From hero to zero, begitulah nasib Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap Pemilu 2024. Awalnya, sistem penghitungan suara yang terkoneksi dengan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) itu diharapkan menjadi andalan menjaga keakuratan data.
Namun apa mau dikata, justru Sirekap serupa momok yang kini banyak disoal, disebut sebagai biang keladi kasus ketidakakuratan data pemilu.
Tak hanya itu, beragam persoalan seputar Sirekap KPU tersebut, menjadi titik balik membongkar ketidaksiapan teknologi penunjang kontestasi politik Tanah Air.
Kerangka besar masalah Sirekap adalah lokasi keberadaan peladen (server) berikut pengaturan serta transaksi data pemilih.
Berdasarkan penelusuran, peladen dan data dua laman milik KPU, yakni sirekap-web.kpu.go.id dan pemilu2024.kpu.go.id, tersebar di sejumlah negara yang disediakan oleh raksasa perusahaan teknologi asal Tiongkok, Alibaba.
Awalnya, KPU membantah informasi tersebut. Tapi belakangan, lembaga itu mengakui bekerja sama dengan Alibaba.
Keberadaan peladen di luar negeri membuat banyak pihak yang fokus pada isu keamanan data mempertanyakan integritas Sirekap.
Persoalannya, risiko adanya intervensi terhadap data pemilu lebih tinggi bila server berada di luar negeri. Bahkan, bila peladen itu berada di dalam negeri pun, risiko itu tetap ada.
Selain itu, di tingkat yang lebih praktis, timbul persoalan perolehan suara yang terdapat pada Form C1 Hasil dari TPS-TPS kerapkali tidak sama saat diunggah ke Sirekap.
Pengunggahan tersebut dilakukan dengan cara pemindaian kertas plano penghitungan suara manual, memakai fitur scan yang tertanam pada aplikasi Sirekap.
Akurasi rendah hasil pemindaian itu diduga akibat fitur scan aplikasi Sirekap memakai piranti lunak gratis milik Google.
Detail sekian banyak persoalan Sirekap KPU itu bisa dibaca melalui artikel pumpunan Suara.com berikut.
Pemerintah perlu segera menindak tegas pelaku perdagangan ilegal hiu dan memperkuat regulasi serta pengawasan di lapangan.
Skandal itu terkuak menjadi ramai di media sosial (medsos), pasalnya agenda picik itu menjadi bentuk pembungkaman keluarga korban.
Dari kasus Wensen School, perlahan terkuak fenomena gunung es bagaimana kualitas tempat penitipan anak belum menjadi perhatian dari pemerintah secara umum.
Berbagai skandal pimpinan KPK yang terjadi dalam kurun waktu empat tahun belakangan turut membuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut turun.