Melchias Markus Mekeng, Politisi Golkar, kembali menjadi kontroversi saat Komisi XI DPR menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas persoalan harta kekayaan pegawai pajak yang janggal yang tengah santer jadi sorotan publik.
Sosok Mekeng sendiri memiliki rekam jejak yang selalu disebut-sebut berdekatan dengan beberapa kasus korupsi besar, seperti E-KTP hingga pembangunan PLTU Riau.
Pernyataannya yang tidak mempermasalahkan makan uang haram kecil-kecil saat rapat dengan Menkeu, sontak menjadi bulan-bulanan warganet hingga organisasi nonpemerintah antikorupsi.
Bola panas itu bergulir, meski dirinya mengklarifikasi jika pernyataan tersebut bukan ajakan untuk korupsi.
"Saya melihat ini ada sikap permisif di anggota DPR, barangkali juga ini cerminan DPR selama ini. Dan ini sangat menyedihkan," kata Zaenur.
Melchias Markus Mekeng menyampaikan pernyataan yang tak pantas mengenai korupsi hingga disorot habis-habisan soal beberapa kasus korupsi yang nyaris menghampirinya.
Lantas, apa sebenarnya motif di balik lolosnya aturan tersebut?
DPR sebagai lembaga negara yang menjadi 'tempat kerja' wakil rakyat menghasilkan regulasi kerap berada di urutan ketiga ataupun kedua dari posisi buncit.
Setidaknya 80,9 persen responden menyatakan puas dengan Pemerintahan 100 hari Prabowo-Gibran.
Apakah Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada 100 hari pertama kepemimpinannya? Siapa saja yang akan diganti?