Sinyal di Pelosok Biarpet, Setoran Tetap Lancar sampai Jakarta
AMBISI Presiden Jokowi untuk memasukkan semua daerah Indonesia dalam ekosistem digital—termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar—tampaknya masih jauh dari kata terwujud.
Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebenarnya sudah menyiapkan perangkat agar impian Jokowi di akhir masa jabatannya terkabul, yakni membangun ribuan tower base transceiver station atau BTS 4G.
Belakangan, instrumen itu dinamakan Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI.
Menteri Kominfo Johnny G Plate lantas memasukkan program BAKTI dalam rencana strategis lembaganya, dengan model proyek multiyear yang dimulai tahun 2020 dan dipatok selesai tahun 2024.
Namun, baru setahun pengerjaan, muncul masalah. Warga setempat, terutama di daerah timur Indonesia, mengakui tidak mendapat manfaat apa pun dari pembangunan tower BAKTI.
Transmisi sinyal internet via tower BAKTI seringkali biarpet. Tak jarang, mereka harus menggantungkan ponsel ke pohon tinggi agar mendapat layanan tersebut.
Bahkan, anak-anak sekolah serta guru dibuat repot oleh keberadaan tower BAKTI saat harus mengikuti ujian berbasis internet.
Ironis, para siswa dan guru justru terpaksa naik gunung demi menghindari sinyal BAKTI dan mendapatkan sinyal internet biasa, agar tak terganggu.
Proyek itu justru kuat diduga menjadi bahan bancakan banyak pihak. Nilai pengadaan barang dan jasa program BAKTI disinyalir digelembungkan sejak awal.
Selain itu, ada dugaan patgulipat dalam proses tender proyek tersebut, sehingga biaya pembangunan tower bisa dicairkan bahkan sebelum program itu dilaksanakan.
Beragam kejanggalan dalam program itu membuat Kejaksaan Agung RI turun tangan. Hasilnya, sudah banyak pihak yang terlibat dalam proyek itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Suara.com bersama Tempo.co; Jaring.id; Narasi TV; Tirto.id; Liputan6 SCTV, dan Detik.com, yang berkolaborasi dalam Klub Jurnalis Investigasi (KJI), selama tiga bulan terakhir melakukan penelusuran terkait persoalan itu.
Kami menemukan adanya sejumlah kejanggalan dalam proyek BAKTI Kemenkominfo yang dimulai sejak 2020. Terutama, terdapat kesaksian yang mengarah pada adanya aliran uang proyek ke kantor pribadi sejumlah orang, termasuk petinggi Kementerian Kominfo, setiap hari rabu.
