Senin, 01 Jan 2024
Tumbuh dengan Privilege: Mampukah Anggota DPR Muda Suarakan Persoalan Gen-Z? Home > Detail

Tumbuh dengan Privilege: Mampukah Anggota DPR Muda Suarakan Persoalan Gen-Z?

Bimo Aria Fundrika | Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Senin, 14 Oktober 2024 | 14:30 WIB

Suara.com - "Keterwakilan anak muda di DPR setiap periode semakin menurun. Di satu sisi, keterwakilannya saat ini didominasi keluarga politisi dengan berbagai  privilege yang menyertainya. Dengan latar belakang itu, menjadi pertanyaan kemampuan mereka untuk menyuarakan aspirasi anak muda di tengah dominasi politik transaksional."

.....................

Anggota DPR RI periode 2024-2029 baru saja dilantik, dengan 580 wakil rakyat termasuk wajah-wajah baru, terutama anak muda. Menurut data Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), terdapat 55 anggota berusia 21-35 tahun, yang merupakan 10% dari total anggota.

Salah satu anggota muda yang menarik perhatian adalah Annisa Maharani Al Zahra Mahesa, putri politisi Gerindra, almarhum Desmond Junaidi Mahesa. Di usia 23 tahun, Annisa menjadi anggota dewan termuda dari Partai Gerindra dengan 122.470 suara dari daerah pemilihan Banten II. Sebagai generasi Z, dia berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi anak muda.

 "Saya ingin memastikan bahwa suara anak muda, yang sering kali diabaikan, dapat diakomodasi dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat DPR. Kita membutuhkan undang-undang yang progresif untuk menjawab tantangan zaman, terutama di era digital dan perubahan sosial yang cepat ini,” kata Annisa usai dilantik, dikutip Suara.com dari akun Instagram @dpr_ri.

Selain Annisa, ada anggota DPR RI muda lain dari latar belakang politisi. Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari, atau Pinka Haprani, adalah putri Ketua DPR RI Puan Maharani dan cucu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. 

Di usia 25 tahun, Pinka terpilih melalui partai yang dipimpin neneknya, meraih 101.125 suara dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI. Dia berkomitmen untuk memperjuangkan hak perempuan, anak, dan kelompok disabilitas.

Selanjutnya, ada Verrell Bramasta dari Partai Amanat Nasional (PAN), putra artis Venna Melinda dan Ivan Fadilla, yang juga pernah duduk di DPR RI. Verrell, 28 tahun, terpilih dengan 94.810 suara dari daerah pemilihan Jawa Barat VII. Ia mengungkapkan kebahagiaannya bisa meneruskan jejak kedua orang tuanya.

"Sekarang, saya yang berdiri di sini dilantik sebagai anggota DPR, meneruskan jejak kedua orang tua saya,” ujarnya.

Selain mereka, juga ada Hillary Brigitta Lasut, yang berhasil memimpin perolehan suara sementara Pemilu 2024. Hillary Brigitta Lasut, caleg dari Partai Demokrat, meraih suara tertinggi di dapil Sulawesi Utara dengan 310.780 suara.

Dia juga masuk dalam lima besar perolehan suara terbanyak di Indonesia untuk periode 2024-2029. Lahir di Manado pada 22 Mei 1996, Hillary adalah putri dari politisi berpengalaman. Ayahnya, Dr. Elly Engelbert Lasut, adalah Bupati Kepulauan Talaud (2019-2024) dan sebelumnya menjabat dua periode (2004-2009, 2009-2012), sedangkan ibunya, Telly Tjanggulung, pernah menjabat Bupati Minahasa Tenggara (2008-2013). Hillary meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Pelita Harapan.

Keterwakilan anak muda di DPR RI periode 2024-2029 yang berlatar belakang keluarga politisi juga terkonfirmasi dari laporan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada April lalu. CSIS menyebut, 87 anggota DPR RI muda dengan rentang usia 40 tahun ke bawah, sebanyak 50 orang di antaranya memiliki kekerabatan dengan elite partai politik.

