Partai Elite Era Lampau? PSI Perorangan Klaim Milik Anggota, Bukan Keluarga Jokowi!
Home > Detail

Partai Elite Era Lampau? PSI Perorangan Klaim Milik Anggota, Bukan Keluarga Jokowi!

Erick Tanjung | Muhammad Yasir

Jum'at, 07 Maret 2025 | 15:13 WIB

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bakal menerapkan konsep sistem ‘partai perorangan’. Perubahan sistem yang akan diterapkan dalam Kongres PSI pada Mei 2025 mendatang itu mengakomodir gagasan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi tentang Partai Super Tbk.

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman mengatakan, lewat konsep partai perorangan PSI memberikan hak suara kepada 600 ribu anggota untuk memilih ketua umum secara langsung melalui e-voting. Selain mengubah kosep partai, PSI juga akan mengubah bendera dengan menambah kalimat ‘Perorangan’.

“Partai Super Tbk ini adalah antitesa dari partai elite. Jadi PSI Perorangan adalah partai milik seluruh anggota, bukan milik keluarga atau segelintir elite,” jelas Andy kepada Suara.com, Kamis (6/3/2024).

Andy menjelaskan, konsep Partai Super Tbk ini sebenarnya sudah banyak diterapkan di beberapa negara. Seperti Partai Podemos di Spanyol dan Five Stars Movement atau M5S di Italia.

“Ini sedang menjadi trend di dunia. Proses sebuah partai mulai membuka diri di mana anggotanya bisa memilih ketua umum secara langsung,” ungkapnya.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. [Bidik layar]
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. [Bidik layar]

Jokowi hingga saat ini memang belum memastikan apakah akan membuat partai politik baru untuk merealisasikan gagasannya tentang Partai Super Tbk. Namun, ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu mengakui kalau gagasan Partai Super Tbk telah diakomodir oleh PSI.

“Konsepnya hampir-hampir mirip, tapi dimodifikasi sedikit oleh PSI,” ujar Jokowi saat ditanya wartawan di kediamannya di Solo, Rabu (5/3).

Jokowi berlabuh ke PSI Perorangan?

Kaesang sempat menyatakan siap memberikan posisi Ketua Umum PSI kepada Jokowi. Isyarat itu disampaikan ketika anak dan ayah itu bertemu sejumlah kader PSI di Medan, Sumatera Utara menjelang Pemilu 2024 lalu. Sementara Jokowi saat itu mengakui sejak lama telah senang dengan partai yang memiliki tagline ‘Jokowisme adalah Kita’ tersebut.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai kemungkinan Jokowi bergabung dengan PSI Perorangan memang sangat besar. Setidaknya hal itu terlihat dari sikap Jokowi yang tidak menolak ketika gagasan Partai Super Tbk itu diadopsi oleh PSI.

“Saya rasa ada rasa penasaran yang besar juga dari Jokowi untuk membesarkan PSI Perorangan ini. Sekaligus membuktikan seberapa solid dan kuat magnet elektoralnya pasca tidak lagi menjabat sebagai presiden,” jelas Agung kepada Suara.com.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. [Bidik layar]
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. [Bidik layar]

Jika benar bergabung, Agung memprediksi Jokowi kemungkinan akan mengisi posisi Ketua Dewan Pembina PSI Perorangan. Sementara Kaesang akan tetap menjadi ketua umum lewat sistem partai perorangan.

“Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau Jokowi hanya sebatas membina tanpa bergabung, demi menjaga jarak dengan partai agar lebih leluasa berperan sebagai pribadi,” tuturnya.

Dosen Ilmu Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno memiliki pandangan berbeda. Dia justru meyakini Jokowi tidak akan memutuskan bergabung dengan partai politik. Termasuk ke PSI setelah mengubah kosep menjadi PSI Perorangan.

“Karena tanpa menjadi bagian dari PSI sekalipun, PSI sudah mengakomodasi gagasan dan pikiran Jokowi,” ujar Adi kepada Suara.com.

Adi menilai langkah PSI Perorangan mengadopsi gagasan dan ide Jokowi juga sebagai hal yang wajar. Selain karena ketua umumnya adalah Kaesang, selama ini PSI memang telah mengidentifikasi diri sebagai ‘Jokowisme’.

“Justru kalau Jokowi bergabung dalam partai politik tertentu dikhawatirkan akan mengerdilkan posisinya yang merupakan mantan presiden RI dua periode,” tuturnya.

Sedangkan Andy Budiman Wakil Ketua Umum DPP PSI, tak menjawab secara gamblang saat ditanya soal kemungkinan Jokowi bergabung ke dalam partainya setelah menjadi PSI Perorangan. Dia hanya menegaskan, PSI sebagai Partai Super Tbk, akan bersyukur dan terbuka menerimanya.

“Alhamdulillah, silakan diperhatikan tondo-tondonya,” pungkas Andy.


