Gonjang-ganjing krisis angkutan massal, terutama KRL Commuter Line mulai menyeruak. Tahun ini, pihak PT KCI berencana mengandangkan 29 KRL yang sudah tidak layak operasional.
Dilema pun muncul, kebutuhan mendesak untuk menyediakan kereta baru harus dipenuhi. Jika tidak, dampaknya 200 ribu penumpang per hari bakal telantar. Namun jalan instan pun ditempuh KCI dengan mengajukan impor kereta dari bekas dari Jepang lantaran PT INKA belum bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Alih-alih memenuhi kebutuhan KRL Commuterline yang setiap hari mengangkut 1,2 juta warga di lingkar Jabodetabek, pemerintah malah sibuk menggelontorkan semua sumber daya untuk proyek mercusuar kereta cepat Jakarta-Bandung yang hingga kini masih kembang kempis berjalan.
Karena niat pembelian kereta secara impor belum bisa dilakukan, maka diperkirakan sebanyak 200 ribu penumpang KRL bakal menumpuk setiap hari.
PT KCI diminta untuk mengimpor kereta baru seandainya produk dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan target.
Lantas, apa sebenarnya motif di balik lolosnya aturan tersebut?
DPR sebagai lembaga negara yang menjadi 'tempat kerja' wakil rakyat menghasilkan regulasi kerap berada di urutan ketiga ataupun kedua dari posisi buncit.
Setidaknya 80,9 persen responden menyatakan puas dengan Pemerintahan 100 hari Prabowo-Gibran.
Apakah Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada 100 hari pertama kepemimpinannya? Siapa saja yang akan diganti?