Di sisi lain, keterwakilan anak muda di DPR,  jumlahnya  mengalami penurunan dalam enam kali pemilu terakhir. Persentasenya dapat dilihat dari catatan CSIS  berikut:

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Suara.com/Novian)
Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. (Suara.com/Novian)
  • Pemilu 1999: 16,0 persen
  • Pemilu 2004: 17,3 persen
  • Pemilu 2009: 23,2 persen
  • Pemilu 2014: 17,7 persen
  • Pemilu 2019: 16,0 persen
  • Pemilu 2024: 15,0 persen

Merujuk pada data tersebut, keterwakilan anak muda  terbanyak dihasilkan pada  pemilu 2009, yakni sebanyak 130 orang atau 23,3 persen dari 560 anggota DPR RI. CSIS menyebut tingginya angka itu, karena banyak aktivis 98 yang mencalonkan diri.

Semakin menurunnya jumlah anak muda di DPR, menjadi pertanyaan, mengingat angka pemilih muda yang terdiri dari kalangan Gen-Z dan milenial mendominasi pada pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, jumlah pemilih muda mencapai 55 persen.

Hambatan Anak Muda Melaju ke Senayan

Pengamat dinasti politik dari Institute for Advanced Research (IFAR), Universitas Katolik Atma Jaya, Yoes Kenawas mengungkap penyebab penurunan jumlah keterwakilan anak muda di DPR, utamanya karena  biaya politik yang mahal dan akses untuk dapat dicalonkan oleh partai. Menurutnya hanya anak muda yang memiliki modal besar, serta jaringan politik yang dapat melaju ke Senayan.

"Maka tak heran apabila kemudian yang banyak terpilih adalah anak muda yang dapat dikategorikan sebagai anggota dinasti politik," kata Yoes kepada Suara.com, Jumat (11/10/2024).

Gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

Annisa, Verrel, dan Pinka Haprani tidak hanya berasal dari keluarga politisi, tetapi juga memiliki kekayaan yang signifikan untuk mendukung karier mereka sebagai anggota dewan. Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetorkan ke KPK, Annisa memiliki kekayaan Rp 5,8 miliar, Verrel Rp 51 miliar, dan Pinka Haprani Rp 38 miliar.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi, menyebutkan bahwa proses kaderisasi partai yang buruk juga berkontribusi pada fenomena ini. Ia mencatat bahwa kaderisasi sering kali dipengaruhi oleh faktor patrimonial, di mana sistem regenerasi lebih mengutamakan garis keturunan daripada meritokrasi.

 "Sehingga hubungan kekerabatan atau klientelistik itu, lebih menjadi faktor penentu yang memungkinkan bagi generasi muda untuk melakukan mobilitas vertikal di dalam partai. Termasuk memperoleh kesempatan penugasan-penugasan politik partai," kata Ade kepada Suara.com.

Faktor lainnya, meskipun pemilu 2024 lalu didominasi pemilih muda dengan persentase 55 persen, tidak secara otomatis kalangan gen-Z dan milenial akan memberikan suaranya kepada calan legislatif muda.

Di sisi lain, anak muda belum melihat jabatan anggota DPR sebagai peluang profesi yang menjanjikan. Hal itu disebabkan munculnya jenis pekerjaan baru, dampak dari transformasi teknologi. Peluang baru tersebut dianggap lebih menarik dibanding menjadi politisi.

"Bahwa perhatian mereka terhadap isu-isu politik masih kuat? Iya. Tentu dengan cara dan gaya mereka saat ini, dengan jejaring dan lain sebagainya mereka masih memperhatikan masalah-masalah politik. Tapi ternyata tidak otomatis mereka mau menjadi seorang politisi," jelasnya.

Representasi  Anak Muda di DPR Apakah Semu?

Setidaknya ada banyak permasalahan yang dihadapi anak muda saat ini, seperti sulitnya lapangan pekerjaan, biaya perguruan tinggi yang mahal dan akses yang sulit bagi anak muda di wilayah luar kota, literasi digital, hingga kesehatan mental.

Menurut Yoes, berbagai persoalan itu adalah masalah kebijakan publik yang kewenangan penyelesaiannya salah satunya di  DPR,  lewat kolaborasi dengan mitra kerja kementerian dan lembaga.

 Yoes pun meragukan, bahwa anak muda di DPR saat ini dengan latar belakangnya yang tumbuh dari privilege, mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Terlebih jumlah mereka yang terbatas, dibanding anggota DPR lain yang berusia lebih tua.