Terkait

Cek Fakta: Jokowi Sebut Pertemuan Prabowo dan Megawati Langgar Etik Politik
Jum'at, 18 April 2025 | 22:31 WIB

Cek Fakta: Jokowi Sebut Pertemuan Prabowo dan Megawati Langgar Etik Politik

Namun, benarkah Jokowi nilai pertemuan Prabowo-Megawati adalah bentuk pelanggaran kode etik berpolitik?

Terpaut Satu Tahun, Ijazah UGM Guru Besar Unnes Prof Saratri Disebut Berbeda dengan Punya Jokowi
Jum'at, 18 April 2025 | 20:14 WIB

Terpaut Satu Tahun, Ijazah UGM Guru Besar Unnes Prof Saratri Disebut Berbeda dengan Punya Jokowi

Prof Saratri Wilonoyudho pun menjelaskan perbedaan yang mencolok ijazahnya 1986 dibandingkan dengan ijazah keluaran 1985 yang pernah dilihatnya di media sosial.

Jokowi Masih Dianggap 'Bos', Ganjar Komentari Matahari Kembar
Jum'at, 18 April 2025 | 21:51 WIB

Jokowi Masih Dianggap 'Bos', Ganjar Komentari Matahari Kembar

Ganjar: Nggak Boleh Ada Matahari Kembar, Nanti Pemimpinnya Bingung, Anak Buahnya Bingung

Rocky Gerung: Kabinet Prabowo 'Dikuasai' Orang Jokowi, Sulit Lakukan Reshuffle
Jum'at, 18 April 2025 | 15:46 WIB

Rocky Gerung: Kabinet Prabowo 'Dikuasai' Orang Jokowi, Sulit Lakukan Reshuffle

Prabowo diingatkan harus bergegas lakukan reshuffle untuk perbaikan arah pembangunan

Terbaru
Review Pengepungan di Bukit Duri, Lebih Ngeri dari Semua Film Joko Anwar
nonfiksi

Review Pengepungan di Bukit Duri, Lebih Ngeri dari Semua Film Joko Anwar

Sabtu, 19 April 2025 | 07:35 WIB

Konsep alternate history dalam "Pengepungan di Bukit Duri" membuat ceritanya terasa akrab, meski latarnya fiksi.

Tentara Masuk Kampus, Ancaman NKK/BKK dan Kembalinya Bayang-Bayang Rezim Soeharto polemik

Tentara Masuk Kampus, Ancaman NKK/BKK dan Kembalinya Bayang-Bayang Rezim Soeharto

Kamis, 17 April 2025 | 20:53 WIB

Rentetan tentara masuk kampus (UIN, Unud, Unsoed) saat diskusi, dinilai intervensi & ancaman kebebasan akademik, mirip Orde Baru. Kritik RUU TNI menguatkan kekhawatiran militerisasi.

Predator di Balik Ruang Pemeriksaan: Mengapa Kekerasan Seksual Bisa Terjadi di Fasilitas Kesehatan? polemik

Predator di Balik Ruang Pemeriksaan: Mengapa Kekerasan Seksual Bisa Terjadi di Fasilitas Kesehatan?

Kamis, 17 April 2025 | 15:04 WIB

Posisi dan keahlian medis digunakan untuk melancarkan kejahatan seksual.

Darurat Kekerasan Seksual Anak: Saat Ayah dan Kakek Jadi Predator, Negara Malah Pangkas Anggaran polemik

Darurat Kekerasan Seksual Anak: Saat Ayah dan Kakek Jadi Predator, Negara Malah Pangkas Anggaran

Kamis, 17 April 2025 | 12:08 WIB

Ayah, paman, dan kakek di Garut ditangkap atas pemerkosaan anak 5 tahun. Menteri PPPA dan KPAI mengutuk keras, kawal kasus, dan minta hukuman diperberat serta restitusi.

Ketika Isu Ijazah Palsu Jokowi Makin Menggema polemik

Ketika Isu Ijazah Palsu Jokowi Makin Menggema

Rabu, 16 April 2025 | 21:18 WIB

"Kontroversial Jokowi ini kan terlihat karena selama memimpin sebagai presiden sering dinilai banyak berbohong," kata Jamiluddin.

'Mesra' dengan Megawati, Mungkinkah Prabowo Lepas dari Bayang-bayang Jokowi? polemik

'Mesra' dengan Megawati, Mungkinkah Prabowo Lepas dari Bayang-bayang Jokowi?

Rabu, 16 April 2025 | 13:03 WIB

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengonfirmasi kabar soal rencana pertemuan lanjutan.

Kasus Suap Hakim: Budaya Jual Beli Perkara Mengakar di Peradilan polemik

Kasus Suap Hakim: Budaya Jual Beli Perkara Mengakar di Peradilan

Rabu, 16 April 2025 | 08:41 WIB

Kasus suap empat hakim ini bukan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga, tetapi corruption by greed atau keserakahan.