunya mengarah kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo.

“Angga satu sosok terdekat yang berada di lingkaran terdalam presiden. Kalau Prasetyo terlihat tetap jubir istana plus Mensesneg,” kata Adi kepada Suara.com.

Pada 17 April 2025 lalu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan dirinya telah ditunjuk Prabowo untuk menjadi juru bicara presiden. Selain itu ia juga turut merekomendasikan Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo dan Wamensesneg Juri Ardiantoro kepada Prabowo agar dilibatkan sebagai jubir.

Adi menilai kriteria Kepala PCO selain memiliki kecakapan dalam komunikasi publik ia memang harus memiliki kedekatan dengan presiden. Sehingga tanpa presiden bicara sekalipun ia nantinya mampu menerjemahkan apa keinginan, pikiran, visi dan misi termasuk gesture tubuh yang diinginkan.

“Yang bisa menafsirkan ini tentu saja adalah sosok yang memang melekat, cukup identik dan menjadi bagian dari lingkaran terdalam sosok Prabowo,” ujar Adi.

Sementara Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan, Prabowo hingga kekinian belum menentukan sosok pengganti Hasan Nasbi. Menurutnya, Prabowo akan terlebih dahulu mempelajari surat permohonan tersebut.

“Beliau menyampaikan bahwa akan mempelajari terlebih dahulu," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan atau OKK DPP Partai Gerindra itu juga mengungkap kemungkinan Prabowo menolak permohonan pengunduran diri Hasan Nasbi. Prasetyo menyebut Prabowo rencananya juga akan bertemu dengan Hasan Nasbi untuk membahas hal tersebut.

“InsyaAllah nanti diatur waktunya,” katanya.


Terkait

Prabowo Gembar-gembor Kesejahteraan Anak di Hari Buruh, KPAI Soroti Kasus Keracunan MBG
Jum'at, 02 Mei 2025 | 12:39 WIB

Prabowo Gembar-gembor Kesejahteraan Anak di Hari Buruh, KPAI Soroti Kasus Keracunan MBG

Jasra Putra mengatakan, bahwa belakangan justru terjadi peristiwa berulang anak alami keracunan akibat program makan bergizi gratis (MBG)

KPK Respons Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset: Sinyal Agar Segera Disahkan DPR
Jum'at, 02 Mei 2025 | 11:13 WIB

KPK Respons Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset: Sinyal Agar Segera Disahkan DPR

Mahardhika mengatakan, KPK menempatkan diri bersama rakyat dan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi

Janji-janji Prabowo di Hari Buruh: Hapus Outsourcing, Sahkan RUU Perampasan Aset dan PPRT
Jum'at, 02 Mei 2025 | 11:08 WIB

Janji-janji Prabowo di Hari Buruh: Hapus Outsourcing, Sahkan RUU Perampasan Aset dan PPRT

Mengawali pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintahan yang ia pimpin akan bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan hingga korupsi

Terbaru
Srikandi Jalanan: Melawan Lelah dan Stigma Demi Masa Depan Buah Hati
nonfiksi

Srikandi Jalanan: Melawan Lelah dan Stigma Demi Masa Depan Buah Hati

Jum'at, 01 Mei 2026 | 11:15 WIB

Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei menjadi pengingat bahwa di balik statistik dan angka-angka itu, ada wajah-wajah seperti Sari, Ira, dan Ivany.

Pengakuan Anggota Ormas di Balik Horor Perlintasan Rel Bekasi Timur, Benarkah Demi Cuan? polemik

Pengakuan Anggota Ormas di Balik Horor Perlintasan Rel Bekasi Timur, Benarkah Demi Cuan?

Rabu, 29 April 2026 | 18:21 WIB

Andi mengakui perlintasan kereta di Bekasi memang dijaga oleh warga dan beberapa di antaranya anggota ormas

KPK Usul Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Periode: Demi Cegah Korupsi atau Intervensi Politik? polemik

KPK Usul Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Periode: Demi Cegah Korupsi atau Intervensi Politik?

Senin, 27 April 2026 | 20:13 WIB

Usulan tersebut tertuang dalam 20 kajian strategis, policy brief, dan corruption risk assessment (CRA) sektor prioritas nasional sepanjang 2025

ART Tak Lagi Sekadar 'Pembantu' Berkat UU PPRT, Bagaimana Nasib Pemberi Kerja? polemik

ART Tak Lagi Sekadar 'Pembantu' Berkat UU PPRT, Bagaimana Nasib Pemberi Kerja?

Kamis, 23 April 2026 | 17:39 WIB

Pengesahan UU PPRT ini menandai babak baru dalam relasi kerja domestik di Indonesia. Apalagi selama ini, PRT seringkali berada di area abu-abu

Jusuf Kalla di Pusaran Kasus Ijazah Jokowi, Murni Hukum atau Manuver Politik? polemik

Jusuf Kalla di Pusaran Kasus Ijazah Jokowi, Murni Hukum atau Manuver Politik?

Rabu, 22 April 2026 | 17:29 WIB

Munculnya nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-13 RI tersebut bermula dari potongan video bergambar Rismon Hasiholan Sianipar yang menuding JK berada di balik layar

Lawan Stigma di Jalanan, Kisah Hebat Mantan Perawat Jadi Sopir Bus Transjakarta nonfiksi

Lawan Stigma di Jalanan, Kisah Hebat Mantan Perawat Jadi Sopir Bus Transjakarta

Selasa, 21 April 2026 | 14:21 WIB

Kisah Ira, pramudi Transjakarta yang mulai kerja pukul 3 pagi, menghadapi stigma di jalan, dan menjaga keselamatan ratusan penumpang setiap hari.

Perempuan Tangguh di Balik Setir Taksi: Kisah Ivany Menembus Ragu dan Bertahan Demi Nafkah Keluarga nonfiksi

Perempuan Tangguh di Balik Setir Taksi: Kisah Ivany Menembus Ragu dan Bertahan Demi Nafkah Keluarga

Selasa, 21 April 2026 | 09:00 WIB

Kisah inspiratif Ivany, seorang perempuan sopir taksi yang melawan stereotip dan tantangan di sektor informal.

×
Zoomed