Uang dan kekuasaan menjadi hal yang seolah tidak bisa dipisahkan dalam panggung politik. Di balik kepentingan kekuasaan, bohir-bohir bergentayangan meminjamkan modal kapital untuk memenangkan kontestasi politik, bahkan di tingkat lokal seperti pilkada.
Perihal Pilkada, Anies Baswedan menjadi sasaran tembak di tengah pencalonannya dalam kontestasi politik di tahun 2024 mendatang. Serangan bertubi-tubi datang, saat utang puluhan miliar dalam pencalonan kepala daerah yang telah lalu di tahun 2017 muncul dikuak ke publik.
Alih-alih menguak utang Anies, keberadaan bohir-bohir politik malah kian nampak di belakang layar politik Indonesia hari ini. Apalagi di tengah munculnya bursa capres dan cawapres yang makin marak.
Di tengah persiapannya menjadi bakal calon presiden 2024, Anies diterpa isu utang piutang Rp 92 miliar ke Sandiaga Uno
"Ketika kontestasi berakhir dengan kemenangan, maka proses utang akan lebur digantikan dengan akomodasi politik antara pemenang dengan yang memberi bantuan dana," kata Dedi.
Anies Baswedan mengakui soal utang Rp 50 miliar untuk biaya politik di Pilkada DKI, lantas siapa penyokongnya?
Lantas, apa sebenarnya motif di balik lolosnya aturan tersebut?
DPR sebagai lembaga negara yang menjadi 'tempat kerja' wakil rakyat menghasilkan regulasi kerap berada di urutan ketiga ataupun kedua dari posisi buncit.
Setidaknya 80,9 persen responden menyatakan puas dengan Pemerintahan 100 hari Prabowo-Gibran.
Apakah Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada 100 hari pertama kepemimpinannya? Siapa saja yang akan diganti?