"Ini kemudian menimbulkan pertanyaan soal representativeness atau keterwakilan. Dengan background mereka yang bukan seperti anak muda kebanyakan, apakah mereka benar-benar bisa menyuarakan kepentingan anak muda, ini menjadi pertanyaan besar," ujarnya.

Dia mengkhawatirkan kebijakan yang  diambil akan didasarkan pada stigma  terhadap anak muda, khususnya kalangan muda yang tinggal di perkotaan dengan berbagai label yang disematkan. Pada akhirnya,  kata Yoes, anak muda yang semakin dirugikan.

Sementara Ade mengungkap tantangan yang akan dihadapi anggota DPR muda. Tantangan pertama mereka harus mampu memberikan mainstream alternatif, di luar dominasi yang ada. Kedua mereka harus menunjukkan kapasitas dan kemandirian politik, untuk menghadirkan kepercayaan publik. Ketiga, bagaimana mereka membangun kaukus politik, untuk memberikan warna yang lebih berarti pada kebijakannya sebagai anggota DPR.

"Jadi ini sesama anak muda mesti membangun jejaring. Tidak dalam konteks organisasi secara tradisional, tetapi jejaring ide, jejaring dagasan, termasuk jejaring kerja, di antara mereka dalam bentuk kaukus politik," jelas Ade.

Dengan bisa menaklukkan tiga tantang itu, menurut Ade, keterwakilan anak muda di DPR akan memberikan makna yang sangat berarti. Tidaknya hanya sebagai representasi simbolik, berkat latar belakang keluarga atau kemampuan ekonominya.

Terbaru
Mimpi Buruk Proyek Geothermal: Keteguhan Warga Poco Leok Jaga Tanah dan Adat
polemik

Mimpi Buruk Proyek Geothermal: Keteguhan Warga Poco Leok Jaga Tanah dan Adat

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:30 WIB

"Kami tidak mengizinkan tanah kami dijual," tegas Agustinus.

Menguji Janji Cagub-Cawagub Jakarta Atasi Masalah Lingkungan polemik

Menguji Janji Cagub-Cawagub Jakarta Atasi Masalah Lingkungan

Kamis, 10 Oktober 2024 | 16:37 WIB

Deretan kasus tadi, hanya sedikit dari masalah lingkungan yang terjadi di Jakarta. Lantas, mampukah para Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur menjawab persoalan itu?

Tragedi Poco Leok: Tindakan Brutal Aparat Berulang di Proyek Ambisius Negara polemik

Tragedi Poco Leok: Tindakan Brutal Aparat Berulang di Proyek Ambisius Negara

Kamis, 10 Oktober 2024 | 14:51 WIB

"Pelipis kiri saya bengkak dan lebam serta lutut saya terasa sakit. Cekikan mereka juga membuat rahang kanan dan area hidung saya terluka," ungkap Herry.

Kabinet Gendut Prabowo: Mimpi Buruk Birokrasi dan Pemborosan Anggaran polemik

Kabinet Gendut Prabowo: Mimpi Buruk Birokrasi dan Pemborosan Anggaran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 12:25 WIB

"Bisa juga menghasilkan konflik kewenangan yang tidak perlu di antara para pejabat birokrasi pada kementerian/lembaga," ujar Wahyudi.

Dituding Cacat Prosedural dan Politik Praktis, Pelantikan KPID Sulsel Banjir Kecaman polemik

Dituding Cacat Prosedural dan Politik Praktis, Pelantikan KPID Sulsel Banjir Kecaman

Rabu, 09 Oktober 2024 | 08:25 WIB

Tujuh anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan periode 2024-2027 akan dilantik sore ini

Dari Jackpot Jadi Rungkad, Kisah Mantan Pejudi Online di Makassar polemik

Dari Jackpot Jadi Rungkad, Kisah Mantan Pejudi Online di Makassar

Selasa, 08 Oktober 2024 | 14:27 WIB

"Sekali sesi (hipnoterapi) itu sekitar Rp500 ribu. Satu atau dua kali dalam seminggu," keluh Hari.

Saat Para 'Wakil Tuhan' Tuntut Keadilan atas Kesejahteraan Hidup polemik

Saat Para 'Wakil Tuhan' Tuntut Keadilan atas Kesejahteraan Hidup

Senin, 07 Oktober 2024 | 10:31 WIB

Kesejahteraan bukan hanya soal gaji dan tunjangan, tetapi juga soal menjaga integritas dan martabat hakim.