Pesan Politik Gerindra Berada di Belakang Jokowi: Bumerang Kekuasaan Prabowo Kelak

Suara.com - KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan akan membekingi Presiden Joko Widodo jika ada menyakiti. Mengingat masa kekuasaan Jokowi sisa sekitar satu bulan lagi --20 Oktober 2024 sudah bukan presiden.     

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidato Apel Akbar dan penutupan Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dia memberikan analogi tentang kesetiaannya kepada Jokowi. 

"Jangan ragu-ragu lagi Pak, kalau Pak Jokowi dicubit seluruh kader Gerindra akan ikut merasakannya," kata Prabowo di Rapimnas yang dihadiri kader dan para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju Plus.

Tak hanya itu, presiden terpilih itu juga menyanjung-nyanjung Jokowi. Dia menyebut, jika ingin belajar pertahanan militer bisa datang kepadanya. Sedangkan urusan politik dapat berguru ke Jokowi. 

"Urusan politik, aku datang ke orang Solo ini," ujarnya sambil menunjuk Jokowi yang duduk dihadapannya. 

***

Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Prabowo tersebut bisa menjadi bumerang bagi kekuasaannya kelak.  

"Jadi kalau Prabowo tetap ada di bayang-bayang Jokowi, ini membahayakan Prabowo sendiri," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Senin (2/9/2024). 

Hal itu, kata dia melihat konteks situasi politik dan hukum yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Setidaknya baru-baru ini terdapat sejumlah kebijakan kontroversi yang menyeret Jokowi dan keluarganya, di antaranya soal putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah. Dalam perjalanannya putusan itu sempat akan dianulir DPR RI lewat revisi Undang-Undang Pilkada. 

Upaya DPR itu disinyalir untuk memberikan karpet merah bagi putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang sempat akan maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. 

Belum lagi soal isu dinasti Jokowi. Diketahui sejumlah kerabat Jokowi maju pada Pilkada Serentak di sejumlah daerah, salah satunya Bobby Nasution, menantu presiden yang maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. 

Isu dinasti yang paling kuat, Gibran Rakabuming lolos menjadi cawapres dan terpilih. Lolosnya Gibran juga tak bisa dipisahkan dari putusan MK yang dipimpin Anwar Usman kala itu --adik ipar Jokowi.  

Jamiluddin lantas menyebut, sejumlah kontroversi itu setidaknya menunjukkan masyarakat sudah muak dengan Jokowi. 

"Artinya apa? Masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada Jokowi. Sementara Prabowo tetap mengagung-agungkan Jokowi. Maka bisa berimbas kepercayaan terhadap Prabowo juga bisa menurun," tuturnya. 

Ketidakpercayaan itu bakal berdampak terhadap pemerintahan Probowo, khususnya dalam isu korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Publik, terutama masyarakat yang prodemokrasi akan memandang upaya pemberantasan KKN di era Probowo nanti dengan sebelah mata. 

"Seharusnya Prabowo menyatakan saya akan kembali kepada perjuangan reformasi, yaitu memberantas semua KKN," saran Jamiluddin. 

Di Bawah Bayang-Bayang Jokowi

Dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, Aniello Iannone, meneliti politik dinasti Jokowi yang diterbikan The Conversation berjudul "Jalan panjang Prabowo menuju kekuasaan: dari citra pelanggar HAM hingga jadi anak emas Jokowi,".

Menurut dia, isu tersebut menciptakan ketidaksetaraan dalam proses demokrasi dan meningkatkan resiko lahirnya kebijakan yang tidak etis. Dampaknya mengikis kepercayaan publik terhadap integritas sistem politik di Indonesia. 

Aniello menyayangkan, Prabowo justru menjustifikasi pratik tersebut dengan menyebut keberadaan dinasti politik bagian dari elemen yang konstan dalam proses politik Indonesia. Dengan begitu, Prabowo secara tidak langsung membenarkan dinasti politik. 

Masih dalam artikel yang sama, mahasiswa PhD bidang Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Australian National University, Dio Ashar Wicaksana menyoroti soal isu pelanggaran HAM. Prabowo dinilai terlibat dalam penghilangan paksa dan penculikan aktivis 1998. Sementara Jokowi dalam konteks situasi kebebasan sipil selama menjadi presiden juga sama buruknya. 

Selama era Jokowi, pasal karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau UU ITE seringkali menjadi ancaman kriminalisasi. Dia lantas mempertanyakan bagaimana sikap Prabowo dalam menghadapi kritikan. 

Sementara, dosen Hubungan Internasional  Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masitoh Nur Rohma meniali Prabowo yang akan memerintah bersama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin dapat mengubah banyak tentang kebebasan sipil. 

Data SAFEnet menunjukkan, sepanjang tahun 2020 terdapat 84 kasus pemidanaan dengan 64 di antaranya menggunakan UU ITE. Adapun akumulasi penuntutan menggunakan UU ITE dari tahun 2013 hingga 2021 sebanyak 393 orang. Sementara Amnesty International Indonesia juga mencatat setidaknya ada 332 orang dijerat dengan UU ITE dalam rentang waktu 2019 hingga Mei 2022. Salah satunya kasus kriminaliasi terhadap aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. 

100 Hari Prabowo-Gibran

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan, untuk membuktikan adanya bayang-bayang Jokowi pada pemerintahan Prabowo-Gibran nanti dapat dilihat pada 100 hari mereka bekerja. 

"Itu menjadi semacam parameter tersendiri untuk melihat apakah pemerintahan baru nanti masih kuat pengaruh dari Jokowi atau sepenuhnya Prabowo yang akan memegang kendali," kata Wasisto kepada Suara.com. 

Menurut dia, dalam perjalanan pemerintahan Prabowo nanti bakal terjadi dinamika politik yang akan berkembang ke depan. Hal itu terkait dengan kebijakan yang akan dijalani. 

Di sisi lain, lanjut Wasisto, sikap Prabowo yang menyebut akan selalu berada di belakang Jokowi tersebut tak bisa dipisahkan dari hubungan mereka dalam beberapa tahun ke belakang. 

"Terlebih ketika Prabowo menjadi menteri pertahanan di kabinet Jokowi," katanya. 

Prabowo yang sebelumnya rival Jokowi pada dua kali pemilihan Presiden. Pada periode kedua Jokowi, Prabowo memilih bergabung dengan kabinet kerja sebagai menteri pertahananan hingga saat ini. 

Relasi selanjutnya, manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi pada Pilpres 2024 lalu. Jokowi yang merupakan kader PDIP sudah menyepakati mendukung Ganjar Pranowo. Namun dalam detik-detik terakhir, Jokowi berubah sikap dengan pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo. 

Senada dengan pandangan itu, Jamiluddin menyebut sikap Prabowo tersebut ingin menunjukkan dirinya bukan 'kacang lupa kulit' sekaligus membantah isu keretakan dengan Jokowi. 

"Karena suka tidak suka terpilihnya Prabowo itu pada Pilpres 2024 kan juga ada peran Jokowi, dengan cawe-cawenya Jokowi," tuturnya. 

"Karena itu, Prabowo sebagai orang timur tentu ingin memberi kesan ke khalayak umum bahwa dia orang yang tahu berterima kasih," pungkasnya.